Delegasi FTA Audiensi dengan Fadli Zon Ajukan 10 Manifesto

waktu baca 6 menit
Delegasi FTA bersama Fadli Zon (tengah)

JAKARTA-KEMPALAN: Anggota delegasi FTA (Forum Tanah Air) dari berbagai perwakilan daerah kembali melanjutkan audiensi dan advokasi kepada anggota DPR-RI, untuk menawarkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa dengan menawarkan perubahan besar, mendasar, dan fundamental terhadap sistem demokrasi, politik dan ekonomi di tanah air.

Sebanyak enam anggota delegasi FTA dari berbagai perwakilan provinsi dan kota bertemu dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc (3/9). Pertemuan dilakukan di Fadli Zon Library, Jln. Danau Lomboto 96, Benhil, Jakarta Pusat.

Para delegasi FTA adalah, Donny Handricahyono, Ketua FTA Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.  Ade Nurjannah, Perwakilan FTA Surabaya, Jawa Timur. Ahmad Fauzie, Perwakilan FTA DKI Jakarta. Imhar Burhanuddin, Perwakilan FTA DKI Jakarta. Rusdi Aminy, Perwakilan FTA Sulawesi Utara, dan Nurjana Nasaru, Perwakilan FTA Manado, Sulawesi Utara.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi FTA kembali memberikan audiensi dan advokasi kepada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketua BKSAP; Dr. Fadli Zon, tentang Manifesto Politik Forum Tanah Air (MPFTA) dan pentingnya membuat perubahan politik dan ekonomi yang besar, mendasar dan fundamental dengan memperkenalkan hal-hal baru dalam sistem demokrasi, seperti hak recall dan recall election untuk mempertahankan kedaulatan tertinggi rakyat.

‘’Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketua BKSAP; Dr. Fadli Zon, yang telah meluangkan waktu untuk menerima anggota delegasi FTA di sela-sela schedule kerja dan perjalanan keluar negeri,’’ kata Donny Handricahyono juru bicara FTA.

Dr. Fadli Zon mengapresiasi tuntutan perubahan politik dan ekonomi dalam MPFTA dan berharap perjuangan FTA terus dilanjutkan untuk memberikan edukasi dan advokasi kepada rakyat akan hak-hak konstitusionalnya.

FTA mengapresiasi saran dan masukan Fadli Zon. ‘’Kami menghargai semua saran, masukan, gagasan dan kritik yang diberikan oleh Dr. Fadli Zon kepada kami (FTA) untuk kami jadikan bahan diskusi, perdebatan dan kajian internal selanjutnya guna memperbaiki langkah-langkah FTA kedepannya,’’ tambah Donny.

FTA dan semua anggota delegasi FTA juga mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Wakil ketua Umum Partai Gerindra dan Ketua BKSAP; Dr. Fadli Zon atas kesediaannya untuk meneruskan poin-poin dalam MPFTA kepada KOMISI DPR-RI yang terkait dari Partai Gerindra dan juga kepada CAPRES 2024 dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Pada hari berikutnya tanggal 4 September 2023, sebanyak delapan anggota delegasi FTA dari berbagai perwakilan daerah tingkat Provinsi dan Kota kembali berkumpul dan melakukan audiensi dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) dan juga anggota KOMISI XI DPR-RI, Ir. H. Achmad Hafisz Tohir. Pertemuan dilakukan di gedung DPR-RI.

Dalam pertemuan dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) dan anggota KOMISI XI; Ir. H Achmad Hafisz Tohir, delegasi FTA kembali memberikan audiensi dan advokasi tentang pentingnya 10 poin yang ada dalam Manifesto Politik Forum Tanah Air (MPFTA) untuk dijadikan pertimbangan dan road map dalam membuat perubahan politik dan ekonomi di tanah air. Karena perubahan politik dan ekonomi yang ditawarkan oleh FTA sangar besar, mendasar dan fundamental.

Dalam kesempatan ini atas nama FTA dan semua anggota delegasi FTA, Donny mengucapkan terima kasih atas kesediaan Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN); Ir. Achmad Hafisz Tohir, yang telah meluangkan waktu untuk menerima anggota delegasi FTA dan bersedia mendengarkan audiensi yang diberikan oleh anggota delegasi FTA.

Ir. Achmad Hafisz Tohir sangat senang dengan adanya komunitas seperti Forum Tanah Air (FTA) yang terus memperjuangkan perubahan-perubahan yang sangat mendasar seperti yang dimanifestasikan dalam MPFTA. Tuntutan-tuntutan FTA dalam MPFTA tersebut juga sudah menjadi wacana perjuangan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam membuat perbaikan-perbaikan di bidang politik dan ekonomi.

Ir. Ahmad Hafisz Tohir menyatakan bahwa tuntutan perbaikan ekonomi berbasis otonomi daerah (OTDA) perlu dikaji lebih dalam lagi, agar tidak menumbuhkan munculnya raja-raja kecil didaerah. Kami menghargai semua masukan, saran, gagasan dan kritik yang diberikan oleh Ir. Achmah Hafisz Tohir kepada delegasi FTA dalam menanggapi poin-poin dalam MPFTA dan akan kami jadikan sebagai bahan diskusi, perdebatan dan kajian lebih dalam untuk memperbaiki langkah kedepan FTA.

