Setelah Ruralisasi, Perlukah Gerakan Kembali ke Kota?

KEMPALAN: Back to Village. Beberapa tahun lalu Gerakan Kembali ke Desa (GKD) sempat sangat dikampanyekan dengan sangat serius oleh pemerintah. Dengan semangat untuk menunjukkan hasil pembelajaran terbaik juga hasil karya terbaik guna memajukan pedesaan dengan tetap fokus mengejar capaian kehidupan yang lebih baik dan berkualitas, GKD dijadikan sebagai instrumen perimbangan perolehan pembangunan.

Berbagai kebijakan pendukung diterbitkan, peraturan-peraturan sebagai juklak dan juknis diluncurkan, stimulus dan insentif digelontorkan, namun godaan metropolitan memang lebih menggoda. Peredaran umlah uang beredar lebih banyak di kota besar, segala perkantoran dan pabrikan serta pusat bisnis adanya juga di perkotaan.

Belum lagi akses informasi dan simbol-simbol modernisasi lebih ada di kota dibanding di desa. Fakta tersebut adalah pull factor yang ada di perkotaan bagi masyarakat untuk menyegerakan berangkat ke kota. Wajar dan sangat dapat dipahami, tempat untuk mengejar mimpi dan meraih prestasi. Habis-habisan tenaga dikerahkan, namun urbanisasi tak dapat dibendung.

Saat ini, beberapa tahun setelah GKD, cukup banyak tenaga kerja urban yang harus kehilangan pekerjaannya di perkotaan. Dengan alasan tunggal karena Corona, yang memang telah melumpuhkan hampir seluruh sendir-sendi ekonomi.

Situasinya sekarang berbalik, tanpa GKD pun satu demi satu para tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan ini balik ke desa kembali pulang ke kampung halamannya. Fenomena ini cukup mencengangkan, peningkatan tenaga kerja pertanian di perdesaan mengalami kenaikan, lebih dari 36 juta jiwa atau 27,53% dari angka 133,36 juta angkatan kerja pada Agustus 2019.

Angka ini bergeser menjadi 41,13 juta jiwa atau 29,76% dari 138,22 juta angkatan kerja pada Agustus 2020. Tentu saja sebenarnya sektor pertanian tidak siap dengan tambahan tenaga kerja ini, beban tersendiri bagi sektor pertanian di ketenagakerjaan.

Pada gilirannya tentu saja produktivitas menurun. Ledakan ketenagakerjaan sektor pertanian ini sangat bersesuaian dengan the law of diminishing return yang melegenda. Di satu sisi ruralisasi ini sesuai dengan cita-cita luhur di masa GKD, namun karena wujudnya adalah ledakan, tentu saja perlu disikapi secara berbeda pula.

Proses perpindahan penduduk perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi menuju daerah dengan kepadatan penduduk yang lebih rendah, seperti ini sebenarnya pemahaman ruralisasi. Kepadatan penduduk yang tinggi rentan memunculkan dampak buruk, baik ekonomi maupun non-ekonomi.

Pergeseran penduduk ini tentu dengan tujuan untuk sampai pada posisi ekonomi yang lebih baik, hidup yang lebih baik dan lebih berkualitas. Masalahnya yang terjadi saat ini tidaklah demikian, ruralisasi terjadi karena runtuhnya ekonomi seseorang akibat pandemi untuk kemudian berusaha kembali pada posisi ekonomi semula, belum dan bukan pada posisi ekonomi yang lebih baik.

Dalam tinjauan ketenagakerjaan, yang demikian dapat dikelompokkan sebagai tenaga kerja tidak terampil, karena dari bidang yang beragam di kota untuk kemudian tiba-tiba menggeluti bidang pertanian. Yang demikian, jika bertani bukan di lahannya sendiri, mereka juga ada dalam kelompok tenaga kerja lepas.

Cenderung memunculkan masalah baru karena kualitas sumber daya yang bukan bidangnya ini. Dari sudut pandang yang sedikit berbeda bahkan bisa masuk dalam kelompok pengangguran konjungtur. Sebuah bentuk pengangguran karena dampak perubahan ekonomi, utamanya dampak permintaan dan penawaran.

Pekerja harus dikurangi pada saat produksi menurun yang disebabkan  berkurangnya permintaan. Situasi  ini untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi perusahaan.  Memahami situasi yang demikian, tampaknya tidak sekedar perlunya realisasi ruralisasi, namun juga kesiapan sektor pertanian itu sendiri dan kesiapan sumber daya manusianya, supaya tidak memindahkan pengangguran dari perkotaan ke perdesaan.

Pertanyaannya sekarang, perlukah dibuat kampanye Gerakan Kembali ke Kota (GKK)? Salam. (Bambang Budiarto–Redaktur Tamu Kempalan.com, Dosen Ubaya, Pengamat Ekonomi ISEI Surabaya)