SURABAYA-KEMPALAN: Pemprov Jatim meraih dua penghargaan di dua kategori berbeda dalam ajang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) 2021. Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (26/11).
Penghargaan yang diterima Pemprov Jatim dari Rakernas BKN tersebut berasal dari kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan Kepangkatan dan Pensiun serta dari kategori Komitmen Pengawasan dan Pengendalian.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, ajang BKN Award yang ketujuh tersebut untuk memberikan apresiasi pada seluruh pemda yang telah berupaya dengan baik untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya khususnya dari segi ASN-nya.
“BKN sangat menghargai dan apresiasi atas capaian yang diraih oleh pemda. Karena pencapaian ini merupakan bukti ikhtiar masing-instansi, baik provinsi maupun kabupaten untuk bisa meningkatkan kinerja pemerintahan,” kata Bima Haria Wibisana usai penyerahan penghargaan.
Menurut Bima, peningkatan kinerja pemerintah bisa dicapai jika ASN tidak hanya memikirkan tentang administrasinya. Karena itu, setiap pemda juga ditugasi untuk menata proporsi panataan ASN. Pasalnya saat ini dari segi proporsi jumlah ASN masih didominasi tenaga administrasi dibandingkan tenaga teknis.
“Kami mengapresiasi Jawa Timur yang mendapatkan peringkat pertama di dua kategori. Semoga perolehan ini bisa memacu daerah lain,” ujarnya.
Namun, lanjur Bima, meskipun banyak daerah yang meraih penghargaan ia memberikan catatan bahwa masih ada provinsi yang perlu perbaikan dalam membangun ASN-nya. Dia mencontohkan Papua, dan juga kawasan pulau yang terpencil. Menurutnya masih butuh afirmasi khusus untuk bisa mempercepat pembangunan ASN di wilayahnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih pada BKN atas apresiasi yang telah diberikan. Menurutnya, penghargaan ini menjadi motivasi terutama di tengah gencarnya tantangan pemenuhan kebutuhan di tataran ASN dalam rangka peningkatkan kinerja pemerintah.
“Bagi kami dan seluruh daerah di Jatim, penghargaan ini menjadi bagian penting untuk menyiapkan bagaimana seluruh ASN Jatim bisa memenuhi percepatan pemenuhan kebutuhan. Sebab dewasa ini syarat dan pemenuhan kualifikasi sangat dibutuhkan,” kata Khofifah.
Mantan Mensos RI ini juga menyampaikan kepada Bima, bahwa Pemda sedang membutuhkan detil rencana dan panduan pembangunan ASN khususnya di tengah derasnya arus konfersi ke jabatan fungsional. Dimana untuk jabatan fungsional tertentu butuh sertifikasi tertentu.
“Saat ini banyak yang mulai konversi, maka butuh plan of action agar bisa terpenuhi pada saat yang ditentukan. Dan tentu bukan hanya serifikasi tapi juga yang lebih penting adalah kompetensinya,” tutur Khofifah.
Selain Pemprov Jatim, sembilan kabupaten/kota di Jatim juga turut meraih peringkat yang membanggaan di sejumlah kategori. Untuk kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan Kepangkatan dan Pensiun diraih oleh empat pemda, yakni Pemkab Kediri yang menduduki peringat 1, kemudian Pemkab Tulungagung peringkat 3, Kota Surabaya peringkat 3, dan Pemkot Madiun peringkat 1.
Berikutnya untuk kategori Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT yang diraih dua pemda, yakni Pemkab Gresik menduduki peringkat 1 dan Pemkab Lumajang menduduki peringkat 3.
Selanjutnya untuk kategori Penilaian Kompetensi diraih dua pemda, yakni Pemkab Sidoarjo menduduki peringkat 2 dan Pemkot Probolinggo menduduki peringkat 3. Terakhir untuk kategori Implementasi Penilaian Kinerja diraih oleh Pemkab Lamongan menduduki peringkat 2. (Dwi Arifin)
Editor: Freddy Mutiara
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi