Surabaya — Derasnya arus informasi di media sosial menjadi tantangan serius bagi persatuan bangsa. Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kepada masyarakat Kota Surabaya sebagai upaya memperkuat ketahanan ideologi dan persatuan nasional.
Kegiatan yang digelar Rabu (17/12/2025) ini merupakan bagian dari kewajiban anggota DPR RI sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Empat pilar yang disosialisasikan meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Dalam sambutannya, Bambang Haryo menegaskan bahwa media sosial memiliki dua sisi, yakni sebagai sarana penyebaran informasi dan sebagai potensi ancaman jika disalahgunakan.
“Media sosial hari ini sangat masif. Informasi bisa cepat menyebar, tetapi tidak semuanya benar. Ini yang harus kita waspadai,” ujar BHS.
Ia menilai, maraknya berita bohong atau hoaks dapat mempengaruhi opini publik secara luas dan menciptakan ketegangan sosial. Jika tidak disikapi dengan bijak, kondisi tersebut dapat merusak persatuan bangsa.
“Berita-berita yang tidak sesuai fakta ini bisa memecah belah bangsa. Karena itu, pemahaman Empat Pilar Kebangsaan menjadi sangat penting,” katanya.
Bambang Haryo mencontohkan bagaimana informasi terkait bencana alam, seperti banjir bandang di Aceh dan Sumatera, dengan cepat menyebar di media sosial. Namun, informasi tersebut tidak selalu disertai data yang benar dan utuh.
“Masyarakat di luar daerah bencana bisa menjadi resah dan salah persepsi. Seolah-olah pemerintah tidak bekerja maksimal, padahal kenyataannya tidak demikian,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa opini negatif yang terbentuk akibat informasi keliru berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan memicu perpecahan.
“Kalau dibiarkan, ini bisa berbahaya bagi keutuhan bangsa,” tegasnya.
Melalui sosialisasi ini, BHS berharap masyarakat dari berbagai generasi dapat kembali memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta prinsip kebangsaan lainnya sebagai pedoman dalam menyikapi informasi.
“Empat pilar ini bukan sekadar slogan. Ini pegangan hidup berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Sementara itu, akademisi FISIP Universitas Wijaya Kusuma, Basa Alim Tualeka, menyoroti peran komunikasi dalam menjaga stabilitas sosial dan politik.
“Siapa yang menguasai komunikasi, dia akan berhasil. Tetapi jika komunikasi dijadikan alat untuk membesar-besarkan persoalan kecil, itu sangat berbahaya,” katanya.
Ia menilai, pemerintah perlu memiliki satu saluran komunikasi utama yang dipercaya publik agar informasi yang beredar tetap stabil dan akurat.
“Dulu ada Menteri Penerangan sebagai corong utama. Ke depan, pemerintah harus kembali memastikan komunikasi publik berjalan dengan benar,” pungkasnya.
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi