Jokowi Mengulang Sejarah Orde Baru

OLEH: Isa Ansori (Kolumnis)

KEMPALAN: Reformasi bergulir akibat kekecewaan rakyat terhadap praktik-praktik kotor yang dilakukan oleh Orde Baru didalam menjalankan kekuasaannya.

Isu yang menyeruak dalam agenda Reformasi adalah keinginan masyarakat berjalannya praktik pemerintahan yang bersih dan jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ).

Mengapa Orde Baru dijatuhkan oleh kekuatan rakyat dalam gerakan Reformasi 1998 ? Sebelum menjawab persoalan itu ada baiknya kita melihat kembali sejarah praktik Orde Baru dalam menjalankan pemerintahannya.

Menyusul setelah terjadinya peristiwa G 30 S PKI, pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang dikenal dengan Supersemar kepada Letjend Soeharto selaku Menpangad. Surat mandat ditujukan untuk pemulihan kekuasaan negara dan selanjutnya dikembalikan kepada Presiden setelah keadaan kondusif.

Dalam surat itu memerintahkan kepada Menpangad Letjend Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu guna memulihkan keamanan negara.

BACA JUGA: Menakar Peluang Ganjar dan Puan untuk Pilpres 2024

Setelah menerima Supersemar, tepatnya tanggal 12 Maret 1966, dengan semangat pemulihan kekuasaan, Letjend Soeharto membubarkan PKI dan menyatakan sebagai organisasi terlarang. Sejalan dengan itu maka DPR – GR maupun MPRS bercirikan Nasakom dibersihkan dari unsur-unsur Komunis.

Sebagai upaya untuk mengabadikan ajaran pemimpin besar revolusi Bunga Karno, berdasarkan pada memorandum DPR-GR tanggal 9 Juni 1966, tanggal 15 Juni 1966, MPRS mengeluarkan TAP-MPRS No. XX/MPRS/1966. Didalam TAP MPRS ini memuat pernyataan dasar negara Pancasila dan pernyataan kemerdekaan, maka pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk oleh MPR hasil pemilu, mengubah pembukaan UUD 1945 berarti pembubaran negara.

Dua bulan setelah keluarnya TAP MPRS tersebut, tepatnya tanggal 17 Agustus 1966, Bung Karno menyampaikan amanah berjudul “Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah” atau “Jasmerah”. Dalam pidato kenegaraan yang beliau sampaikan selalu Presiden RI “… Kita berjalan terus pada sasaean, berjuang terus, menuju terus pada sasaran pada sasaran tujuan seperti diamanatkan oleh Proklamasi 17 Agustus 1945 beserta anak kandungnya yang bernama Deklarasi Kemerdekaan yang tertulis sebagai Mukadimah UUD 1945…”

BACA JUGA: Ki Bedul Sakti: Anies Ditakuti Sekawanan Bangsa Jin

Jasmerah ternyata merupakan amanah dan pidato yang terakhir Bunga Karno. Pada sidang MPRS tanggal 7 Maret 1967 telah mencabut seluruh kekuasaan pemerintahan negara dari tangan Bunga Karno. Sejalan dengan itu maka pada tanggal 12 Maret 1967, Jendral Soeharto dilantik menjadi presiden yang baru. Sejak saat itu untuk menandai kepemimpinannya saat itu Soeharto menandai pemerintahannya dengan Orde Baru dan sebelumnya dengan Orde Lama.

Orde Baru memang mencatat berhasil membawa bangsa ini keberbagai kemajuan dengan jargon “Politik No, Pembangunan Yes“.

Namun sayangnya didalam perjalanannya, kekuasaan yang dibangun korup dan menyuburkan praktik KKN. Akibatnya fundamental ekonomi menjadi keropos. Mengapa bisa terjadi begitu? Karena kekuasaan itu cenderung korup dan ambisius serta manipulatif. Sehingga banyak rekayasa yang dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan dan menyalahgunakannya.