Anggota Komisi VII DPR-RI Bambang Haryo Soroti Beban Pajak Industri Galangan Kapal

YOGYAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menilai industri galangan kapal nasional membutuhkan keberpihakan kebijakan fiskal agar mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Hal tersebut disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) Nasional yang digelar PT Adiluhung Saranasegara Indonesia (ASSI) di Hotel The Malioboro, Yogyakarta, Jumat (13/2/2026). Forum tersebut mempertemukan pelaku industri, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk membahas penguatan sektor perkapalan nasional.

Dalam paparannya, Bambang mengungkapkan bahwa galangan kapal saat ini menghadapi tantangan berat, mulai dari minimnya pesanan kapal baru hingga lonjakan harga material akibat dinamika geopolitik global, termasuk konflik Rusia-Ukraina. Menurutnya, pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin memperbesar beban biaya produksi.

“Industri galangan kapal mengalami tekanan serius. Selain order yang menurun, harga material pelat baja sebagai komponen utama juga meningkat akibat situasi global,” ujarnya.

Direktur Utama PT ASSI, Ir. Anita Puji Utami, menambahkan bahwa struktur biaya yang tinggi membuat galangan kapal nasional sulit bersaing. Ia menyebut sekitar 70 persen komponen kapal masih bergantung pada impor karena tingginya bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN).

“Tanpa insentif dan kebijakan yang mendukung industri penunjang dalam negeri, harga kapal produksi nasional akan terus kalah kompetitif,” kata Anita yang juga menjabat Ketua Umum DPP IPERINDO.

Diskusi yang dipandu Direktur Kadin Institute Nurul Indah Susanti itu turut menghadirkan perwakilan Kementerian Perindustrian, termasuk Riski Riadi Perdana. Dalam forum tersebut, penguatan rantai pasok domestik, standardisasi industri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus pembahasan.

Bambang menegaskan, reformasi kebijakan dan peningkatan produktivitas harus berjalan beriringan agar industri galangan kapal mampu mandiri dan berdaya saing global. Ia berharap hasil FGD dapat menjadi rekomendasi konkret bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategis sektor maritim nasional.