Kecelakaan Kapal Wisata di Bengkulu, Legislator Minta Reformasi Total Keamanan Wisata Laut

Jakarta — Tragedi kapal wisata di Pantai Berkas, Bengkulu, yang merenggut tujuh nyawa dan menyebabkan puluhan lainnya luka-luka, memicu sorotan tajam dari anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono. Ia menyerukan reformasi total terhadap sistem keselamatan wisata laut di Indonesia.

Bambang mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap transportasi laut wisata masih sangat lemah, terutama dalam aspek keselamatan. Ia menyebut banyak kapal wisata beroperasi tanpa memenuhi standar kelayakan, membawa penumpang melebihi kapasitas, dan tidak didukung oleh awak yang terlatih atau kehadiran petugas penyelamat di lokasi wisata.

“Evaluasi menyeluruh mutlak dilakukan. Mulai dari kelayakan kapal, kapasitas penumpang yang diperbolehkan, hingga keberadaan petugas penyelamat di lokasi harus dikaji ulang,” ujarnya pada Kamis (15/5/2025).

Insiden kapal Tiga Putra menjadi contoh tragis lemahnya pengawasan. Kapal berukuran hanya 10×4 meter itu nekat mengangkut 104 penumpang menuju Pulau Tikus sebelum akhirnya kandas. Tujuh penumpang tewas, sementara 34 lainnya harus menjalani perawatan medis.

Bambang menilai, ketiadaan lembaga penyelamat profesional di kawasan wisata laut sangat membahayakan. Dalam banyak kasus, upaya penyelamatan justru dilakukan oleh nelayan setempat yang tidak memiliki keahlian dan peralatan memadai.

“Harus ada satuan khusus seperti coast guard, Basarnas, atau BPBD di setiap destinasi wisata laut. Saat ini, wisatawan sangat rentan karena minimnya infrastruktur keselamatan,” tegas politisi Gerindra itu.

Ia juga mendorong penguatan regulasi teknis, seperti sertifikasi kapal sesuai standar National Convention on the Safety of Vessels (NCVS), pelatihan rutin bagi awak kapal, serta perlengkapan keselamatan dasar termasuk radio SSB untuk komunikasi darurat.

Menurut Bambang, Kementerian Pariwisata perlu mengambil peran lebih aktif sebagai koordinator utama dalam memastikan standar keselamatan terpenuhi di seluruh destinasi wisata bahari. Hal itu, katanya, harus dilakukan lewat sinergi antarinstansi dan peningkatan kualitas SDM.

“Pariwisata maritim kita tak bisa hanya dijual lewat promosi. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, tapi jika tak didukung oleh sistem keselamatan yang kuat, justru bisa jadi bumerang,” tandasnya.

Bambang menegaskan bahwa keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama agar industri pariwisata nasional dapat berkembang secara berkelanjutan.