Ketika Kritik Dianggap Konspirasi: Catatan atas Tulisan Agus M. Maksum

Di titik itulah tulisan Agus M. Maksum semestinya diuji. Bukan melalui suatu prasangka, melainkan melalui nalar. Bukan melalui kecurigaan, melainkan melalui pembuktian.

Oleh: Ady Amar, Kolumnis

KEMPALAN: Ada sesuatu yang mengusik saya setelah membaca tulisan Agus M. Maksum berjudul “Selama 40 Hari Indonesia Diserang – Ini Peta Lengkap Senjatanya.” (Kempalan, Kamis, 25 Juni 2026)

Dalam tulisan yang panjang itu, Agus berusaha menunjukkan bahwa berbagai media, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, dan gerakan mahasiswa sesungguhnya berada dalam sebuah ekosistem yang terhubung melalui pendanaan internasional, khususnya dari Open Society Foundations (OSF) yang didirikan George Soros.

Untuk mendukung argumennya, ia menyebut sejumlah lembaga seperti Tempo Group, The Conversation Indonesia, Watchdoc, Transparency International Indonesia, Trend Asia, PBHI, hingga CELIOS sebagai bagian dari jaringan penerima hibah yang menurutnya berperan dalam membentuk narasi kritik terhadap pemerintah.

Dalam konstruksi yang dibangun Agus, prosesnya berlangsung berlapis.

Lembaga riset memproduksi kajian, media mengamplifikasi, mahasiswa mengonsumsi narasi tersebut, demonstrasi muncul, pasar merespons negatif, dan pada akhirnya tercipta tekanan terhadap pemerintah serta stabilitas nasional.

Narasi itu terdengar meyakinkan karena disusun seperti kepingan puzzle yang saling melengkapi. Tetapi, justru di sinilah pertanyaan penting perlu diajukan: apakah hubungan pendanaan otomatis membuktikan adanya hubungan komando?

Pertanyaan itu penting karena menjadi fondasi seluruh bangunan argumen Agus. Jika fondasinya rapuh, maka seluruh bangunannya ikut goyah.

Bahwa suatu lembaga menerima hibah adalah fakta. Tidak ada yang perlu disembunyikan dari fakta itu. Banyak lembaga masyarakat sipil, universitas, media, lembaga penelitian, bahkan lembaga pemerintah di berbagai negara menerima hibah internasional untuk menjalankan program tertentu. Bahwa informasi semacam itu bahkan sering diumumkan secara terbuka.

Namun dari fakta adanya hibah menuju kesimpulan adanya pengendalian politik, terdapat jarak yang sangat jauh.

Agus menunjukkan daftar penerima dana. Tetapi yang ingin ia buktikan itu sesungguhnya adalah adanya orkestrasi. Di sinilah persoalannya.

Daftar penerima hibah dapat membuktikan adanya hubungan pendanaan, tetapi tidak otomatis membuktikan adanya instruksi, koordinasi, atau komando politik.

Jika sebuah media menerima hibah lalu menerbitkan berita kritis, apakah itu bukti bahwa berita tersebut ditulis atas perintah donor? Jika sebuah lembaga riset menerima dana lalu menghasilkan kajian yang tidak menguntungkan pemerintah, apakah itu otomatis berarti kesimpulannya telah dipesan sebelumnya?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab secara memadai.

Hanya disajikan hubungan-hubungan yang diasumsikan saling berkaitan. Seolah-olah karena beberapa lembaga berada dalam satu lingkaran pendanaan, maka seluruh produk pemikiran mereka pasti berasal dari pusat kendali yang sama.

Padahal dunia nyata tidak sesederhana itu.

Lebih jauh lagi, tulisan Agus memperlihatkan kecenderungan yang belakangan semakin sering muncul dalam politik: memindahkan perdebatan dari isi kritik menuju asal-usul pengkritik.

Dan yang dipersoalkan bukan lagi apakah sebuah kajian benar atau salah. Bukan juga yang dipersoalkan apakah data yang digunakan akurat atau keliru. Perhatian pembaca diarahkan kepada siapa yang membiayai peneliti, media, atau aktivis yang menyampaikan kritik tersebut.

Akibatnya, substansi perlahan menghilang. Jika ada kajian tentang risiko fiskal, bantahlah angka-angkanya. Jika ada kritik terhadap kebijakan lingkungan, bantahlah metodologinya.

Jika ada laporan jurnalistik yang keliru, tunjukkan kesalahan faktanya.

Tetapi ketika kritik dijawab dengan menelusuri sumber pendanaan kepada pengkritiknya, yang terjadi bukan perdebatan gagasan melainkan pergeseran sasaran.

Sedang yang lebih mengherankan adalah cara pandang terhadap mahasiswa.

Dalam tulisannya, Agus mempertanyakan dari mana mahasiswa memperoleh narasi yang mereka suarakan.

