Dari Frustrasi Menuju Transformasi: Visi Indonesia Emas

Penambahan ayat (4) pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 saat Amandemen ke-4 (1999–2002) dinilai oleh banyak kalangan membuka ruang bagi sistem ekonomi yang lebih liberal dan rentan terhadap cengkeraman oligarki.

Oleh: S. Purwadi Mangunsastro

KEMPALAN: Fakta politik Indonesia yang didominasi oligarki adalah ancaman yang memicu keretakan sosial dan dapat memicu berkembangnya frustrasi massal.

Pembiaran cengkeraman oligarki cepat atau lambat telah memicu keretakan sosial, eksploitasi sumber daya alam yang merusak, serta degradasi moral bangsa. Situasi ini menciptakan kemerosotan akut yang berpotensi melahirkan frustrasi massal.

Kini, Indonesia berada di persimpangan jalan penentu: melangkah menuju Indonesia Emas sebagai episentrum peradaban baru, atau runtuh akibat jeratan oligarki dan politik uang.

Kita harus berani jujur mengakui realitas demokrasi yang telah dibajak pemilik modal – penghalang utama kemajuan kita. Kebuntuan ini harus didobrak melalui keseimbangan pendekatan dari bawah (bottom-up) dan dari atas (top-down).

Transformasi sistemik dan kultural inilah yang akan mengantarkan Indonesia Emas menjadi keniscayaan, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai gravitasi peradaban dunia yang baru.

Upaya solutif tersebut dapat disintesiskan ke dalam peta jalan komplementer melalui tiga pilar strategis berikut:

1. Fondasi Kultural: Membebaskan Demokrasi dari Belitan Pemodal (Evolusi)

Sebelum melangkah menjadi pemimpin peradaban lebih jauh, Indonesia harus membebaskan demokrasinya dari cengkeraman pemodal.

Pembaruan mentalitas jangka panjang perlu dilakukan dengan menyintesiskan kearifan lokal Nusantara, yakni Sundaland dan Tritangtu Dibuwana, ke dalam basis etika Pembangunan Manusia.

Kearifan ekologis Sundaland mengingatkan kembali pada warisan peradaban kuno Nusantara yang sangat menghargai kelestarian alam dengan filosofis Asah, Asih, Asuh.

Di sisi lain, konsep Tritangtu Dibuwana mengajarkan keselarasan antara alam, manusia, dan spiritualitas melalui 3 pilar kekuatan sosial: Sang Prabu (Pemimpin Pemerintahan – berperan sebagai eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan secara adil dan melindungi rakyat), Sang Rama (Wakil Rakyat/Tokoh Masyarakat –  berfungsi sebagai legislatif atau penyambung lidah masyarakat untuk memastikan aspirasi dan keadilan sosial terpenuhi), Sang Resi (Cendekiawan/Pemuka Agama – berperan sebagai kelompok penyeimbang moral, memberikan kritik konstruktif), yang menjadi antitesis terhadap kapitalisme eksploitatif.

Untuk mengaktualisasikan basis etika ini, langkah yang ditempuh meliputi:

– Pendidikan Karakter Holistik: Mengadopsi filosofi Ngerti (kognitif), Ngroso (afektif), dan Nglakoni (psikomotorik) untuk mencetak SDM unggul.

– Literasi Etika Digital dan Keteladanan: Membumikan Pancasila sebagai identitas budaya digital yang beradab serta memastikan elit politik menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

2. Gebrakan Struktural: Menuju Kemandirian Sistemik (Revolusi)

Agenda perubahan membutuhkan perombakan sistemik untuk memutus rantai politik transaksional yang menghambat transformasi sosial dan ekonomi. Langkah strategis ini mencakup:

– Demokrasi Musyawarah: Menggeser kultur politik kebisingan (voting) menuju dialog yang partisipatif dan substantif.

– Dewan Kecendekiawanan: Membentuk dewan masyarakat madani yang akan berfungsi sebagai watchdog dan pencetak pemimpin transformatif. Untuk dapat mencegah risiko otoritarianisme, pembentukan lembaga ini harus diatur dengan batasan hukum yang jelas serta mekanisme implementasi yang akuntabel dan demokratis.

3. Menggerakkan Ekonomi Berkeadilan dan Pemerataan

Menggerakkan ekonomi berkeadilan dan mewujudkan pemerataan untuk bisa menjadikan Indonesia sebagai pusat gravitasi dunia menuntut fondasi materiil yang kuat, yang diselaraskan dengan pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Langkah taktis untuk mewujudkan visi ini meliputi:

– Gerakan Akar Rumput: Membangun kekuatan politik dan sosial alternatif yang didanai secara transparan (seperti melalui crowdfunding), agar terbebas dari sandera oligarki.

Realisasi langkah radikal ini memerlukan mitigasi risiko berupa penyesuaian regulasi yang matang dan strategi strategis untuk meredam resistensi dari elit politik.

– Kemurnian Kemandirian Ekonomi: Mengembalikan implementasi Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen untuk mengentaskan kerentanan ekonomi masyarakat dari praktik suap dan sandera politik.

Amanat konstitusi yang berasaskan kekeluargaan ini sempat mengalami suatu pergeseran tafsir.

Penambahan ayat (4) pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 saat Amandemen ke-4 (1999–2002) dinilai oleh banyak kalangan membuka ruang bagi sistem ekonomi yang lebih liberal dan rentan terhadap cengkeraman oligarki.

Dengan menyelaraskan kembali praktik ekonomi sesuai cita-cita para pendiri bangsa, Indonesia dapat memastikan kekayaan alam dan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kesimpulan  

Mewujudkan visi Indonesia Emas adalah sebuah keniscayaan, bukan sekadar utopia, jika bangsa ini berani keluar dari bayang-bayang oligarki.

Sinergi antara kearifan lokal, supremasi hukum, penguasaan IPTEK, dan juga kemandirian ekonomi akan mengubah frustrasi bangsa menjadi energi yang transformatif, yang pada gilirannya mengantarkan Indonesia sebagai pusat peradaban baru dunia.

Tantangan utamanya terletak pada langkah operasional, seperti pembentukan lembaga baru dan mekanisme pembiayaan politik yang akuntabel.

Agar visi ini bisa terealisasi, maka dibutuhkan keteladanan dari para elit dalam menerapkan good governance, serta kapasitas masyarakat sipil yang kuat untuk terus mengawal gerakan akar rumput secara konsisten.

*) S. Purwadi Mangunsastro, Ketua Yayasan Al Farizi Nusantara Jakarta

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.