Suu Kyi Ditangkap, Militer Myanmar Diduga Akan Kudeta Lagi

NAYPYITAW-KEMPALAN: Pemimpin Myanmar  Aung San Suu Kyi dan beberapa pemimpin sipil dikabarkan telah ditahan oleh rezim militer dalam sebuah operasi penangkapan yang menjadi puncak ketegangan para pemimpin sipil dengan junta militer.

Jurubicara Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD–National League for Democracy) mengonfirmasi penangkapan itu dalam pernyataan yang diumumkan Senin (2/1).

Ketegangan sipil-militer meningkat dalam beberapa hari terakhir, dan penangkapan ini dikhawatirkan akan semakin membuat ketegangan memuncak.

Kekhawatiran muncul bahwa militer Myanmar akan kembali melakukan kudeta untuk menggulingkan pemerintahan sipil. Myanmar baru saja melaksanakan pemilihan umum untuk membentuk pemerintahan sipil yang dimenangkan oleh NLD dan memilih Win Myint sebagai presiden. NLD adalah partai yang dibentuk Suu Kyi. Junta militer menilai pemilu itu penuh kecurangan, tuduhan itu dibantah, dan ketegangan tidak terhindarkan.

Jurubicara NLD Myo Nyunt mengatakan kepada Reuters bahwa para pemimpin sipil termasuk Presiden Win telah diambil oleh militer dalam sebuah operasi Senin. “Saya ingin sampaikan kepada rakyat Myanmar agar tidak melakukan tindak balasan kekerasan dan tetap berlaku sesuai jalur hukum,” kata Myo melalui telepon. Myo sendiri memperkirakan dirinya juga akan ditangkap.

Semua jalur telepon ke ibukota Naypyitaw telah diputus sejak Senin dinihari dan ibukota praktis terisolasi karena tidak adanya jalur komunikasi.

Jurubicara militer yang dihubungi Reuters untuk dimintai komentar tidak mengangkat telepon.
Seorang anggota parlemen NLD yang minta disembunyikan identitasnya karena takut pembalasan militer mengatakan bahwa tokoh lain yang bakal ditangkap adalah Han Thar Myint, anggota Komite Sentral Eksekutif.

Meskipun tidak memegang jabatan eksekutif Aung San Suu Kyi tetap menjadi figur politik di Myanmar dan pengaruhnya sangat besar.

Suu Kyi mengasingkan diri ke Inggris untuk menghindari persekusi rezim militer. Suu Kyi kemudian menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada 1991.

Suu Kyi kemudian kembali ke Myanmar dan berdamai dengan rezim militer. Ketika rezim militer melakukan pembunuhan masal terhadap komunitas muslim Rohingya Suu Kyi tidak melakukan protes dan terkesan membiarkan dan bahkan menyetujui tindakan itu. Hal ini memicu kecaman internasional terhadap Suu Kyi, terutama dari komunitas negara-negara Islam. (dad)