PAMEKASAN–KEMPALAN-Pengadaan mobil Sigap untuk melayani kesehatan warga di Pamekasan sebesar Rp 36 miliar dari APBD Pamekasan 2019 menjadi sorotan gegara dilaporkan dugaan korupsi ke Kejaksaan Negeri Pamekasan.
Sudah setahun lebih penyidikan perkara pengadaan mobil sehat atau mobil Sigap milik Pemkab Pamekasan ini ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan.
Publik Pamekasan bertanya-tanya hingga aktivis mahasiswa mendatangi kantor Kejari Pamekasan menanyakan kelanjutan penyidikan.
Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Pemuda Pamekasan (FKMPP) mendatangi Kejari Pamekasan, Selasa (12/10/2021). Mereka minta penjelasan perkembangan penyidikan perkara tersebut.
Umar Faruk, Ketua FKMPP menjelaskan, setahun yang lalu Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pamekasan Ginung Pratidina berjanji akan segera menuntaskan penyidikan perkara pengadaan 178 mobil Sigap yang diberikan kepada seluruh desa di Kabupaten Pamekasan.
Namun, sampai saat ini belum ada perkembangan penyidikan. “Kami patut menagih janji penuntasan perkara mobil Sigap ke Kejari Pamekasan karena sudah setahun mandek. Mandeknya ini ada apa kok sampai setahun,” ujar Umar Faruk, seperti dikutip kompas.com.
Dugaan Umar, penyidikan perkara tersebut mandek karena intervensi politik terhadap Kejaksaan Negeri Pamekasan. Sebab, pada tanggal 2 November tahun 2020 lalu, Bupati Pamekasan mengirimkan surat permohonan kepada Kejari Pamekasan agar perkara tersebut tidak dilanjutkan dan dialihkan kepada inspektorat.
“Sejak adanya surat tersebut, Kejari kemudian tidak pernah menyentuh kembali perkara mobil Sigap. “Kami terus mendesak Kejari Pamekasan agar bekerja secara profesional dalam penegakan hukum. Kami dukung Kejari untuk menuntaskan perkara ini tanpa ada intervensi dari kekuatan mana pun,” imbuh Umar.
NEXT: Penjelasan Kejari Pamekasan
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi