Surabaya – Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (BHS), resmi menyandang gelar Magister Ilmu Politik (M.I.Pol) dalam acara wisuda pascasarjana Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya, Sabtu (18/10).
Bambang Haryo menyebut, pencapaian ini menjadi bagian dari komitmennya untuk terus memperkuat perjuangan politik melalui pendekatan akademik dan ilmiah. Ia berharap, ilmu yang diperoleh dapat memperkaya perspektifnya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Syukur alhamdulillah saya telah menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Politik di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Sebagai kampus swasta terbaik keempat di Jawa Timur menurut UniRank, tentu sangat membanggakan bagi saya bisa lulus di sini,” ujar BHS usai wisuda.
Politisi Partai Gerindra itu juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh civitas akademika UWK Surabaya, mulai dari dosen pembimbing, dekan, hingga rektor yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama proses perkuliahan.
BHS menuturkan, pendidikan politik memberikan pemahaman baru yang berbeda dari latar belakang pendidikannya di bidang teknik. Ia menilai, perpaduan antara pengalaman praktis di dunia politik dan pengetahuan akademik akan memperkuat kemampuannya dalam menyusun kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat.
“Sebagai wakil rakyat dengan latar belakang teknik, saya banyak belajar mengenai dinamika sosial dan politik yang berpengaruh terhadap kebijakan publik. Ini sangat berguna untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan pendekatan yang lebih ilmiah,” jelasnya.
Ia juga mendorong para politisi, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk menempuh pendidikan lanjutan agar memiliki dasar ilmiah dalam setiap keputusan politik yang diambil. Menurutnya, kualitas kebijakan publik akan semakin baik apabila didukung dengan pemahaman akademik yang kuat.
“Pemahaman keilmuan sangat penting bagi para wakil rakyat. Dengan bekal akademik yang memadai, kebijakan yang dibuat bisa lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi sektor-sektor produktif seperti pertanian, nelayan, dan UMKM,” tegasnya.
BHS menutup dengan pesan bahwa pendidikan tidak hanya untuk gelar, tetapi juga sebagai sarana meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
Soroti Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Patimban dalam Tesis
Dalam tesisnya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Laut (Studi Kasus Pembangunan Pelabuhan Laut Patimban Tahap Pertama di Kabupaten Subang, Jawa Barat)”, Bambang Haryo menyoroti pentingnya peran Pelabuhan Patimban sebagai penopang aktivitas Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta yang semakin padat.
“Yang dikhawatirkan adalah akan terjadi kongesti karena kapasitas kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok sekitar 10 juta TEUs. Saat ini sudah mencapai 7 juta TEUs dengan pertumbuhan rata-rata 5–7 persen,” ujarnya, Senin.
Menurutnya, dengan kebijakan pembangunan Pelabuhan Patimban yang tepat, permasalahan kelebihan kapasitas di Tanjung Priok dapat diatasi. Hal ini diharapkan mampu menjaga kelancaran arus logistik nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Dengan adanya kebijakan politik yang mendukung proyek strategis seperti Patimban, kita bisa mengurai masalah overload dan memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik serta lancar,” pungkasnya.
