Lumbung Pangan Nasional, Jangan Ghosting di Tengah Jalan

KEMPALAN: “Tak Kenal Maka Tak Sayang, Kalau Sudah Tak Sayang Pura-Pura Tak Kenal.” Begitulah, mengutip peribahasa milenial yang sejatinya memiliki makna cukup dalam. Lumbung Pangan Nasional (food estate), memperbincangkan salah satu bagian bidang pertanian ini di kalangan milenial supaya mereka tertarik rasanya setengah mati.

Mereka lebih heroik kalau diajak diskusi terkait pariwisata atau teknologi informasi misalnya. Wajar, usia memang berpengaruh terhadap pola ketertarikan, dan setiap insan mempunyai level perubahan yang berbeda. Lumbung Pangan Nasional, dirintis pertengahan tahun lalu sebagai bagian dari upaya pemerintah menyikapi ancaman krisis pangan di tengah pandemi Covid-19.

Dikomandani Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tentu ada yang bertanya, kok bukan Menteri Pertanian?), proyek Lumbung Pangan Nasional penggarapannya diawali di Kalimantan Tengah pada lahan potensial 20.704 hektar di Kabupaten Kapuas dan 10.000 hektar di Kabuaten Pulang Pisau.

Dengan kontur tanah rawa tentu saja memiliki ketinggian yang beragam, sedang, dan dalam, sehingga memerlukan penggarapan khusus untuk penyiapan lahannya. Harapannya, setelah sukses di Kalimantan Tengah nanti akan bergeser ke Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Diawal digaungkannya Lumbung Pangan Nasional oleh pemerintah sejatinya tidak sedikit yang mengkritisi dan pesimis dengan proyek program ini. Mengutip Guru Besar IPB Dwi Andreas yang memperingatkan bahwa proyek lumbung pangan yang sebelum-sebelumnya sudah pernah ada dan mengalami kegagalan.

Lembaran kegagalan proyek lumbung pangan dapat dilihat pada Proyek Gambut 1 Ha di masa Orde Baru, kemudian Ketapang 100.000 Ha dan Bulungan 300.000 Ha dibawah kepemimpinan Presiden SBY yang sekarang menyisakan belasan Ha saja.

Proyek-proyek program tersebut ghosting, tentu dengan beberapa kendala yang mengiringinya. Pesimisme atas Lumbung Pangan Nasional saat ini tentu sah-sah saja mengingat memang tidak mudah berbudi daya di tanah rawa yang tumbuh berkembangnyapun sangat dipengaruhi oleh iklim.

Didukung historical data atas capaian lumbung pangan di Indonesia selama ini. Setahun sudah lumbung pangan nasional dan panen perdana juga sudah dilakukan dengan rata-rata capaian produktivitas sesuai release Dirtjen  Prasarana dan Sarana Kementan di atas 5 ton per hektar are di Kabupaten Pulau Pisang.

Sebelum Lumbung Pangan Nasional, rata-rata  produktivitasnya di bawah 4 ton per hektar are. Di saat yang hampir bersamaan ternyata Pemerintah DKI Jaya yang juga memiliki proyek lumbung pangan di Cilacap seluas 1.000 hektar juga sedang bersiap menikmati hasil panen raya-nya.

Fakta bahwa di hampir semua lini sedang bekerja keras sebenarnya terlihat jelas di sektor pangan ini, baik di pusat ataupun di daerah, sebab kebutuhan pangan ini memang tidak dapat dihindari. Prognosa pangan sangat memperhatikan kemampuan produksi pangan itu sendiri, ketersediaan dan cadangan stok pangan, kecukupan pemenuhan kebutuhan pangan, sampai pada keterjangkauan harga pangan, juga intervensi distribusi jika daerah yang lain mengalami kekurangan.

Di samping fokus pada Lumbung Pangan Nasional tentu pemerintah juga harus tetap memikirkan petani yang berada di luar proyek ini. Sukses Lumbung Pangan Nasional pun bisa memunculkan masalah baru, serapan output. Minimnya serapan akan berimbas anjloknya harga, petani diluar lumbung pangan nasional yang akan paling merasaakan akibatnya.

Jatim misalnya, serapan Bulog diupayakan terus ditingkatkan dari 1.500 ton perhari menjadi 2.000 ton perhari. Memaknai hal ini sebenarnya gampang, jika serapan diupayakan terus meningkat artinya daerah tersebut memiliki kecukupan pangan yang berlebih.

Lumbung Pangan Nasional, sejatinya sangat diharapkan dan jangan sampai ghosting di tengah jalan, meskipun bagi petani itu sendiri, yang terpenting adalah bukan ada atau tidaknya lumbung pangan nasional, tapi harga supaya terjaga di trend positif supaya kesejahteraan ikut dinikmati. Setuju/Tidak setuju? Salam. (Bambang Budiarto–Pengamat Ekonomi ISEI Surabaya)