Menurutnya ada dua norma yang berlaku universal dalam penegakan demokrasi, yaitu toleransi dan kemampuan menahan diri secara kelembagaan. Toleransi akan menjadi ruang yang setara bagi setiap orang, bahkan mereka yang dianggap pesaing atau lawan agar bisa menerima hak dan kewajiban politiknya selama yang dilakukan berdasar pada kesesuaian aturan konstitusional.
Produk dari politik mahar dapat kita lihat dalam praktik praktik politik yang terjadi hari ini, kekuasaan berupaya mempertahankan kuasanya dengan melakukan transaksi bersama oligarki. Jadinya produk kebijakan selalu berorientasi pada kepentingan kelompok dan oligarki, rakyat menjadi beban bagi negara.
BACA JUGA: Anies Sang Petarung: Satu Babak Berakhir, Mari Kita Sambut Babak Berikutnya
Praktik politik mahar akan menghasilkan manusia manusia nir kualitas menjadi pemimpin karena kuasa dan uang yang akan menentukan seseorang menjadi pemimpin atau tidak.
Akankah praktik politik seperti ini dibiarkan? Tentu tidak, lalu siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kondisi perpolitikan kita seperti ini? Tentu saja partai politik. Partai politik ditantang untuk menghasilkan kader kader terbaiknya secara fair sehingga proses menjadi kader terbaik ditentukan oleh kualitas calon itu sendiri. Sehingga akan menghasilkan politik yang murah tapi berkualitas.
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi