Anggota DPR-RI Bambang Haryo Desak Pemkab Sidoarjo Benahi Armada dan Kesejahteraan Petugas Damkar
Sidoarjo — Kondisi petugas pemadam kebakaran (Damkar) di Kabupaten Sidoarjo kembali menjadi sorotan. Anggota DPR RI Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pemerintah daerah segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap fasilitas dan kesejahteraan para petugas yang menjadi ujung tombak penyelamatan saat terjadi bencana kebakaran.
Saat meninjau Pos Damkar Porong, Rabu (29/10), BHS menemukan masih banyak persoalan mendasar yang belum tertangani, mulai dari keterbatasan sarana operasional hingga penghasilan yang belum sesuai dengan risiko pekerjaan. “Kita bicara soal pekerjaan yang menyangkut nyawa manusia. Tapi di sini mereka bekerja dengan peralatan terbatas dan kesejahteraan yang masih jauh dari layak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pos Damkar Porong memiliki wilayah tanggung jawab yang luas mencakup empat kecamatan — Porong, Krembung, Jabon, dan Prambon — dengan jumlah penduduk mendekati 800 ribu jiwa. Namun, pos tersebut hanya memiliki dua armada, dan satu di antaranya dalam kondisi rusak berat.
“Dengan armada terbatas, waktu tanggap petugas menjadi tidak ideal. Kalau respon time melebihi 15 menit, potensi korban jiwa dan kerugian bisa meningkat drastis,” kata legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur I itu.
BHS juga menyoroti rendahnya gaji petugas yang rata-rata masih berada di kisaran Rp2,2 juta per bulan, jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Sidoarjo. “Padahal pekerjaan mereka berisiko tinggi. Mereka berhadapan langsung dengan api, tapi penghasilannya tidak mencerminkan pengorbanannya,” ujarnya.
Selain itu, alat pelindung diri seperti baju tahan api, sepatu keselamatan, dan helm pelindung juga belum mencukupi kebutuhan standar operasional. Ia menilai kondisi ini berpotensi menurunkan kesiapsiagaan petugas saat menghadapi kebakaran di kawasan industri maupun pemukiman padat.
Dalam kesempatan itu, BHS juga memberikan bantuan berupa pendingin ruangan, tempat tidur lipat, bantal, dan televisi untuk menunjang kenyamanan petugas selama bertugas. Menurutnya, perhatian terhadap aspek kesejahteraan dan lingkungan kerja juga bagian dari tanggung jawab moral pemerintah terhadap aparatur di lapangan.
“Kalau petugas bekerja dalam kondisi nyaman dan fasilitasnya memadai, mereka bisa lebih sigap dan efektif menanggapi situasi darurat. Ini investasi dalam keselamatan masyarakat,” tegasnya.
BHS berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat kelembagaan Damkar, termasuk peningkatan anggaran dan pengadaan sarana baru. “Petugas pemadam adalah pahlawan tanpa tanda jasa di tengah bahaya. Sudah saatnya mereka mendapatkan perlindungan dan penghargaan yang pantas,” pungkasnya.
