LONDON-KEMPALAN: Benjamin Sesko menjelma jadi striker ganas Manchester United sejak era Michael Carrick. Dari empat gol United selama dia menciptakan gol, Sesko mampu menyumbang dua gol.
Uniknya, kedua gol tersebut membantu The Red Devils (julukan United) mencuri poin dari lawan-lawannya. Termasuk ketika mencuri satu angka dari West Ham United di London Stadium, London, Rabu dini hari WIB (11/7).
United menahan West Ham 1-1, dan Sesko mencetak gol penyeimbang. Seperti di saat Sesko sukses membawa United mengalahkan Fulham FC 3-2 di Old Trafford, Manchester, 1 Februari lalu.
Yang spesial, Sesko selalu membawa atmosfer “Fergie Time” bagi fans United era Carrick. “Fergie Time” merupakan sebutan untuk gol pada injury time yang pada era Sir Alex Ferguson kerap menentukan pesta kemenangan United.
Sesko mencetak gol penyeimbang melawan The Hammers (julukan West Ham) di menit keenam injury time babak kedua. Setali tiga uang dengan gol ketiga United melawan Fulham yang terjadi pada menit keempat injury time babak kedua.
Padahal, sebelum kedatangan Carrick, Sesko tidak pernah mencetak gol di masa-masa injury time dalam dua laga beruntun. Kepada MUTV, Sesko berharap pada laga-laga ke depan, dia tetap jadi pemain pembeda United.
’’Tetap berjuang sampai akhir setiap laga. Semuanya dilakukan dengan bersama-sama,’’ tulis Sesko dalam akun Instagram-nya. Musim ini, Sesko mencetak tujuh gol dalam semua ajang. Seperti Liga Primer Inggris, Piala FA, dan Piala Liga.
Dari gol-golnya tersebut, enam gol di antaranya dicetak striker berkebangsaan Slovenia itu di ajang Liga Primer Inggris. Performanya tersebut mendapat pujian dari Carras (sapaan akrab Carrick).
’’Ben (sapaan karib Sesko) mencetak gol lagi. Ben telah melakukan pekerjaannya. Dia dalam kondisi yang bagus, dan siap untuk terus maju. Menjaga keseimbangan di dalam performa kami,’’ tutur Carrick.
Dalam laga melawan West Ham, Sesko bermain sebagai pengganti sejak di menit ke-69 menggantikan Matheus Cunha. Ketika melawan Fulham, Sesko juga masuk di menit ke-75 menggantikan Cunha. (YMP)
SURABAYA-KEMPALAN: Menanggapi kebijakan pemutakhiran data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang menjadi isu nasional, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan langkah mitigasi komprehensif. Langkah ini diambil guna memastikan hak kesehatan masyarakat tetap terpenuhi meski terjadi proses penonaktifan kepesertaan.
Berdasarkan kebijakan pemutakhiran melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terhitung per 1 Februari 2026, terdapat sebanyak 1.480.380 peserta PBI JK di Jawa Timur yang telah dinonaktifkan.
Menyikapi hal tersebut, Khofifah meminta masyarakat tidak panik, terutama bagi mereka yang sedang menjalani pengobatan rutin. Salah satu dampak yang diantisipasi adalah potensi kendala akses bagi warga yang masih sangat membutuhkan jaminan pembiayaan kesehatan.
“Prinsip utamanya adalah keselamatan pasien. Saya telah menginstruksikan OPD Pemprov Jatim yang terkait untuk memastikan tidak boleh ada penolakan layanan kesehatan bagi warga, khususnya pasien kronis dan darurat, di tengah proses pemutakhiran data ini,” tegas Khofifah
Dia menjelaskan bahwa kebijakan ini selaras dengan perkembangan nasional, di mana kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan DPR RI telah memberikan masa transisi selama tiga bulan ke depan. Dalam periode tersebut, seluruh pelayanan kesehatan tetap diberikan dan pembiayaan PBI akan tetap dibayarkan oleh pemerintah sembari menunggu proses pemutakhiran data selesai dilaksanakan.
Sebagai bentuk langkah nyata di lapangan, Khofifah telah memerintahkan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Jawa Timur untuk melakukan langkah mitigasi strategis. “Saat ini, seluruh jajaran OPD Pemprov yang terkait telah kami perintahkan untuk bergerak cepat untuk melakukan mitigasi strategis sebagai upaya untuk melindungi masyarakat Jawa Timur yang rentan dalam masa transisi pemutakhiran data ini berlangsung,” katanya.
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bersama seluruh fasilitas kesehatan telah berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan, terutama bagi peserta yang membutuhkan penanganan medis segera akibat penyakit kronis, penyakit katastropik, maupun kondisi darurat medis.
