Masjid dan Kontrakan

KEMPALAN: Ada kampus yang terpapar radikalisme. Ada pesantren yang terpapar radikalisme. Sekarang polisi akan mendata masjid-masjid untuk mencegah kemunculan radikalisme. Jusuf Kalla Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengingatkan, jangan cuma masjid yang didata, rumah kontrakan juga harus didata, karena selama ini banyak muncul kasus radikalisme yang berawal dari rumah kontrakan.

Para pemilik rumah kontrakan bisa jadi kaget oleh pernyataan JK ini. Tapi, tampaknya, JK tidak bermaksud memberikan stigma kepada rumah kontrakan. JK ingin mengingatkan polisi bahwa tidak pernah ada kegiatan untuk mengacaukan negara dengan paham radikalisme dari masjid. Ia menegaskan tidak pernah ada baiat ke kelompok ekstrem yang dilakukan di masjid.

Dalam beberapa kasus terorisme, para pelaku diketahui menyewa rumah kontrakan dan kemudian merancang serangan dan merakit bom dari tempat itu. JK mempersilakan polisi menindak siapa saja pelaku terorisme, baik yang muncul dari rumah kontrakan, maupun dari masjid.

Perdebatan mengenai fungsi masjid mendapat isu yang bergulir sejak lama. ada pandangan yang bervariasi mengenai fungsi masjid. Ada yang menganggapnya sekadar pusat ibadah, tetapi ada juga yang melihat fungsi masjid yang lebih luas dari sekadar tempat ibadah.

Pemerintah Joko Widodo mempunyai kebijakan yang keras terhadap Islam, terutama terhadap Islam politik yang membawa aspirasi syariah dengan berbagai bentuknya. Sikap keras ini sering dianggap berlebihan sampai terlihat obsesif.  Pengawasan dan pendataan terhadap masjid dan para penceramah, yang dicurigai menyebarkan paham syariah, dianggap sebagai indikasi sikap obsesif itu.

Kuntowijoyo, intelektual UGM (Universitas Gadjah Mada) dua dasawarsa yang lalu memberikan refleksinya mengenai masjid dan umat Islam. Refleksi Kunto sampai sekarang masih dianggap relevan setiap kali membicarakan masjid dan Islam politik.

Dalam buku “Muslim Tanpa Masjid” (1999), Kunto melihat bahwa masjid tak pernah bebas dari politik. Masjid dan  politik tak pernah benar-benar bisa dipisahkan karena masjid dalam sosiologi Islam adalah pusat syiar dan pusat semua aktivitas sosial dan juga politik.

Selama masa kekuasaan Soeharto kekuatan Islam politik dimarginalisasi dan diawasi dengan ketat. Partai politik berasas Islam dilarang, dan para aktivis Islam ditangkap melalui berbagai macam skenario.

Rezim Orde Baru lahir dan mendapatkan legitimasi dari umat Islam, karena Orde Baru dianggap sebagai kekuatan yang bisa menandangi dan mengalahkan kekuatan PKI (Partai Komunis Indonesia).  Setelah menghancurkan PKI dengan operasi besar-besaran yang mendapatkan dukungan dari umat Islam, Soeharto kemudian berbalik mempergunakan kekuatannya yang sudah terkonsolidasi untuk memberangus Islam politik.

Selama 32 tahun masa kekuasaan Soeharto, Islam dikontrol dengan ketat dan diberi ruang gerak yang terbatas sebagai kekuatan sosial dan ritual saja. Soeharto melalui Yayasan Muslim Pancasila yang dibentuknya membangun masjid-masjid di seluruh Indonesia dengan desain yang seragam.

Bangunan masjid yang identik dengan arsitektur Islam lengkap dengan kubah dan menara diubah menjadi bangunan dengan arsitektur Jawa bergaya joglo bersusun lima yang melambangkan Pancasila.  Soeharto melakukan Jawa-nisasi total terhadap politik dan agama sehingga Islam pun muncul dengan identitas Jawa, mirip dengan gerakan Islam Nusantara sekarang.

Ketika Orde Baru runtuh pada 1998, kekuatan Islam politik langsung meledak. Organisasi dan partai Islam yang selama ini terpenjara langsung mendapatkan kebebasan dan memperoleh penyalurannya.

Kuntowijoyo memberikan ilustrasi mengenai ketegangan massa di Gedung DPR/MPR Senayan yang mewarnai jatuhnya Orde Baru melalui gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa pada 1998. Ketika Presiden Suharto menyatakan mundur dari jabatannya, kontan puluhan ribu mahasiswa yang menduduki Senayan itu melakukan sujud syukur. Ini menjadi salah satu gestur yang sangat islami dan dianggap sebagai indikator bangkitnya Islam politik.

Tapi, ternyata kemudian terjadi hal yang kontradiktif. Ketika Wakil Presiden B.J Habibie maju menjadi capres untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Suharto, para mahasiswa itu terbelah menjadi dua, mendukung dan menolak. Dalam pandangan Kunto, para mahasiswa “Islam” itu seharusnya mendukung Habibie sebagai representasi tokoh Islam politik.

Terjadilah ketegangan yang menjurus ke bentrokan fisik. Dua massa yang bentrok itu adalah  mahasiswa yang menguasai Senayan–dan menolak Sidang Istimewa MPR yang bisa memuluskan jalan Habibie menuju kursi kepresidenan—berhadapan dengan mahasiswa Islam yang bergabung dengan Laskar Islam Pam-Swakarsa.

Hal ini dipandang Kunto…