The Hunger Games

KEMPALAN: Pada pesta kemenangan presiden periode pertama 2014 Jokowi menggelar pesta musik besar di Jakarta yang digagas oleh personel grup musik Slank. Pesta musik itu dinamai ‘’Konser Dua Jari’’. Jokowi muncul di panggung sambil mengacungkan salam dua jari. Salam dua jari menjadi trade mark kampanye Jokowi. Setelah kemenangan periode kedua salam itu menjadi salam kemenangan.

Sekarang muncul gagasan menjadikan Jokowi sebagai presiden tiga periode. Tiga pimpinan partai koalisi sudah mengajukan gagasan pengunduran jadwal pemilu. Berbagai gerakan dukungan publik sudah bermunculan di berbagai daerah, mulai dari tukang bakso sampai organisasi relawan. Kampanye tiga periode dengan mengacungkan tiga jari mulai berseliweran di media sosial.

Reaksi keras bermunculan. Netizen menyerukan pencoretan tiga partai yang dianggap berkhianat terhadap hasil reformasi. Para pendukung tiga periode membela diri dengan mengatakan tidak ada yang salah dengan gagasan itu. Dalam sebuah sistem demokrasi gagasan itu dianggap sebagai bagian dari kebebasan berbicara dan berserikat yang dijamin oleh konstitusi.

BACA JUGA: Ustaz Radikal

Jokowi sudah berubah pendapat. Dulu dia menganggap gagasan itu mencari muka, sekarang dia menyebutnya sebagai bagian dari demokrasi. Perubahan ‘’tone’’ ini dinilai sebagai isyarat bahwa Jokowi bersedia ‘’tanduk’’ satu periode lagi.

Gerakan tiga periode ini tidak boleh dianggap remeh, karena gerakan ini dilakukan dengan organisasi yang baik dan dukungan logistik yang cukup. Ada kecurigaan bahwa gerakan ini adalah agenda terselubung oleh oligarki politik, gabungan kartel politisi culas dengan pengusaha rakus.

Gabungan kartel oligarkis ini sangat kuat dan dikhawatirkan bisa mendiktekan agenda politik mereka, termasuk melakukan amandemen terhadap konstitusi untuk mengubah pembatasan jabatan kepresidenan.

Pembatasan jabatan presiden dua periode termaktub dalam Pasal 7 UUD. Tujuannya adalah untuk mencegah munculnya diktator otoritarian seperti yang terjadi era Orde Baru dan Orde Lama. Ketiadaan pembatasan jabatan kepresidenan melahirkan diktator yang akhirnya harus turun paksa karena gerakan massa.

BACA JUGA: Matinya Demokrasi

Pembatasan dua periode adalah anak kandung reformasi 1998. Mengubah pembatasan itu sama saja dengan membunuh anak kandung reformasi. Mengubah undang-undang itu adalah kudeta terselubung terhadap demokrasi.

Di berbagai negara, gerakan terhadap kudeta bermunculan. Di Myanmar dan Thailand para aktivis demokrasi berjuang melawan kudeta yang dilakukan oleh kekuatan militer. Perjuangan melawan kudeta di Indonesia akan berbeda dengan Myanmar dan Thailand, karena di Indonesia yang dihadapi adalah oligarki.