Masjid dan Kontrakan

Hal ini dipandang Kunto sebagai ketegangan sosiologis politis antara gerakan yang menjadikan masjid sebagai sentra melawan gerakan yang tidak menjadikan masjid sebagai sentra, meskipun dua-duanya mengaku sebagai muslim. Inilah titik tolak pandangan Kunto mengenai “muslim yang punya masjid” versus “muslim tanpa masjid”.

Laskar Islam Pam Swakarsa yang mendukung Habibie memulai demonstrasinya dari masjid Al-Azhar dan Istiqlal. Al-Azhar dianggap sebagai simbol masjid umat, dan Istiqlal adalah masjid simbol negara.
Gerakan ini dihadang oleh mahasiswa yang menolak Habibie. Kalangan inilah yang oleh Kunto disebut sebagai representasi muslim tanpa masjid. Mereka juga berasal dari keluarga muslim dan menjalankan ritual sebagaimana muslim lainnya. Para mahasiswa itu, misalnya, mendirikan salat tarawih di garasi Universitas Atmajaya dalam situasi demonstrasi berlangsung hingga malam hari.

Kunto menaruh perhatian kepada “muslim tanpa masjid” ini bukan tanpa alasan historis. Ia sadar jumlah mereka luar biasa besarnya ketimbang “muslim yang bernaung di masjid umat”.  Karena itu  kelompok muslim tanpa masjid ini menjadi kekuatan politik yang tersembunyi yang justru sering menjegal partai-partai Islam.

Pemilahan yang dilakukan antropolog Clifford Geertz bisa menerangkan hal itu. Geertz memisahkan masyarakat Indonesia dalam tiga kategori santri, priyayi, dan abangan. Secara sederhana, santri adalah “muslim yang punya masjid” dan priyayi bersama abangan adalah “muslim tanpa masjid”.

Abangan dan priyayi dikategorikan sebagai muslim nominal, atau dengan julukan yang pejoratif disebut sebagai “Islam KTP”, karena dalam identitasnya menyebut beragama Islam, tetapi tidak benar-benar menjalankan syariah, apalagi menjadi pendukung Islam politik.

Kalangan ini jumlahnya bisa sampai 70 persen atau lebih dari total muslim di Indonesia. Secara matematis seharusnya partai-partai Islam menjadi mayoritas dalam lanskap politik Indonesia. Tetapi, dalam praktiknya partai-partai Islam tidak pernah bisa memenangkan pemilihan umum nasional di Indonesia.

Pada pemilu demokratis pertama 1955 di masa Orde Lama, gabungan partai-partai dan organisasi Islam yang bernaung di bawah partai Masyumi, tidak bisa mengungguli Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didukung kalangan abangan. PNI menjadi juara nasional disusul oleh Masyumi dan PKI (Partai Komunis Indonesia). PNI dan PKI mempunyai irisan yang hampir sama, karena pendukung PKI pun secara formal menyebut agamanya Islam.

Selama kekuasaan Orde Baru Islam politik mengalami represi habis-habisan. Karena itu, begitu Suharto jatuh karena reformasi, kekuatan Islam  politik bangkit dan memperoleh kanalisasinya. Partai-partai yang dibubarkan semasa Orde Baru bangkit kembali.

Tetapi, kebangkitan itu tidak bisa menyatukan kekuatan Islam politik menjadi kekuatan yang utuh, karena Islam politik ternyata tidak monolitik, dan justru saling bersaing satu dengan lainnya. Kegagalan mengusung Habibie menjadi presiden yang merepresentasikan Islam politik, kata Kuntowijoyo, adalah bukti belum maksimalnya “muslim yang punya masjid” dalam konstelasi politik Indonesia.

Perkembangan ini berlanjut sampai rezim Jokowi sekarang ini. Kekuatan “muslim masjid” yang berusaha melakukan konsolidasi, menghadapi tantangan yang berat dari kelompok “muslim tanpa masjid” yang didukung oleh rezim Jokowi dan oligarki politik.

Para pemikir Islam di era Orde Baru, seperti Nurcholish Madjid, mengusulkan pemisahan Islam dari politik praktis dengan jargon “Islam Yes, Partai Islam No”. Tapi, gerakan ini dicurigai oleh kalangan Islam masjid sebagai sekularisasi dan ditolak dengan keras.

Arus yang berkembang di kalangan Islam masjid sekarang adalah menerapkan jargon “Islam Yes, Partai Islam Yes”.  Bahkan muncul pula arus baru yang menghendaki “Islam Yes, Negara Islam Yes”.

Rezim Jokowi menjadikan kelompok “Negara Islam Yes” sebagai musuh besar, dan memburunya sampai ke lubang tikus. Pendataan “masjid radikal” adalah bagian dari perburuan itu. (*)

Editor: Reza Maulana Hikam