Khofifah Pastikan Kesiapan SPAM Umbulan, Pemkab Gresik Tinggal Siapkan Pipanya
GRESIK, KEMPALAN: Serah terima jabatan (sertijab) pucuk pimpinan Kabupaten Gresik dari Pelaksana Harian (Plh) Abimanyu Pontjo Iswinarno kepada Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani (Gus Yani) berlangsung dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Gresik, Sabtu (6/3).
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang hadir dalam Sertijab menyampaikan beberapa pesan penting kepada Gus Yani. Terutama terkait percepatan pemulihan ekonomi nasional yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo seperti yang disampaikan di Sentul, November 2020.
Presiden, menurut Khofifah, menyebut bahwa untuk melakukan percepatan pembangunan maka Sumber Daya Masyarakat (SDM) harus bekerja keras, dinamis, terampil menguasai ilmu pengetahuan didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. “Tidak sekadar talenta, tapi talenta global dan teknologi,” katanya.
Mungkin, lanjut Khofifah, kita merasa sudah bekerja keras, profesional dan berlari. Namun, ternyata orang lain melompat, sehingga kita kalah. Sedang ketika kita berupaya melompat, ternyata orang lain menggunakan artifisial intelejen. “Maka, mulai hari ini kita harus menggunakan artifisial intelejen digitalisasi sistem dalam berbagai proses birokrasi, membangun data, dan seterusnya,” tuturnya.
Gubernur Jamin Infrastruktur Gresik
Khofifah pun menyikapi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gresik. Antara lain mengenai Sistem Penyedia Air Minum (SPAM), seperti yang disampaikan Bupati Gresik. Pada hari Sabtu (6/3) itu dilaporkan bahwa SPAM Umbulan yang sudah masuk ke Gresik baru 300 liter per detik.
Namun, Khofifah berharap ada percepatan. Bahkan, beberapa waktu lalu ia minta 2000 liter per detik. Tapi, rupanya bertahap dan barangkali baru tiga tahun ke depan mencapai 1000 liter per detik.
“Barangnya (airnya) ada, tapi mengalirkannya yang yang butuh pipa. Serapannya masih kecil, karena banyak pipa yang harus diganti. Banyak recervoir yang harus disiapkan,” jelas Khofifah.
Masih di seputar peningkatan infrastruktur, Khofifah menyoroti soal Kali Lamong. Menurutnya dana normalisasi kali Lamong sejak dulu sudah ada. Nilainya dianggarkan Rp 1,4 triliun.
Hanya saja, saat itu terjadi perbedaan cara pandang. Menteri PUPR menginginkan dibuat tanggul, namun ada yang mengatakan sungai sepanjang 58 kilometer yang masuk wilayah Mojokerto dan Lamongan itu cukup dikeruk saja sedimentasinya. Anggarannya diperkirakan Rp 800 miliar.
“Hal-hal seperti ini yang harus kita cocokkan dengan PUPR, melalui UPT-UPT-nya. Kalau tidak seperti ini maka akan menjadi banjir tahunan,” kata Khofifah.
Padahal, setiap kali terjadi banjir berpotensi terhadap penambahan kemiskinan baru. Indeks Risiko Bencana terhadap kemiskinan baru tersebut bisa mencapai 80 persen. “Karena dampak banjir Kali Lamong bisa sampai Lamongan dan Mojokerto. Dan dari Mojokerto bisa sampai Jombang dan seterusnya,” tandas mantan Mensos RI ini.
Lebih lanjut Khofifah menekankan agar pemerintah Kabupaten Gresik ke depan melakukan penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.
“Transformasi ekonomi ini antara lain proses digitalisasi sistem,” ucapnya.
Hal ini, menurut Khofifah harus disiapkan antisipasinya, karena tantangan otomatisasi sistem produksi akan menimbulkan pemutusan hubungan kerja, lantaran pergantian tenaga manusia ke mesin.
“Sehingga sebisa mungkin ini diantisipasi dengan pendekatan-pendekatan yang efektif agar teknologi tidak menimbulkan problem baru,” kata Khofifah. (*)
Peliput: Dwi Arifin
