Pencabulan Demokrasi dan Pilpres Cabul

Kesannya kemudian KPK melalui tangan Firli akan melakukan pencabulan terhadap instrumen hukum yang kebetulan ada nama Anies Baswedan. KPK tak pernah punya gairah dengan kasus E – KTP yang jelas – jelas sudah ada penerimanya dan saksinya, kasus Sumber Waras serta kasus bis trans Jakarta yang mangkrak. Nah begitulah sering terjadi dalam dunia transportasi, sesama sopir dilarang mendahului, dalam hal ini juga bisa diterjemahkan sesama pelaku cabul dilarang saling mencabuli.

Sebagai masyarakat yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu kita tak ingin melihat rakyat menjadi korban dan ibu pertiwi menangis serta merintih sedih. Kita berharap apa yang disinyalir masyarakat dan dimuat oleh media ditindak lanjuti oleh pemerintah sebagai penegak hukum.

Kita berharap ada ketegasan dari pemerintah dan para pengawas lembaga – lembaga seperti KPU dan KPK, DKPP dan Dewan Etik KPK untuk mengingatkan dan kalau perlu memberhentikan dengan tidak hormat mereka didalam lembaga – lembaga tersebut yang nyata – nyata melakukan pelanggaran dan pencabulan demokrasi dan hukum serta politik.

Rakyat tentu akan bersuka cita bila pemerintah bersama rakyat melawan aksi pencabulan dan pelecehan demokrasi.

Jangan sampai kelak akibat dari adanya pencabulan demokrasi, pencabulan proses proses Pilpres kita akan mendapatkan presiden yang gemar berbuat cabul dan mencabuli rakyat serta ibu pertiwi.