Anies: Visi Besar Transportasi Jakarta adalah Keadilan Sosial

JAKARTA–KEMPALAN: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan manyampaikan bahwa selama ini visi besar program transportasi di Jakarta adalah Keadilan Sosial. Visi ini penting mengingat perubahan kehidupan transportasi tidak hanya saat ini, namun berkelanjutan. Tidak hanya menyoal sarana dan prasarana saja, tapi terutama perubahan perilaku masyarakat.

Demikian disampaikan Anies dalam dialog bersama Serikat Pekerja Transportasi dan Direktur Regional C40 Milag San Jose-Ballesteros di Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022.

Dialog ini merupakan rangkaian kegiatan U20, yang berawal dari Pernyataan Bersama koalisi antara C40 dan International Transport Workers’ Federation (ITF) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim ke-26 (COP 26) di Glasgow, 2021 lalu.

Tindak lanjut Pernyataan Bersama tersebut adalah kampanye The Future is Public Transport yang didukung oleh C40 Cities dan ITF.

C40 Cities adalah jaringan kota-kota besar di dunia yang berkomitmen melakukan langkah-langkah progresif mengatasi perubahan iklim, DKI Jakarta telah bergabung di dalamnya.

Dialog fokus pada tiga konsep utama dari ITF, yaitu transportasi umum berbasis listrik, kesetaraan gender dan kesejahteraan, keamanan dan kesehatan pengemudi.

Dialog itu juga berkomitmen untuk saling dukung dalam mewujudkan transisi transportasi publik yang berkeadilan sosial di Jakarta.

Hadir dalam dialog tersebut selain Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, hadir juga Direktur Regional C40 Milag San Jose-Ballesteros, TransJakarta, MRT, Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA), Serikat Pekerja Transportasi Jakarta (SPTJ), Serikat Pekerja Dirgantara dan Transportasi (SPDT), dan juga ITF.

Gubernur Anies selaku Vice Chair dari Steering Committee C40 menekankan bahwa dalam Pernyataan Bersama, akses transportasi publik penting bagi semua kalangan untuk menghentikan krisis iklim.

Komitmen Pemprov DKI dalam menghentikan krisis iklim, diwujudkan di antaranya dengan elektrifikasi transportasi umum dan penyediaan akses transportasi publik yang dekat dengan warga, aman, dan murah.

“Pembangunan di bidang transportasi publik dilakukan serius oleh Pemprov DKI Jakarta. Saat ini, ekosistem transportasi publik sudah berjalan dan tetap harus dikembangkan secara gradual, sehat, adil, sehingga sistem tersebut bisa berkelanjutan (sustainable),” ujar Gubernur Anies, Rabu, 31 Agustus 2022.

Belum lama ini Gubernur Anies meresmikan hunian terjangkau di kawasan Transit Oriented Development (TOD) yang semakin mendekatkan warga dengan transportasi umum.

Pemerintah Provinsi DKI juga telah menetapkan target elektrifikasi 100% seluruh armada dari bus besar hingga mikrotrans dalam beberapa tahun ke depan.

Sebagai langkah awal, saat ini sebanyak 30-an unit bus listrik TransJakarta telah beroperasi di ibu kota.

“Pendekatan terbaik transisi elektrifikasi ini adalah bekerja sama dengan Serikat Pekerja untuk memastikan terjadinya transisi elektrifikasi yang berkeadilan,” kata Anies.

Dari segi kesiapan pengemudi, Pemprov DKI melakukan berbagai macam pelatihan yang wajib diikuti pengemudi TransJakarta guna menjawab tantangan elektrifikasi. Tidak hanya itu, lebih dari 1.000 pengemudi mikrotrans Jaklingko (per akhir Agustus 2022) telah mendapatkan pelatihan Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum untuk meningkatkan performa mereka.

Dalam transisi menuju transportasi publik untuk semua, transportasi umum di Jakarta telah terintegrasi dengan tarif yang terjangkau. Di antaranya mikrotrans, metrotrans, Transjakarta, MRT, LRT dan akan bertambah pada moda transportasi lain. Jumlah pengemudi dan pekerja perempuan di sektor transportasi publik, terutama TransJakarta dan MRT juga semakin meningkat.

Dalam dialog tersebut, perwakilan serikat pekerja menyatakan bahwa kemajuan dan transisi transportasi publik menuju era digitalisasi dan elektrifikasi tidak serta merta meninggalkan kesejahteraan dari pekerja.

Mereka berharap bahwa Serikat Pekerja dapat terus dilibatkan dalam perencanaan penerapan transisi elektrifikasi transportasi publik dengan meningkatkan kualitas standar pelayanan minimum.

“Sebagai pekerja transportasi yang berada di garis depan krisis iklim, kami menyadari pentingnya pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam sistem transportasi perkotaan. Kami juga mendukung 100% upaya yang dilakukan Pemprov DKI untuk memajukan transportasi publik di Jakarta.” ucap Edi Suryanto, Ketua Umum Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mewujudkan transisi transportasi publik yang berkeadilan. Hal ini selaras dengan 10 konsep global transportasi. Mulai dari perlindungan hak ekonomi dan sosial pekerja; mengupayakan akses yang setara bagi semua; meningkatkan kapasitas pekerja; membangun sistem penetapan tarif. Kemudian, menerapkan skema kesejahteraan pengemudi yang tergabung dalam Jaklingko dan keluarganya, di antaranya melalui pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan BPJS. Selanjutnya, memperbaiki akses angkutan umum mulai dari fase desain dan dukungan fasilitas penunjang, seperti infrastruktur  terintegrasi dan tarif terjangkau.(kba)

Editor: Freddy Mutiara