Hanya Negara Lemah Demokrasi yang Tunda Pemilu karena Pandemi

Catatan: Ilham Bintang

KEMPALAN: Wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi tampak memudar semakin mendekati titik nadir. Pihak penganjur pun semakin turun derajat. Sebelumnya, masih tingkat menteri dan ketum Parpol yang tampil mengolah bola panas itu. Paling tinggi selevel Menkominves Luhut Binsar Panjaitan (LBP) saja yang minggu lalu kembali menggiring bola berbasis aspirasi masyarakat di Big Data. Namum secepat itu pula langsung dibantah para pakar teknologi informasi, dan pakar- pakar survei.

Yang terbaru, Istana mengutus pejabat level lebih rendah, Tenaga Ahli KSP (Kepala Staf Kopresidenan) Ali Mochtar Ngabalin. Ini semakin menyempurnakan adanya kepentingan istana di balik wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan penundaan Pemilu 2024.

Titik nadir dalam bahasa Indonesia sering dipakai untuk melukiskan suatu keadaan yang sudah payah atau tak berdaya.

BACA JUGA: Waspada Presiden, Pastikan: Big Data Atau Big Lies?

Gambaran seperti itu mencuat dalam perbincangan Apa Kabar Indonesia Pagi (AKI) di TVOne, Senin (14/3) pagi.

Dipandu Bayu Andriyanto dan Maria Assegaf, talkshow menampilkan Ali Mochtar Ngabalin, Effendi Gazali (Pakar Komunikasi Politik) dan Ismail Fahmi (Drone Emprit). Pemirsa pasti hapal gaya Ali Mochtar Ngabalin kalau terdesak, yang keluar jurus “rame ing statement“. Barusan, dia mengemukakan alasan biaya untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 mahal, mencapai 110 triliun. Tampaknya itu yang menjadi alasan “masyarakat Big Data ” (Klaim LBP) meminta agar Pemilu 2024 ditunda. Padahal, belum sebulan Ngabalin menyatakan sebaliknya. Kerita menghadapi masyarakat menyoal mahalnya biaya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), ia bilang jangan khawatir, pemerintah banyak uang.

Selain alasan ekonomi, Ngabalin menyodorkan juga alasan pandemi Covid19 untuk menunda Pemilu 2024. Dia menyitir hasil survei internasional yang menyebutkan ada 72 negara di dunia yang menunda Pemilu karena alasan pandemi. Betulkah itu?

BACA JUGA: Jejak Pak Harto dalam Dua Film tentang Peristiwa 1 Maret 1949

Pakar politik Saiful Mujani, seperti dikutip Liputan6 4 Maret lalu, mengatakan umumnya pemilihan umum (pemilu) di dunia tidak ditunda karena alasan pandemi Covid-19. Tahun 2020 sampai 2021, dari 301 pemilihan umum, 62 persen di antaranya diselenggarakan sesuai waktu atau jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

Ada yang ditunda kurang dari 6 bulan, sekitar 32 persen. Sementara ada 2 persen yang ditunda selama 1 tahun. Dan 4 persen yang masih ditunda dan belum jelas akan dilakukan kapan.