Fenomena Paslon KIM vs Kotak Kosong di Pilkada Jawa Timur
SURABAYA-KEMPALAN: Dalam gelaran Pilkada 2024-2029, dinamika politik di Jawa Timur menghadapi fenomena menarik dengan munculnya calon kepala daerah yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). KIM, yang terdiri dari beberapa partai politik pendukung pemerintahan Jokowi, menjadi sorotan utama karena paslon yang mereka usung kemungkinan akan berhadapan langsung dengan kotak kosong, tanpa lawan politik yang berarti.
Fenomena ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam lanskap politik lokal. Paslon yang didukung KIM, yang sering kali mencakup tokoh-tokoh yang dianggap pro-pemerintah, kini dihadapkan pada situasi unik di mana kemungkinan mereka akan memenangkan kursi kepala daerah secara otomatis jika tidak ada calon lain yang mendaftar. Situasi ini menciptakan ketegangan di kalangan masyarakat yang menganggap kurangnya kompetisi dapat merugikan kualitas demokrasi dan pemerintahan lokal.
Beberapa pengamat politik menilai bahwa pengusungan calon oleh KIM, meski terlihat strategis, juga menunjukkan krisis kepercayaan dalam proses demokrasi. Adanya ketidakmampuan atau ketidakinginan dari calon-calon lain untuk bersaing menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan inklusivitas dalam proses pencalonan. Hal ini memicu protes dari kelompok masyarakat yang menuntut adanya reformasi dalam sistem pemilihan agar lebih terbuka dan kompetitif.
Peta perpolitikan di Jawa Timur
Pengamat politik dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Umar Sholahuddin ketika diwawancarai kempalan.com mengenai kondisi politik dan keamanan di Jawa Timur, dia mengatakan, “kondisi politik dan keamanan jelang Pilkada Jatim, relatif aman terkendali. Setidaknya Sampai detik tidak/belum ada kondisi yang menganggu pelaksanaan Pilkada serentak di Jatim. Sebagian besar Pilkada serentak Jatim akan diikuti oleh Paslon incumbent. Sebut saja misalnya Pilgub dan Pilwali Surabaya. Bakal Paslon yg sekarang kuat adalah KIP-Emil untuk PILGUB dan Erdji untuk Pilwali. Bahkan sampai saat ini belum ada bakal calon lawan yg kompetitif. Karena itu, berpotensi lawan kotak kosong atau Paslon boneka. Parpol lain (PKB dan PDIP) sampai saat ini belum munculkan calon tuk lawan incumbent”.
Sementara di Jawa Timur beredar beberapa nama tokoh masyarakat yang dianggap potensial untuk maju seperti Risma, K.H Marzuki Mustamar, namun hingga saat ini belum ada Parpol non pro rezim yang bergerak mengusung secara resmi salah satu dari nama – nama di atas.
Peran Istana
Ketika ditanya mengenai peran istana terhadap pilkada Jatim 2024 – 2029, Umar mengatakan, “Saya pikir istana sangat berkepentingan dengan Jatim, sebagai barometer politik nasional (setelah Jakarta). Tentu saja istana sangat berharap petahana KIP-Emil mulus masuk Grahadi, apalagi didukung oleh sebagian besar koalisi KIM. Meskipun tak kelihatan, saya pikir dan saya yakin istana sangat berkepentingan petahana menang. Sehingga topangan KIM semakin kuat”.
“Selain itu, istana juga berkepentingan Pilkada/Kabupaten / Kota juga bisa dimenangkan oleh Paslon yg diusung KIM. Ini sebagai investasi politik ke depan”, sambungnya.
Bayang-Bayang KPK
Ketika ditanyakan mengenai bayang – bayang KPK terhadap calon petahana, Umar mengatakan, “Memang betul hambatan/gangguan politik KIP adalah kasus hibah di KPK. Kasus ini masih masih berproses di KPK, dan ini akan menjadi ujian hukum bagi KPK, apakah mengusut kasus hibah ini selain ke pihak eksekutif termasuk KIP. Tapi saya kurang yakin KPK akan mengusut sampai pihak eksekutif, termasuk KIP. Intinya, kasus di KPK akan menjadi bayang – bayang politik dan hukum bagi KIP dan bisa juga menghentikan langkah politik KIP-ED di Pilgub. Perlu diingat juga, KIP-ED adalah Tim sukses Rejim jokowi dan rejim Prabowo. Ini bs jadi pengaman politik Bagi KIP untuk melakukan. Sampai saat ini, KPK belum mengusut sampai pihak eksekutif,” pungkasnya. (Izzat)
