Angie

Sekarang ini, kata Mahfud, korupsi mengalami desentralisasi, menyebar ke seluruh daerah dan melebar kesamping, kiri, kanan. Makin luas penyebaran korupsi, makin sulit penanganannya. Penguasa di daerah menjadi sultan-sultan baru yang dalam banyak kasus menjadi pusat korupsi baru di daerah.

Pengakuan dosa ala Mahfud MD ini menujukkan bahwa pemerintah sendiri terlihat putus asa dan menemui jalan buntu dalam memberantas korupsi. Ditambah lagi dengan melemahnya KPK, maka semakin lengkaplah kesemerawutan korupsi di Indonesia.

Korupsi terbesar terjadi di lingkungan legislatif dan eksekutif. Kondisi KPK yang melemah dan cara pandang terhadap korupsi yang sempit membuat pemberantasan korupsi jalan di tempat, kalau tidak disebut mundur. Korupsi hanya terjadi kalau terjadi kerugian negara. Tanpa kerugian negara kasus korupsi sulit dibuktikan.

BACA JUGA: Lord Luhut

Terhadap uang negara pun para koruptor seolah tidak merasa berdosa ketika menggarongnya, karena merasa bahwa yang dicolong adalah uang negara, bukan uang rakyat.  Itulah yang membuat korupsi di Indonesia sulit diberantas. Selain hukumnya longgar, dan KPK sekarang dipereteli kekuatannya, cara pandang terhadap uang anggaran negara juga menjadi faktor yang menentukan.

Korupsi di Indonesia terjadi pada anggaran apapun. Anggaran bantuan sosial untuk rakyat miskinpun dikorupsi tanpa belas kasihan. Anggaran ibadah haji dikorupsi, anggaran pengadaan Alquran dikorupsi.

BACA JUGA: Jurnalisme Tuyul

Para koruptor itu punya latar belakang beragam, mulai dari menteri, politisi, anggota dewan, para kepala daerah, dan pejabat di instansi. Tingkat pendidikan dan pengetahuan agama tidak berkorelasi dengan korupsi. Ada gubernur bergelar profesor melakukan korupsi anggaran, ada politisi bergelar kiai melakukan korupsi anggaran, ada kepala daerah hafal Alquran pun melakukan korupsi anggaran.

Selebritas seperti Angie pun tidak kebal terhadap korupsi. Begitu lepas dari penjara Angie mengatakan kapok tidak akan balik ke politik lagi. Mudah-mudahan Angie juga kapok terhadap korupsi, dan benar-benar mengatakan ‘’tidak kepada politik dan korupsi’’. (*)

Editor: DAD