Anggota DPR-RI Bambang Haryo Apresiasi Dirut RRI Yang Merespon Cepat Masalah Honorer
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR-RI, Bambang Haryo Soekartono, memberikan penghargaan kepada Direktur Utama (Dirut) RRI yang dinilai cepat tanggap dalam menangani keluhan mengenai masalah honorer di daerah. Menurut Bambang, respons Dirut RRI yang sigap dalam menanggapi keluhan ini menjadi contoh baik dalam menangani isu-isu yang berdampak langsung pada kesejahteraan tenaga honorer.
“Saya mengimbau Dirut RRI untuk segera mengantisipasi agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di daerah-daerah seperti Sidoarjo, Surabaya, atau bahkan seluruh Indonesia. Isu ini perlu ditangani dengan serius demi melindungi hak-hak pekerja,” ujar Bambang saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR-RI.
Selain itu, Bambang, yang akrab disapa BHS, juga menyoroti masalah blokir anggaran yang sempat mencuat. Menurutnya, persoalan ini dapat diselesaikan dengan pendekatan yang baik, melalui dialog dan koordinasi yang intens antara pihak pemerintah dan instansi terkait.
Peran Media Pemerintah dalam Penyampaian Informasi
BHS juga mengapresiasi peran media pemerintah, terutama RRI, yang dianggap memiliki kontribusi signifikan dalam mendistribusikan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat.
“Media pemerintah ini dapat menjadi tolak ukur bagi media lainnya, tanpa harus bergantung pada asuransi atau fasilitas tambahan,” kata Bambang.
Ia menilai bahwa media seperti RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang jelas dan tepat kepada masyarakat, sehingga publik dapat lebih memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah dan negara.
Mendorong Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk UMKM
Lebih lanjut, BHS menyampaikan keprihatinannya terkait ketergantungan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di bidang tekstil, terhadap bahan baku impor dari China.
“Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, telah ada himbauan untuk menggunakan produk dalam negeri sebagai langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik,” ujarnya dalam unggahan di akun Instagram resminya, Senin (17/2).
Bambang berharap kementerian yang menangani sektor UMKM dapat kembali menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan mendorong pelaku UMKM untuk lebih mengutamakan penggunaan bahan baku dalam negeri. Hal ini diyakini dapat mengurangi ketergantungan terhadap barang impor dan memperkuat ekonomi lokal.
Dengan perhatian terhadap berbagai isu tersebut, Bambang berharap kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih efektif, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung keberlanjutan sektor-sektor ekonomi yang relevan.
