PBNU Tanpa Gus Yahya: Tantangan Stabilitas dan Legitimasi
KEMPALAN: Di tengah peregangan internal, PBNU mengambil langkah penting dengan menunjuk KH Zulfa Mustofa sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum dalam Rapat Pleno 9 Desember 2025 di Hotel Sultan, Jakarta. Keputusan ini diambil menyusul kekosongan kepemimpinan akibat pemberhentian Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) pada akhir November.
Penunjukan ini bertujuan menstabilkan organisasi menjelang Muktamar ke-35, forum yang akan menentukan arah Nahdlatul Ulama dalam beberapa tahun ke depan.
Kehadiran Tokoh dan Legitimasi Eksternal
Rapat pleno dihadiri sejumlah tokoh penting PBNU, termasuk Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Khofifah Indar Parawansa, Gus Fahrur, serta jajaran Syuriyah PBNU seperti KH Miftachul Akhyar, KH Afifuddin Muhadjir, dan KH Anwar Iskandar. Hadir pula pimpinan lembaga dan badan otonom PBNU.
Menteri Agama Nasaruddin Umar turut hadir, menegaskan perhatian pemerintah terhadap stabilitas organisasi dan transisi kepemimpinan. Kehadiran tokoh dan pejabat ini memberi legitimasi eksternal sekaligus menegaskan pentingnya keputusan pleno.
Langkah kilat mengangkat Pj Ketum menjadi bukti PBNU berupaya menata ulang kepemimpinan dan agenda strategis, agar organisasi tidak kehilangan arah di tengah periode kritis menjelang muktamar. Zulfa Mustofa mendapat mandat untuk menormalkan organisasi, menjembatani perbedaan internal, dan mempersiapkan forum tertinggi berikutnya.
Tanpa Gus Yahya: Kontroversi yang Melebar
Pleno dilaksanakan tanpa kehadiran Gus Yahya, Ketua Umum sebelumnya. Ketidakhadiran ini memicu kontroversi di kalangan nahdliyin, karena keputusan diambil tanpa partisipasi pengurus tertinggi.
Pihak Gus Yahya menolak legitimasi pleno. Mereka menegaskan rapat yang digelar Syuriyah tidak sah menurut AD/ART PBNU, karena perubahan jabatan ketua umum hanya bisa dilakukan melalui muktamar.
Upaya pemecatan disebut “manuver”, dan secara de jure maupun de facto, Gus Yahya tetap sah sebagai Ketua Umum. Ia menegaskan akan terus “menggerakkan organisasi sampai ke akar rumput”.
Klaim ini menegaskan ketegangan antara formalitas hukum dan penerimaan internal. Tanpa musyawarah tertinggi, perubahan kepemimpinan dianggap inkonstitusional, memperlihatkan jurang antara stabilitas cepat dan legitimasi yang diterima seluruh anggota.
Sejarah PBNU menunjukkan pola yang sama. Setiap perubahan jabatan tanpa melibatkan semua unsur rawan menimbulkan penolakan. Pengalaman konflik di beberapa cabang sebelumnya menunjukkan, konsensus dan musyawarah terbuka menjadi cara efektif memulihkan stabilitas organisasi.
Kasus ini menjadi pelajaran penting: keputusan sepihak, meski cepat dan praktis, tidak selalu diterima luas. Legitimasi membutuhkan komunikasi, keterlibatan anggota, dan jalur musyawarah yang jelas.
Pj Ketum dan Persiapan Muktamar
Penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum menjadi pijakan untuk mempercepat persiapan Muktamar ke-35 PBNU. Tugas utama Pj Ketum bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan, tetapi menata ulang agenda strategis, menjaga kelangsungan organisasi, dan meredam potensi gesekan internal.
Bagi pendukung pleno, langkah cepat ini pragmatis: memberi kepastian dalam situasi genting, menjaga kontinuitas administrasi, dan membuka ruang konsolidasi.
Namun legitimasi penuh tetap menunggu forum muktamar. Keputusan pleno dapat mengurangi disfungsi organisasi, asalkan jalur transparansi dan inklusivitas dijaga.
Analisis: Stabilitas vs Legitimasi
Peristiwa ini menyoroti dilema klasik organisasi besar: mempertahankan stabilitas agar roda organisasi tidak mandek versus mematuhi prosedur kelembagaan untuk menjaga legitimasi. Klaim pihak Gus Yahya menunjukkan bahwa formalitas saja tidak cukup; penerimaan internal dan konsensus ulama tetap kunci.
PBNU kini berada di persimpangan kritis. Pilihan antara pemulihan cepat stabilitas atau penguatan legitimasi akan menentukan apakah organisasi keluar dari krisis dengan integritas, persatuan, dan kepemimpinan yang sah, atau justru memperdalam fragmentasi.
Oleh: M. Rohanudin, praktisi penyiaran