Pertanyaan itu tampak wajar. Namun, di baliknya tersimpan asumsi yang problematis: seolah-olah mahasiswa tak mampu sampai pada kesimpulannya sendiri tanpa terlebih dahulu dibentuk oleh think tank, media, atau jaringan donor tertentu.

Saya tidak sependapat.

Sejarah Indonesia justru menunjukkan bahwa mahasiswa seringkali menjadi kelompok pertama yang menyuarakan kegelisahan sosial yang dirasakan masyarakat. Mereka turun ke jalan karena harga kebutuhan pokok naik.

Mereka memprotes karena biaya pendidikan meningkat. Mereka bersuara karena melihat ketidakadilan yang menurut mereka perlu dikoreksi.

Mahasiswa bukan robot narasi.

Mereka bisa membaca berbagai sumber dan tetap sampai pada kesimpulan yang berbeda. Mereka bisa mengutip sebuah kajian tanpa menjadi bawahan penyusun kajian tersebut.

Mereka bisa menggunakan data dari lembaga mana pun tanpa kehilangan kemerdekaan berpikir.

Menganggap mahasiswa sekadar corong dari narasi yang diproduksi pihak lain bukan hanya menyederhanakan kenyataan, tetapi juga merendahkan kapasitas intelektual generasi muda itu sendiri.

Di titik inilah saya melihat persoalan yang lebih mendasar.

Tulisan Agus sesungguhnya bukan hanya berbicara tentang Soros, OSF, atau dana asing. Tulisan itu berbicara tentang cara memandang kritik.

Ketika kritik dianggap sebagai bagian dari konspirasi, maka setiap suara yang berbeda mudah dicurigai. Aktivis menjadi tersangka agenda asing. Akademisi dianggap menjalankan pesanan.

Jurnalis dicap sebagai bagian dari operasi tertentu. Mahasiswa dilihat sebagai massa yang sedang digerakkan.

Lama-kelamaan kita berhenti mendengar isi kritik karena terlalu sibuk mencari dalang di baliknya.

Padahal kehidupan demokrasi tidak dibangun oleh keseragaman pendapat. Demokrasi justru hidup karena adanya ruang bagi perbedaan pandangan. Kritik bukan tanda bahwa negara sedang runtuh. Kritik sering kali merupakan tanda bahwa masyarakat masih peduli terhadap arah perjalanan bangsanya.

Tentu kita tidak boleh naif. Kepentingan global itu nyata. Pengaruh asing juga nyata. Dunia internasional bukan taman kanak-kanak yang bebas dari persaingan kepentingan.

Tetapi kewaspadaan terhadap pengaruh luar tidak boleh membuat kita kehilangan kemampuan membedakan antara kritik yang lahir dari kegelisahan warga negara dan operasi yang memang dirancang untuk merusak negara.

Tidak semua ketidaksetujuan adalah konspirasi. Tidak semua demonstrasi adalah rekayasa. Tidak semua kritik adalah serangan. Kadang-kadang kritik hanyalah kritik.

Barangkali di sinilah letak ironi yang perlu direnungkan.

Ketika setiap kritik terhadap pemerintah dicurigai sebagai agenda asing, ketika setiap demonstrasi dibaca sebagai bagian dari rekayasa, ketika setiap kajian yang tidak sejalan dengan kebijakan negara dianggap sebagai produk jaringan tertentu, maka yang tersisa bukan lagi ruang dialog, melainkan ruang kecurigaan.

Jika Agus berhak mempertanyakan independensi lembaga-lembaga yang menerima hibah internasional, maka publik pun berhak mempertanyakan independensi para penulis – semacamnya; semacam Agus M. Maksum – yang tampak semakin konsisten membela pemerintah.

Pertanyaan semacam itu sah dalam ruang demokrasi. Sedang yang tidak sah adalah mengubah pertanyaan menjadi vonis, lalu memperlakukannya sebagai kebenaran yang tidak lagi memerlukan pembuktian.

Karena itu, ukuran sebuah gagasan pada akhirnya bukanlah siapa yang mendanainya, siapa yang menerbitkannya, atau siapa yang mengutipnya.

Ukurannya tetap sama sejak dahulu: apakah data yang digunakan akurat, apakah argumennya kokoh, dan apakah kesimpulannya dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual.

Di titik itulah tulisan Agus M. Maksum semestinya diuji. Bukan melalui suatu prasangka, melainkan melalui nalar. Bukan melalui kecurigaan, melainkan melalui pembuktian.

Sebab ketika kritik dijawab dengan kecurigaan, dan kecurigaan diperlakukan sebagai bukti, maka yang terancam bukan hanya para pengkritik, melainkan juga kewarasan ruang publik itu sendiri.

Dan bangsa yang sehat tidak dibangun oleh keseragaman suara, melainkan oleh keberanian untuk berbeda pendapat tanpa saling menuduh sebagai alat pihak lain.

*) Ady Amar, Kolumnis

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.