Bambang Haryo Ajak UMKM Surabaya Naik Kelas Lewat Sertifikasi SNI
Surabaya — Dorongan kuat untuk meningkatkan daya saing produk lokal datang dari Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (BHS). Melalui kerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), ia menginisiasi sosialisasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Surabaya, Sabtu (11/10/2025).
Dalam kegiatan itu, Bambang Haryo menegaskan bahwa penerapan SNI merupakan langkah strategis agar produk UMKM mampu bersaing tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga di kancah global.
“Standar bukan sekadar formalitas. Dengan SNI, UMKM bisa lebih efisien dalam produksi, memiliki kualitas yang terukur, dan diterima oleh pasar yang lebih luas,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu menilai, potensi besar UMKM Indonesia belum sepenuhnya tergarap karena masih banyak yang belum memahami manfaat sertifikasi mutu. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat lebih dari 64 juta pelaku UMKM yang menyumbang 61,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau senilai Rp8.573 triliun, serta menyerap 97 persen tenaga kerja di Tanah Air.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi bangsa. Jika mereka berdaya dengan standar yang baik, ekonomi nasional akan tumbuh lebih kuat,” tegasnya.
Bambang Haryo juga menyoroti minimnya anggaran program standardisasi nasional yang hanya berkisar Rp144 miliar. Menurutnya, angka tersebut masih jauh dari ideal untuk mendorong sertifikasi secara menyeluruh di seluruh daerah. Ia mendesak pemerintah untuk memperkuat dukungan melalui penambahan dana dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang standardisasi.
Sebagai langkah nyata, BHS telah menggandeng sejumlah dinas di wilayah Surabaya dan Sidoarjo untuk mempercepat sertifikasi produk UMKM.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia mengungkapkan, dari total 106 ribu UMKM di Surabaya, sekitar 8.000 di antaranya telah mengikuti program standardisasi Bina UMKM.
“Dinas akan memperkuat pendampingan agar lebih banyak pelaku usaha memenuhi kriteria SNI,” kata Febrina.
Kepala Kantor Layanan Teknis BSN Jawa Timur, Faris, menambahkan, hingga kini sebanyak 98 ribu UMKM di Jawa Timur telah terdaftar dalam program SNI Bina UMKM. BSN, ujarnya, berkomitmen untuk terus mendampingi pelaku usaha agar mampu menjaga kualitas dan efisiensi produksi.
“Kami ingin UMKM Jawa Timur tidak hanya berkembang, tapi benar-benar naik kelas dengan produk yang memenuhi standar nasional,” pungkasnya.
