DPR-RI Kritik Lambatnya Optimalisasi Pelabuhan Patimban: “Proyek Triliunan Rupiah Tak Boleh Mandek”

Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti belum optimalnya operasional Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, meskipun telah menghabiskan anggaran jumbo hingga Rp30 triliun

Dalam keterangannya, Bambang Haryo menyampaikan bahwa Pelabuhan Patimban seharusnya dapat berfungsi sebagai pelabuhan pendukung utama untuk Pelabuhan Tanjung Priok yang kini menampung sekitar 6 juta TEUs dari kapasitas total 10 juta TEUs.

“Pertumbuhan lalu lintas kontainer meningkat sekitar 4–6 persen setiap tahun, atau setara 300 ribu TEUs. Dalam 15 tahun ke depan, tanpa pelabuhan pendukung, Tanjung Priok bisa alami kelebihan kapasitas dan kemacetan parah,” ujar Bambang di Jakarta, Selasa (25/6).

Bambang menegaskan, kondisi ini berpotensi menimbulkan kongesti logistik nasional yang berdampak pada efisiensi distribusi barang dan stabilitas ekonomi.

Politikus Partai Gerindra itu menilai, ketidaksiapan infrastruktur utama seperti crane dermaga dan crane depo kontainer menjadi penyebab utama belum maksimalnya fungsi pelabuhan yang mulai dibangun sejak era pemerintahan sebelumnya.

“Pelabuhan Patimban belum dilengkapi fasilitas inti seperti crane bongkar muat. Padahal pelabuhan lain seperti Makassar New Port, Ambon, Semarang, dan Kuala Tanjung dengan anggaran di bawah Rp5 triliun justru sudah beroperasi penuh,” katanya.

Lebih lanjut, Bambang meminta pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut. Ia menilai penting adanya evaluasi agar pembangunan pelabuhan yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut benar-benar berjalan sesuai fungsinya.

“Pemerintah harus audit proyek ini. Kita bicara investasi puluhan triliun yang sampai hari ini belum memberi kontribusi nyata bagi sistem logistik nasional,” tambahnya.

Sebagai informasi, Pelabuhan Patimban diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2020 dan ditargetkan mampu menangani 400 ribu TEUs di tahap awal, serta meningkat menjadi 7 juta TEUs hingga akhir 2024. Namun, hingga pertengahan 2025, peningkatan kapasitas dan integrasi dengan kawasan industri di sekitarnya, seperti Subang Smart Politan, dinilai masih belum berjalan efektif.

“Proyek sebesar ini seharusnya sudah memberi dampak konkret. Pemerintah perlu mempercepat integrasi dan menyelesaikan kendala teknis di lapangan,” tutup Bambang Haryo.