Kementerian Investasi Bantu Realisasikan Investasi yang Sempat Tertunda

waktu baca 2 menit
Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala BKPM

JAKARTA-KEMPALAN: Sebagai lembaga pemerintahan yang cukup sentral terutama dalam meningkatkan ekosistem perekonomian melalui investasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkomitmen untuk realisasikan investasi yang sempat tertunda.

Kementerian Investasi serta lembaga pemerintah lain memiiki visi untuk meningkatkan eskalasi pada sektor investasi di tahun 2021 mencapai Rp 900 triliun. Namun untuk mencapai hal tersebut, Kementerian Investasi harus mengebut proyek investasi yang mangkrak karena beberapa alasan.

Dari data rigit yang dijelaskan oleh Kementerian Investasi, memperlihatkan bahwa pada kuartal pertama tahun 2021 sebesar Rp 442,8 triliun. Angka ini mengalami pertumbuhan hingga 10% year on year (yoy). Dalam artian, pada semester kedua tahun 2021, pihak pemerintah harus mendistribusikan angka investor sekitar 457,2 triliun untik sampai pada visi yang disepakati.

“Ibaratnya ini seperti strategi permainan bola Juventus. Potret ini berikan harapan baru bagi saya, dan untuk temen-temen di Kementerian Investasi, ke depan harus optimis dengan kerja keras, sudah barang tentu dengan kerja keras menyongsong masa depan lebih baik,” ujar Bahlil Lahadiala selaku Menteri Investasi, dikutip dari KONTAN, pada Kamis (12/8).

Mantan ketua HIMPI memaparkan jika taktik resistensi diimplementasikan guna mengakhiri seluruh problem yang bersangkutan pada proyek investasi yang tertunda dan belum terselesaikan. Oleh karenanya, situsasi ini harus menjadi momentum bagi Kementerian Investasi dalam mempercepat investasi.

Ia mengkategorikan bahwa ada dua jenis investasi yang tertunda. Pertama, model investasi yang sudah legal dalam proses perizinan namun belum menjalankan proyeknya karena berbagai alasan. Bahlil mencatat, jika ada sekitar Rp 191 triliun yang seharusnya dapat direalisasikan pada sisa waktu ini.

Sedangkan yang kedua, yaitu investasi yang mendapatkan stimulis berupa insentif fiskal namun tidak dibarengi dengan implementasi proyek investasi tersebut. Dalam konteks ini, Bahlil menganalisa jika nilainya mencapai Rp 2.900 triliun. (Rafi Aufa Mawardi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *