Bahlil

waktu baca 6 menit
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (JPNN)

KEMPALAN: Bahlil Lahadalia menjadi perhatian publik karena pernyataannya yang viral. Sebagai menteri investasi dan kepala badan koordinasi penanaman modal, Bahlil harusnya berbicara mengenai portofolionya. Tapi, kali ini Bahlil viral karena loncat pagar, membuat pernyataan politik yang bikin heboh.

Bahlil mengatakan bahwa para pengusaha menginginkan agar masa kepresidenan Joko Widodo diperpanjang sampai 2027, karena mereka ingin pembagunan dan pemulihan ekonomi yang sekarang sedang berjalan bisa terjamin keberlanjutannya. Kontan pernyataan Bahlil mendapat reaksi luas, rata-rata tidak setuju dengan pernyataan itu.

Airlangga Hartarto, menteri koordinator ekonomi, yang nota bene adalah atasan Bahlil di kabinet, tegas mengatakan bahwa pemerintah sudah menetapkan 2024 sebagai tahun pelaksanaan pilpres. Itu berarti tidak ada lagi wacana untuk memperpanjang masa jabatan kepresidenan tiga periode, atau menambahinya sampai 2027.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekartnoputri dalam pidato ulang tahun ke-49  partai (10/1) menegaskan ketidaksetujuannya terhadap gagasan perpanjangan masa jabatan kepresidenan tiga kali. Jokowi juga beberapa kali mengatakan tidak berminat menambah masa jabatan.

Parta-partai anggota koalisi juga ramai-ramai menyerang Bahlil. PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak setuju dengan pernyataan Bahli. PKB bahkan menyebut Bahlil tidak memahami konstitusi dengan pernyataan itu.

Bahlil mengatakan bahwa ia mewakili aspirasi kalangan pengusaha yang dalam sebuah survei menyatakan ingin agar pembangunan ekonomi tetap berkelanjutan, dan karenanya menghendaki masa kepresidenan Jokowi diulur sampai 2027.

PAN tidak percaya terhadap Bahlil dan mengangap data survei yang disampaikan Bahlil tidak ada buktinya. PAN minta supaya data-data yang mengatasnamakan pengusaha itu dibuka supaya jelas pengusaha mana yang menghendaki perpanjangan itu.

Musyawarah Majelis Syuro PKS (Partai Keadilan Sejahtera) juga tegas menolak wacana perpanjangan jabatan presiden tiga kali, ataupun wacana perpanjangan sampai 2027. PKS mengimbau seluruh elite bangsa untuk taat dan patuh terhadap konstitusi UUD 1945.

Isu perpanjangan masa kepresidenan tiga periode sudah layu sebelum berkembang, bak mobil yang kehabisan bensin dan bannya kempes di tengah jalan. Pengusaha survei Mohammad Qodari yang menjadi gembong tiga periode juga sudah tidak pernah bersuara lagi. Ia menyadari sepenuhnya idenya itu tidak laku di pasaran politik.

Tidak ada hujan tidak ada angin, tetiba Bahlil bicara lagi soal isu yang sudah setengah basi itu. Karena itu ada yang menilai Bahlil sedang caper, cari perhatian. Malah ada yang menuduhnya sedang menjilat Jokowi karena ingin menutupi kinerja kementeriannya yang tidak menonjol. Ada juga yang mendesak agar Jokowi segera memecat Bahlil.

Bahlil adalah representasi pengusaha muda yang sukses. Ia berada pada lingkaran elite pengusaha nasional yang masuk dalam geng HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri) yang sekarang menjadi menteri di kabinet Jokowi. Ada Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, Menteri Perdagangan, M Lutfi, dan Rosan Roeslani yang sekarang menjadi duta besar di Amerika Serikat.

Mereka adalah entrepreneur muda yang menjadi bagian dari kelas menengah ekonomi, yang biasanya menjadi kelompok kelas menengah yang independen dan mempunyai daya tawar yang tinggi terhadap kekuasaan. Tetapi, di Indonesia kalangan kelas menengah ekonomi itu tidak menjadi bagian dari kelas yang indenpenden, karena mereka justru dependen kepada kekuasan.

Kelas menengah ekonomi yang independen menjadi kekuatan demokrasi yang sangat penting. Dalam berbagai gerakan demokratisasi, kelas menengah ekonomi dari kalangan entrepreneur ini selalu memainkan peran yang sangat penting. Demokrasi sebuah negara akan sehat dan kuat kalau kelas menengah ini independen.

Di Indonesia kalangan kelas menengah ekonomi ini tidak pernah bisa independen, karena telah terkooptasi oleh kekuasaan. Kadin yang berdiri pada 1968 di masa awal Orde Baru semula adalah organisasi pengusaha yang independen. Tetapi kemudian seiring dengan semakin kuatnya dominasi politik Orde Baru, Kadin pun terkooptasi oleh kekuasaan dan menjadi bagian dari korporatisme negara.

Para pengusaha yang…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *