Sidoarjo — Ancaman alih fungsi lahan pertanian kembali menjadi sorotan dalam kunjungan reses Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Sabtu (2/8/2025). Dalam dialog bersama petani, Bambang Haryo menegaskan perlunya langkah cepat dan konkret untuk menjaga sisa lahan produktif di wilayah tersebut.
“Di sini masih tersisa sekitar 50 hektare lahan yang aktif digarap. Jumlah ini semakin tergerus tiap tahun. Kalau tidak ada perlindungan kebijakan, kita akan kehilangan potensi besar sektor pangan,” tegasnya.
Menurut politisi dari Partai Gerindra itu, lahan pertanian bukan hanya tempat menanam padi, melainkan tulang punggung bagi roda ekonomi masyarakat desa. Keberadaan beras sebagai pangan utama, kata Bambang, berperan penting dalam menggerakkan permintaan terhadap bahan pangan pendamping seperti ikan, daging, dan sayuran.
“Dari sawah, perputaran ekonomi dimulai. Jika beras tersedia dan harga stabil, permintaan pasar lainnya ikut tumbuh. Inilah efek domino dari sektor pertanian yang sering dilupakan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, petani juga mengeluhkan sulitnya memperoleh air irigasi. Menanggapi hal tersebut, Bambang Haryo langsung merespons dengan menyatakan kesiapan menyalurkan empat unit pompa air, serta membuka akses tambahan 12 unit pompa cadangan dari gudang BAS jika kebutuhan meningkat.
“Permasalahan irigasi ini bisa diselesaikan melalui koordinasi antarlembaga. Aliran air dari Mojokerto ke Sidoarjo cukup besar. Tinggal sinergi antara BPWS dan pemerintah kabupaten agar distribusinya lancar,” jelasnya.
Bambang juga menyoroti distribusi pupuk subsidi yang dinilainya masih belum menyentuh sasaran langsung. Ia menilai sistem yang terlalu birokratis justru mempersulit petani yang seharusnya menjadi prioritas penerima.
“Saya mendorong distribusi langsung ke kelompok tani. Aparat seperti Babinsa bisa dilibatkan dalam pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan,” katanya.
Ia pun mengingatkan pentingnya perlindungan harga gabah agar petani tidak terus-menerus mengalami kerugian. Menurutnya, harga gabah tidak boleh berada di bawah Rp6.500 per kilogram, dan negara harus hadir melalui berbagai instrumen pengawasan.
“Satgas Pangan, TNI, Polri, dan Badan Pangan Nasional harus aktif menjaga stabilitas harga dan ketersediaan sarana produksi. Jangan biarkan petani berjuang sendirian,” tandasnya.
Melalui kunjungan ini, Bambang Haryo tidak hanya menyerap aspirasi petani, tetapi juga mendorong sinergi antarlembaga untuk menyelamatkan masa depan pangan Sidoarjo dari ancaman sistemik alih fungsi lahan dan buruknya tata kelola pertanian.
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi