Miras Oplosan dan Presiden Oplosan

KEMPALAN: Ada bensin oplosan, ada miras oplosan. Dua-duanya palsu dan kualitasnya jelek tapi banyak dikonsumsi rakyat kelas bawah karena harganya yang murah meriah.
Bensin oplosan dimusuhi Pertamina dan dikejar sampai ke desa-desa. Miras oplosan dikejar-kejar polisi sampai ke pelosok juga. Tapi peredarannya masih tetap luas dan korban tewas berjatuhan karena oplosan yang dicampurkan adalah alkohol yang tidak biasa dikonsumsi seperti spirtus.

Oplosan punya konotasi negatif dan selalu dikaitkan dengan bensin dan miras palsu. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan oplosan sebagai mencampur larutan. Dua benda cair atau lebih dicampur menjadi satu disebut sebagai oplosan, dan orang yang melakukan pekerjaan oplosan disebut sebagai pengoplos. Pengoplos bensin atau pengoplos miras selalu identik dengan kriminalitas.

Ada juga orang yang pekerjaannya setiap hari mengoplos minuman keras tapi tidak disebut sebagai pengoplos. Ia punya sebutan keren sebagai bar tender, penjaga bar yang melayani pesanan minuman ringan sampai minuman beralkohol. Ada juga tukang oplos berbagai jenis kopi dengan susu atau dengan bahan-bahan lain. Dia juga tidak disebut sebagai tukang oplos. Dia dijuluki sebagai barista, tukang racik kopi yang bisa menghasilkan paduan bermacam-macam kopi beraneka rasa.

Sama-sama mengoplos tapi beda perlakuan. Itulah permainan bahasa dalam semiotika. Sesuatu bisa dikonotasikan negatif meskipun denotasinya, makna aslinya, harusnya netral. Itulah yang disebut sebagai stereotyping, memberi ciri tertentu kepada setiap orang secara serta merta. Padahal mengoplos tidak selalu negatif karena melibatkan tindakan kreatif. Mencampurkan dua atau lebih benda cair untuk menghasilkan sesuatu yang baru adalah tindakan kreatif. Tapi kalau ada yang menilainya sebagai kriminal hal itu bergantung pada sudut pandang.

Presiden Jokowi juga bisa dikategorikan sebagai presiden oplosan karena ia meramu berbagai macam kebijakan untuk menghasilkan kebijakan baru. Dalam menyajikan oplosannya ada yang menganggap Jokowi sebagai bar tender jempolan yang bisa menghasilkan racikan minuman yang nikmat dan menyajikannya dengan cara unik dan akrobatik sambil meliak-liukkan badan dan melakukan jugling dengan melempar-lempar botol ke udara dan menangkapnya dengan cermat. Ada juga yang menganggapnya sebagai barista jagoan yang bisa menyajikan kopi dengan citarasa tinggi nan nikmat ketika disruput.

Tapi, ada juga yang menganggap Jokowi tidak lebih dari tukang oplos miras yang menghasilkan minuman berbahaya yang mematikan. Atau ada yang menganggapnya sebagai pengoplos BBM yang mencampur bensin murni dengan minyak tanah kualitas rendah dan menghasilkan bahan bakar yang bisa merusak mesin.

Semua bergantung pada cara dan sudut pandang. Kalau sekarang ini Jokowi disebut sebagai Presiden Oplosan hal itu wajar saja karena Jokowi sedang disorot karena beleid terbarunya yang mengizinkan investasi pabrik alkohol di beberapa provinsi Indonesia seperti Bali, NTT, Sulawesi Utara, Papua, dan beberapa daerah lain. Kebijakan ini ditanggapi secara oplosan, campur aduk, oleh berbagai kalangan. Ada yang mendukung karena menganggapnya sebagai terobosan untuk menarik investasi asing sebagai upaya penyelematan ekonomi dari resesi. Tapi banyak juga yang menolak dan menentangnya. Organisasi keagamaan besar seperti NU dan Muhammadiyah menolak kebijakan tersebut. Provinsi Papua yang harusnya merasa diuntungkan oleh kebijakan itu malah memprotes keras dan Gubernur Lukas Enembe malah mengancam akan membakar pabrik miras di Papua.

Bahwa Jokowi adalah presiden oplosan sudah ditulis oleh Ben Bland dalam buku “Man of Contradiction: The Struggle to Remake Indonesia” (2020) yang menggambarkan berbagai kontradiksi dalam kebijakan Jokowi yang dianggap membingungkan.

Salah satu serangan tajam Ben Bland menyebutkan bahwa kapasitas Jokowi sebagai presiden sama saja dengan kapasitasnya ketika masih menjadi walikota. Karena itu Bland menyebut Jokowi sebagai “walikota di dalam istana”. Istana kepresidenan seharusnya diisi seseorang dengan kapasitas presiden yang memahami politik nasional secara komprehensif. Tetapi, pengalaman politik Jokowi yang oleh Bland dianggap terbatas menjadikannya gagap dalam mengelola berbagai persoalan politik berskala nasional dan internasional.