FTA dan semua anggota delegasi FTA memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ir. Achmad Hafisz Tohir sebagai Wakil Ketua DPP Partai Amanat nasional (PAN) dan anggota KOMISI XI DPR-RI atas kesediaannya untuk meneruskan poin-poin dalam MPFTA kepada KOMISI yang terkait dari Partai PAN di DPR-RI.

10 tuntutan perubahan politik dan ekonomi dalam Manifesto Politik FTA:

  1. Menuntut hak dan wewenang kedaulatan tertinggi rakyat untuk memilih dan mengganti anggota Parlemen (DPR/DPD/DPRD) ditengah jalan lewat mekanisme pergantian anggota DPR (recall election), dengan menghilangkan hak pergantian antar waktu (P.A.W) yang dimiliki oleh partai politik dengan merevisi UU MD3.
  2. Menuntut agar semua anggota Parlemen (DPR/DPD/DPRD) dipisahkan dari ikatan partai politik dengan mengubah UU partai politik yang lebih demokratis dengan membatasi kekuasaan partai politik, dimana kekuasaan partai politik dalam sistem pemerintahan demokrasi tidak boleh memiliki kekuasaan dan daulat yang lebih tinggi dan lebih besar dari kedaulatan tertinggi rakyat.
  3. Menuntut anggota Parlemen (DPR/DPD) dan pemerintah pusat agar KPU dibuat benar-benar netral, mandiri, terbuka, jujur, adil dan demokratis dalam menjalankan tanggung-jawab dan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, lepas dari segala pengaruh dan campur tangan siapapun dengan mengubah komposisi keanggotaan komisioner KPU dari 7 orang yang telah dipilih oleh DPR lewat seleksi, ditambah dengan 36 orang wakil dari 18 partai politik yg lolos dalam pemilu 2024, sehingga menjadi total 43 orang anggota komisioner KPU.
  4. Menuntut agar persyaratan presidential threshold 20% dalam pasal 222, UU Pemilu No.7 tahun 2017 untuk bisa menjadi seorang CAPRES dihilangkan dengan merevisi UU Pemilu No.7 tahun 2017.
  5. Menuntut pemisahan POLRI dari lembaga Eksekutif (Presiden), Legislatif dan Yudikatif dan menuntut agar Presiden tidak ikut campur, atau intervensi terhadap proses seleksi, pemilihan dan pengangkatan anggota komisi dan anggota lembaga negara independen lainya, seperti anggota MK, KY, KPK, KPU, BAWASLU, KOMNAS HAM, dsb.
  6. Menuntut anggota MPR untuk segera mengoreksi kiblat bangsa yang telah keluar dari tujuan dan cita-cita pendiri NKRI dengan membuat amandemen ke #5 untuk memisahkan teks asli UUD 1945 dengan teks amandemen 4x kali (UUD 2002).
  7. Menuntut pemerintah pusat, khususnya Presiden, DPR/DPD dan Menteri agar menjadikan NKRI sebagai negara yang mandiri secara keuangan, ekonomi, politik, teknologi dan pertahanan militer, lepas dari ketergantungan utang luar negeri dan utang dalam negeri yang begitu besar kepada negara asing, kreditor internasional dan lembaga keuangan internasional, seperti IMF, World Bank, ADB, JBIC, JICA, dll. Mengubah sistem tanggung-jawab fiskal keuangan (APBN/APBD) yang harus berorientasi pada surplus (SURPLUS-ORIENTED), dan bukan berorientasi pada pengeluaran sebesar- besarnya (SPENDING-ORIENTED).
  8. Menuntut pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan dana alokasi khusus, sesuai dengan mandat Konstitusi pada pasal 34, UUD 1945 lewat APBN dan APBD untuk memberikan jaminan sosial dan kesejahteraan sosial bagi rakyat miskin melalui SUBSIDI (jaring pengaman sosial)) berupa bantuan langsung tunai (BLT), khususnya kepada fakir miskin, anak-anak terlantar, orang cacat mental dan fisik (disabilitas) dan orang tua diatas 65 tahun (lansia) yang hidup sendiri dan hidup dibawah standar garis kemiskinan, dengan biaya hidup sebesar Rp.31.000 per hari.
  9. Menuntut desentralisasi otonomi daerah yang lebih besar, seperti pada UU otonomi daerah No.22, tahun 1999 dengan memberikan pembagian keuntungan, jumlah persentase royalti, pembagian dana alokasi khusus hasil export SDA daerah, pemberian dana alokasi perimbangan keuangan maupun pemberian dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam daerah yang lebih adil, lebih fair dan lebih proporsional kepada rakyat daerah, serta memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri SDA daerah yang dimilikinya.
  10. Menuntut pemerintah pusat khususnya Presiden, DPR/DPD, Menteri dan pemerintah daerah  untuk membuat kebijakan ekonomi yang baik dan benar, sesuai dengan tugas dan tanggung- jawab dalam Konstitusi UUD 1945, pasal 33, ayat 1, 2, 3, 4 & 5, UUD 1945. ()

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *