Bambang Haryo Sayangkan Sirkuit Mandalika Terlalu Steril Untuk Umum, Tapi Ucap Syukur Dengan Hal Ini

Lombok – Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono, menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akhhir pekan lalu.

Dalam kunjungannya, Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini, sedikit bernolstagia mengenai kawasan ekonomi khusus itu. Lantaran, semasa menjadi anggota komisi VI DPR-RI, BHS sapaan akrabnya, ikut memperjuangkan.

“Syukur Alhamdulillah yang pernah saya perjuangkan pada saat menjadi anggota komisi VI DPR RI wilayah pesisir pantai kawasan Mandalika masih bisa digunakan untuk masyarakat umum sesuai yang telah saya tekankan pada saat awal pembangunan dari kawasan ITDC Mandalika, yang saat itu menginginkan wilayah ITDC Mandalika benar-benar steril untuk kepentingan kawasan ITDC Mandalika”Kata Bambang Haryo, dilansir Instagram pribadinya, Kamis (26/1).

Sehingga, kata BHS, saat dirinya hadir bersama rombongan PT. Dharma Lautan Utama holding, ia masih bisa merasakan masyarakat pedagang dan konsumen menikmati indahnya pantai Kuta Mandalika.

Baca Juga : Blusukan Ke Pasar Pabean, Bambang Haryo Minta Pemkot Surabaya Perbaiki Infrastruktur

“Ya. Hanya saja pada saat saya di pintu gerbang kawasan parkir Sirkuit Mandalika kawasan tersebut sangat steril dari masyarakat pedagang dan masyarakat yang menginginkan melihat kawasan Sirkuit Mandalika tersebut”Kata BHS, menyayangkan,

Padahal, kata BHS, keberadaan dari Sirkuit Mandalika harusnya bisa memberikan dampak ekonomi di lingkungan masyarakat wilayah tersebut karena pembangunan dari kawasan Mandalika beserta sirkuit yang ada menggunakan sekitar 5 Triliun anggaran APBN (uang rakyat) yang dirupakan dalam bentuk PMN dan lain-lain.

Diharapkan keberadaan masyarakat umum sebagai pedagang maupun konsumen tetap bisa menikmati dan bahkan lebih besar mendapatkan dampak ekonomi keberadaan ITDC dan Sirkuit Mandalika dan semua masyarakat juga bisa melihat hasil pembangunan dengan menggunakan anggaran uang rakyat tersebut. Tutup BHS