Dalam hal pemahaman percaturan politik dan ekonomi internasional Bland menyebut kapasitas Jokowi terbatas. Seorang pembantu presiden harus bekerja keras memberi pemahaman kepada Jokowi mengenai perdagangan internasional dengan memberikan contoh perdagangan mebel yang mudah dipahami Jokowi karena latar belakangnya sebagai pengusaha mebel. Pembantu presiden itu menyimpulkan bahwa pemahaman Jokowi mengenai perdagangan internasional hanya terbatas pada bagaimana cara supaya ada investasi masuk ke Indonesia.

Karena itu keputusan Jokowi untuk membuka izin investasi miras asing ke Indonesia bisa dilihat dalam perspektif itu. Dengan payung UU Cipta Kerja Omnibus Law Jokowi punya alat untuk menarik investasi asing apapun bentuk portofolio investasi itu.

Kebijakan oplosan ala Jokowi ini meneguhkannya sebagai manusia kontroversi. Beberapa waktu yang lalu Jokowi dengan gegap gempita melaunching gerakan wakaf uang Indonesia sebagai upaya menarik dana masyarakat Islam Indonesia melalui mekanisme wakaf produktif dalam bentuk investasi. Program yang bagus ini menuai reaksi beragam dari publik. Ada yang mendukung tapi banyak yang mengecam dan menentang. Pendekatan kebijakan Jokowi yang kontroversial dalam menangani isu-isu Islam membuat gerakan wakaf uang itu kurang efektif menarik respons umat.

Jokowi juga menggalakkan gerakan ekonomi syariah dan berambisi menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Tidak tanggung-tanggung, Wapres Ma’ruf Amien, Menteri BUMN Erick Thohir, Menkeu Sri Mulyani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua MPR Bambang Soesetyo dilibatkan dalam kepemimpinan gerakan ekonomi syariah itu.

Kebijakan baru mengenai izin investasi miras itu tentu membingungkan jika dikaitkan dengan kebijakan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Kebijakan yang pragmatis seperti ini bisa membingungkan calon investor dari kalangan dunia Islam internasional karena adanya inkonsistensi kebijakan.

Pragmatisme dalam kebijakan pembangunan adalah jalan pintas yang sering ditempuh untuk menyelesaikan persoalan secara praktis. Kebijakan izin investasi ini adalah contoh kongkret bentuk kebijakan yang pragmatis yang tidak mau bersusah payah mempertimbangkan perdebatan ideologis yang bisa menjadi kontroversi.
Kebijakan pembangunan yang pragmatis ini sering disebut sebagai terobosan, yang artinya menerobos  pertimbangan-pertimbangan rumit yang menyangkut moral, etika, atau agama. Problem resesi ekonomi yang dialami Indonesia harus diatasi dengan menarik investasi. Kebijakan pragmatis mengabaikan pertimbangan halal-haram atau pertimbangan moral dan etika dan hukum-hukum agama yang dianggap sebagai pertimbangan ideologis. Kebijakan pembangunan pragmatis ingin menyelesaikan masalah secara praktis tanpa mau ribet dengan debat ideologis.

Pembangunan infrastruktur  jalan tol tentu bagus karena bisa menciptakan koneksi antar satu daerah dengan lainnya. Tapi, kalau kebijakan infrastruktur ini diambil secara pragmatis maka dampak negatifnya akan merugikan rakyat kecil karena tidak dipertimbangkan secara masak. Salah satu contoh kongkret adalah matinya warung kecil dan penjaja makanan di sepanjang jalan yang dilewati jalan tol. Di satu sisi infrastruktur maju tapi di sisi lain ekonomi rakyat mati. Kebijakan pragmatis selalu memunculkan pertanyaan klasik “pembangunan untuk siapa?”

Pabrik miras bisa mendatangkan investasi yang membawa devisa dan membuka lowongan kerja. Tapi dampak sosialnya bisa jauh lebih mahal. Korban miras bisa makin banyak berjatuhan.

Pak Jokowi mungkin belum pernah mendengar lagu dangdut koplo superhit “Oplosan” dari Palapa,  atau malah sudah hafal lagu itu. Nah, sebaiknya Pak Jokowi mendengarkan lagi dan menyimak syairnya yang sederhana, lucu, tapi pahit. Sebelum telanjur sebaiknya segera tutup botolmu, tutup oplosanmu, sayangi nyawamu, karena oplosan tidak ada gunanya.

Tutupen botolmu, tutupen oplosanmu, emanen nyawamu, ojo diterus-teruske, mergane ora ono gunane..(*)