Gerakan Rakyat Kritik Tata Kelola Energi Terkait Pemadaman Listrik Bergilir di Pulau Jawa

KEMPALAN: Gerakan Rakyat mengkritik keras fenomena pemadaman listrik secara bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan gangguan aktivitas masyarakat, tetapi juga memicu kritik keras terhadap kinerja pemerintah.

Juru Bicara Gerakan Rakyat, Robby Kusumalaga menilai pemadaman listrik bergilir di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur, sebagai ironi besar dan bukti buruknya tata kelola energi nasional, mengingat Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar ketiga di dunia, sementara PLN justru kekurangan pasokan.

“Sepertinya tahun 2026 ini menjadi tahun penuh ujian berat bagi kita sebagai rakyat, kesulitan demi kesulitan terus mendera rakyat. Kini terjadi lagi pemadaman listrik secara bergilir di Pulau Jawa,” ujar Robby dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Fenomena pemadaman listrik dinilai ironis karena sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali) memiliki kapasitas besar 44.857,2 Megawatt (MW) yang selama ini mengalami surplus daya. Dampak pemadaman pun kian menyengat karena terjadi bersamaan dengan fenomena cuaca ekstrem.

“Bayangkan saja, di tengah iklim ekstrim suhu udara yang semakin panas, yang disebabkan oleh fenomena alam godzilla el nino atau super el nino, sebagian saudara kita di pulau Jawa malah mengalami listrik padam. Karena tidak usah menyalakan AC untuk mengurangi dampak el nino, sekedar kipas angin saja tidak akan bisa berfungsi tanpa listrik,” jelasnya.

“Pemadaman listrik telah menghambat aktivitas rumah tangga, melumpuhkan operasional UMKM, merusak produk penyimpanan, hingga menyebabkan kemacetan, akibat matinya lampu lalu lintas di kota-kota besar seperti Surabaya dan Bandung,” tambah Robby.

Kemudian, Gerakan Rakyat juga menyoroti defisit pasokan batubara PLN sebesar 20 juta ton untuk tahun 2026. Hal itu dipicu oleh ketidakpatuhan produsen terhadap kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) akibat disparitas harga, di mana harga DMO dipatok US$ 70 per ton sejak 2018, sedangkan harga internasional di atas US$ 120 per ton.

Ia menilai dengan menaikkan harga DMO sulit dilakukan karena PLN tengah mengalami tekanan likuiditas berat setelah piutang pemerintah membengkak menjadi Rp110,74 triliun pada akhir 2025.

“Boroknya makin kelihatan, pemerintah belum membayarkan tanggung jawabnya pada PLN, kita jadi bertanya kenapa pembiayaan untuk kebutuhan energi strategis seperti listrik tidak mendapatkan pengamanan pendanaan dari pemerintah? Kekhawatiran krisis fiskal pada APBN kita menjadi menakutkan, ada salah prioritas pembiayaan oleh pemerintah akibat belanja boros pada program populis semacam MBG,” paparnya.

Oleh karenanya, Gerakan Rakyat mendesak pemerintah segera mengatasi pemadaman listrik bergilir tanpa mengambil opsi menaikkan tarif listrik yang dapat semakin membebaskan rakyat.

“Kami meminta dengan tegas agar pemerintah segera memberi solusi yang cepat dan tepat sehingga pemadaman listrik di Jawa cepat teratasi. Tapi tentu saja, solusi tersebut tidak diikuti dengan menaikkan tarif listrik, karena kondisi perekonomian rakyat saat ini sudah tertekan sangat dalam,” tutur Robby.

Sebagai solusi, Robby meminta pemerintah melakukan penghematan anggaran belanja konsumtif, seperti memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar fokus pada daerah 3T dan stunting saja, mengurangi anggaran pertahanan, serta memotong biaya operasional dan tunjangan pejabat.

“Pada akhirnya, kami dari Gerakan Rakyat merasa bahwa rentetan permasalahan bangsa yang muncul, telah secara blak-blakan memperlihatkan, bagaimana pemerintah telah secara inkompeten dan amatiran mengurus negara ini. Pemerintah telah berbuat serampangan dan ugal-ugalan, di dalam membuat kebijakan. Di mana pada ujungnya, kebijakan tersebut telah menghasilkan ketidakbijakan bagi rakyat sendiri,” pungkasnya.