Publik Solo: Keberhasilan Nyata atau Semu dari Jokowi?

Judul buku: Kebijakan Publik Jokowi

Penulis: Wisnu Utomo

Penerbit: Penerbit Gava Media

Tebal buku: xvi+194 halaman

Tahun terbit: 2019

Harga: Rp.80.000

KEMPALAN: Kajian tentang kebijakan publik sudah sangat banyak dilakukan, itu kenapa ada mata kuliah, bahkan jurusan ataupun departemen kebijakan publik di perguruan tinggi, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Mungkin Universitas Gadjah Mada adalah perguruan tinggi yang memiliki departemen dengan nama yang kentara disiplin ilmunya, yakni Manajemen dan Kebijakan Publik (disingkat MKP). Dari sana, muncul banyak praktisi maupun ilmuwan yang meneliti berbagai kebijakan pemerintah yang ada di Indonesia, seperti yang dilakukan Wisnu Utomo dalam buku ini yang diangkat dari disertasinya.

Ketika kita mendengar nama “Joko Widodo” (selanjutnya kita sebut saja Jokowi), pasti yang terlintas dibenak kita adalah Presiden Republik Indonesia, akan tetapi jejak langkahnya dalam dunia politik dan birokrasi sudah ada semenjak menjabat Walikota Solo, dilanjutkan dengan menjadi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pada masa menjabat walikota inilah, Wisnu beranggapan bahwa Jokowi kerap menorehkan prestasi yang tak banyak diperlihatkan di media seperti para pejabat masa kini.

Pada bagian prolog (pembuka), mungkin para pembaca akan sedikit dikejutkan karena penulisan Wisnu yang bisa dianggap kurang kritis terhadap Manajemen ala Jokowi. Bagian tersebut menjelaskan pendekatan yang dilakukan Jokowi dalam menyelesaikan permasalahan publik, terutama ketika menjabat sebagai walikota dengan menggunakan istilah-istilah Jawa, seperti tepa selira, blusukan, mider projo dan sonjo wargo. Semuanya berkaitan dengan upaya Jokowi untuk mendekatkan diri dengan penduduk Solo dan menerima langsung masukan dan keluhan mereka.

Sistem yang dilakukan Jokowi di atas memanglah sesuatu yang cukup baru jika ditelisik dalam ruang lingkup praktik birokrasi, karena memotong sebagian besar proses kebijakan publik (agenda setting, formulasi kebijakan, dan pengambilan keputusan). Ketika ada warga yang menyampaikan uneg-uneg atau ada permasalahan yang ditemukan olehnya ketika keliling kota, maka pada waktu itu juga solusinya diputuskan dan langsung diperintahkan untuk segera menerapkan perbaikan. Walaupun terlihat bagus, sebenarnya bagian ini dapat kita lihat sebagai kebijakan yang bersifat reaktif.

Tetapi, yang menjadi tema utama dalam buku ini adalah relokasi penduduk di bantaran sungai, yang mana menurut Wisnu, adalah kisah keberhasilan dari Jokowi, karena mampu memberikan “ganti untung” bagi warganya dengan memenuhi kebutuhannya. Dari sini kita akan masuk pada teori yang digunakan untuk melihat kebijakan publik Jokowi, yakni kepublikan yang berfokus pada publik beserta nilai-nilainya.

Memenuhi kebutuhan publik merupakan inti dari kajian kepublikan (dalam bahasa Inggris biasanya disebut publicness). Teori ini seringkali terlewatkan karena fokus utama dari adminitrasi publik atau kebijakan publik ialah prosesnya, bahkan tidak jarang kebijakan publik hanya ditujukan untuk memenuhi kepentingan sekelompok orang saja, bukan publik secara umum. Istilah ini juga menjadi garis pembatas yang kuat antara sektor publik dan sektor privat yang pada dasarnya memiliki nilai yang berbeda. Walaupun pelayanan harus meniru ala sektor privat, tapi warga negara tidak bisa serta merta dianggap sebagai pelanggan.

Ada yang dinamakan derajat kepublikan dalam teori ini, yang mana sesuatu bisa dianggap sebagai “publik” didasarkan pada individu atau kelompok yang menilai dan sampai sebesar apa dampaknya, apakah pada personal atau pada masyarakat. Derajat kepublikan paling rendah adalah ketika yang menilai adalah individu dan keuntungannya hanya untuk dirinya sendiri, sementara derajat tertinggi ialah ketika dinilai oleh orang banyak dan manfaatnya bisa untuk masyarakat luas. Dari berbagai teori yang dikutip oleh Wisnu, maka sampailah arti dari kepublikan sebagai proses bisnis panjang dari birokrasi hingga warga dengan konsistensi nilai-nilai publik yang terjaga sejak awal sampai akhir bergulirnya kebijakan publik.

Karena kebijakan yang diteliti adalah pemukiman di bantaran sungai, teori lain yang digunakan oleh penulis adalah tentang pemukiman kumuh (slum) yang menurutnya kerapkali tidak diakui sebagai bagian dari suatu kota oleh pemerintah. Selain itu, pemukiman kumuh juga erat kaitannya dengan kemiskinan dan kemelaratan dari penduduknya. Dalam melihat permasalahan ini, Wisnu mengambil dari banyak sudut pandang yang mayoritas berasal dari luar negeri. Apabila para pembaca ingin mengkaji terkait permasalahan tata ruang kota, buku ini dapat menjadi contoh studi terdahulu.

Usai diajak mengarungi samudra teori, penulis akan mengajak kita masuk ke dalam menu utama, yakni analisis yang dilakukan olehnya. Dari bagian ini, para pembaca akan diajak untuk menilai bagaimana kisah keberhasilan Joko Widodo di Solo, dan apakah memang patut disebut sebagai kisah keberhasilan? Analisis yang dilakukan cukup mendalam, walaupun para pendukung pendekatan kritis akan merasa ada yang kurang, namun pijakan seseorang dalam mengulas sebuah masalah memang berbeda-beda.

Secara umum, karya dari Plt Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini mengambil lokasi penelitian yang khusus dan menariknya kepada alasan kenapa Jokowi bisa melesat dari daerah hingga ke pusat. Pendekatan kepublikan mungkin akan mampu menghadang kritikan dari ilmuwan politik ketika menuding Jokowi melakukan “politik pencitraan”. Akan tetapi, pada suatu titik, pembaca bisa saja beranggapan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memperkuat citra Jokowi.

Apapun pemaknaan pembaca, karya ini adalah karya ilmiah yang sudah teruji melalui sidang akademis. Apa yang menjadikan studi ini menarik dibandingkan kajian administrasi publik atau kebijakan publik lainnya adalah fokusnya kepada individu ketimbang kelembagaan, padahal umumnya, penelitian mengenai kebijakan publik selalu melihat lembaga yang mengeksekusi kebijakan. Mungkin inilah yang menjadi kebaruan dari penelitian ini, sehingga bisa menjadi pionir dalam kajian kepublikan selanjutnya.

Lalu bagaimana dengan kebijakan publik Jokowi di Solo? Berhasil atau tidak? Untuk menemukan jawabannya bisa dibeli bukunya di toko buku terdekat atau memesannya melalui toko daring. (*)