Hanya Negara Lemah Demokrasi yang Tunda Pemilu karena Pandemi

Terkait Big Data LBP yang berbanding terbalik dengan data Drone Emprit dan sejumlah lembaga survei, Effendi Gazali usulkan agar itu dibahas dalam forum terbuka. “Di forum itu semua pihak silahkan menggelar datanya masing-masing. Saya sendiri lebih konsen pada unsur kualitatif tadi,” sambungnya.

Menghilang

Tiga pewacana pertama, Airlangga Hartarto (Ketua Umum Partai Golkar, Zulkifli Hasan (Ketum PAN), dan Muhaimin Iskandar), sudah dua minggu menghilang. Reaksi negatif publik yang hingga hari ini terus meluap mungkin telah disadari potensial merugikan mereka.

BACA JUGA: Mengulik Polemik Peran Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949

Berbagai video dan meme yang beredar di media sosial memang menganjurkan masyarakat untuk mengeliminasi partai-partai itu sebagai pilihan pada pemilu nanti. Sekarang saja pun berbagai lembaga survei telah mengekspose elektabilitas parpol para pengusul yang amat menyedihkan. Jauh panggang dari api untuk mengantarkan calonnya memenangkan Pilpres (Pemilu Presiden). Entah, kalau motif sesungguhnya mereka mengusulkan penundaan pemilu lantaran miris melihat data hasil survei itu.

Sedangkan terkait pandemi virus Covid 19, bukankah LBP sejak 7 Maret lalu menyatakan Indonesia sudah masuk zone aman. Koordinator Penanganan Covid 19 Jawa-Bali itu bahkan menganjurkan masyarakat tidak perlu lagi test Antigen maupun PCR.

BACA JUGA:  Tugas Pers Bukanlah Menjilat Penguasa

Para pelaku perjalanan dalam negeri atau domestik yang telah disuntik vaksin Corona dosis kedua atau ketiga tak perlu lagi menunjukkan hasil negatif tes antigen-PCR.

Entah, kalau aturan itu hanya untuk memberikan legitimasi penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022, di Lombok, NTB, 18-20 Maret. (*)

Editor: DAD