Angie

Eksperimen politik SBY dengan melakukan ‘’political breeding’’ beternak politik, akhirnya gagal. Anak-anak muda milenial yang seharusnya menjadi tumpuan harapan ternyata mudah terkontaminasi oleh lingkungan yang sudah keruh oleh korupsi. Anak-anak muda itu kehilangan momentum dan karir politik mereka habis. Mungkin satu atau dua di antara mereka masih mencoba untuk bangkit, tetapi rekam jejak itu menjadi catatan yang membuat noda.

Presiden Jokowi yang menggantikan SBY mencoba melakukan ternak politik yang kurang lebih sama. Paling tidak, anak dan menantu Jokowi sudah mengikuti jejaknya menapaki dunia politik. Satu anaknya lagi diternak menjadi pengusaha. Dua anak Jokowi ini sekarang dilaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena dugaan korupsi pencucian uang.

BACA JUGA: Koruptor Milenial

Jokowi mencoba menarik perhatian konstituen milenial dengan mengangkat anak-anak muda sebagai staf khusus presiden pada 2019. Tetapi hasilnya belum terlihat. Staf khusus milenial itu tidak banyak menjadi sorotan media kecuali ketika kali pertama diumumkan. Pengangkatan anak-anak muda ini terlihat lebih sebagai even pencitraan dan marketing politik ketimbang kebutuhan pemerintahan yang riel.

Staf khusus milenial menjadi sorotan publik ketika dipaksa mundur dari posisinya karena dianggap mempunyai konflik kepentingan. Pada April 2020 dalam sepekan, dua staf khusus milenial mengumumkan pamit dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Keduanya Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra. Mereka telah mengajukan pengunduran diri pekan lalu ke Presiden Joko Widodo, yang beberapa hari kemudian disetujui.

Dua anak muda itu disorot publik karena dianggap memanfaatkan posisinya sebagai staf khusus untuk kepentingan pribadi atau perusahaannya. Mereka dituduh melakukan abuse of power dan punya conflict of interest. Dua hal itu menjadi salah satu sumber korupsi yang potensial

Komitmen Jokowi terhadap pemberantasan korupsi sangat meragukan, karena apa yang diucapkannya, seperti bisanya, bertentangan dengan kenyataan yang terjadi. Revisi undang-undang KPK 2019 jelas-jelas telah melemahkan lembaga anti-rasuah itu dan menjadikannya keropos sampai ke akar-akarnya.

BACA JUGA: Kotak Amal

Jokowi gagal mencegah pemecatan Novel Baswedan dan kawan-kawan. Perintahnya tidak diindahkan oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo yang sama-sama kader partai PDIP. Bahkan Kepala Badan Kepegawaian Nasional lebih taat kepada Tjahjo daripada kepada Jokowi. Ketua KPK Firli Bahuri juga tidak peduli terhadap perintah Jokowi. Tiga serangkai itu jalan terus dengan keputusan memecat Novel Baswedan dan teman-teman. Insubordinasi dan penentangan terbuka ini membuat wibawa Jokowi makin merosot di mata publik.

Menko Polhukam Mahfud MD mengakui bahwa korupsi di era reformasi sekarang ini lebih buruk dan jauh lebih meluas dibanding korupsi di era Orde Baru. Di zaman Pak Harto, kata Mahfud, korupsi dilakukan secara tersentralisasi, terpusat di Jakarta. Skala korupsinya juga relatif tidak terlalu besar. Korupsi ratusan juta saja sudah bikin heboh.