Di saat yang sama, Dinas Sosial di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur telah diperintahkan Khofifah untuk bergerak cepat melakukan koordinasi lintas unsur guna mempercepat pemutakhiran data dan menangani pengaduan masyarakat.
Lebih lanjut, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga telah menugaskan Pendamping PKH dan TKSK untuk melakukan sosialisasi serta penyisiran warga desil 1–4 yang belum memiliki PBI JK agar segera diusulkan melalui aplikasi SIKS-NG.
Sinergi ini diperkuat oleh BPJS Kesehatan yang tetap memprioritaskan pelayanan bagi pasien kronis seperti Hemodialisa (HD) dan Thalasemia di seluruh fasilitas kesehatan mitra, guna memastikan tidak terjadi penolakan pelayanan selama menunggu hasil pemutakhiran dari Kementerian Sosial. (Dwi Arifin)
Foto kenangan Ketua RW 04 Penjaringansari, Rungkut, Putut Pandu Purwoko (berjenggot, belakang almarhum Adi Sutarwijono) saat menghadari kegiatan warga. (Ist)
SURABAYA-KEMPALAN: Kabar meninggalnya Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono pada Selasa (10/2) malam, tidak hanya menyisakan duka mendalam bagi keluarga besar PDI Perjuangan, tapi juga warga Penjaringansari, Kecamatan Rungkut.
Maklum, di kampung yang terletak di kawasan Surabaya Timur inilah Adi Sutarwijono tinggal. Tepatnya di Jalan Pandugo Baru Blok U Gg 8 No.14, Penjaringansari, Kecamatan Rungkut.
Ketua RW 04 Penjaringansari, Kecamatan Rungkut, Putut Pandu Purwoko mengaku sangat berduka begitu dapat kabar kalau warganya yang menjabat Ketua DPRD Kota Surabaya dua periode itu meninggal dunia di RS Jakarta, Selasa malam.
“Pak Adi itu orang baik. Beliau selalu membantu warga setiap ada kegiatan. Tidak hanya untuk keperluan kampung, tapi juga yang bersifat pribadi. Beliau selalu welcome, baik ketika masih tinggal di rumah pribadi maupun menetap di rumah dinas. Setiap ditelepon selalu diangkat, minimal dibalas lewat WhatsApp kalau lagi sibuk,” ungkap Putut, mengenang sosok Adi Sutarwijono.
Almarhum Adi Sutarwijono (tengah) didampingi Putut Pandu Purwoko (kiri) saat diskusi dengan warga di Balai RW 04 Penjaringansar.
Adi Sutarwijono sendiri, menurut Putut, pada periode pertama menjabat Ketua DPRD Kota Surabaya (2019-2024), tidak mau menempati rumah dinas di Jl.Porong, Surabaya. Politikus asal PDI Perjuangan ini memilih tetap tinggal di rumahnya sendiri di Jl. Pandugo Baru Blok U, Penjaringansari, Rungkut. Alasannya, karena ia ingin dekat dengan rakyat.
“Pak Adi baru menempati rumah dinas setelah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya pada periode kedua (2024-2029),” ujarnya.
Mengingat kesibukan Adi Sutarwijono, kata Putut, kalau warga ingin bertemu harus telepon dulu, setelah itu janjian untuk bertemu. Bahkan, sejak Adi menempati rumah dinas, ia bersama anggota klub sepeda warga Penjaringansari yang bernama SEC (Sepeda Elek Club), tercatat sudah tiga kali diundang untuk mampir.
“Kita telepon dulu, lantas diminta mampir dan dijamu makan-makan,” ungkap pria jebolanTeknik Arsitektur ITS ini. “Pak Adi tidak pernah ikut sepedaan, tapi beliau menjadi salah satu donatur,” lanjut Putut.
Selain itu, banyak sekali bantuan Adi yang dirasakan warga. Diantaranya adalah bantuan pemasangan paving di RW O4 Penjaringansari bersama pembangunan Taman “Sandya Loka” yang kemudian diresmikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, 2 tahun silam. “Itu adalah kenangan yang tidak bisa saya lupakan, hingga sekarang,” akunya.
Termasuk membantu pembangunan masjid dengan uang pribadinya dan menjadi salah satu sponsor ketika warga Penjaringansari mengundang Gus Idham. Juga bantuan lainnya yang tidak bisa disebut satu per satu.
“Terakhir, Pak Adi memfasilitasi pentas Ludruk yang digelar warga di Balai RW O4 Penjaringansari pada November 2025 lalu,” kata Putut.
Karena itu, Putut bersama warga Penjaringansari mengaku sangat kehilangan atas meninggalnya Adi Sutarwijono. Bahkan, menurut dia, banyak warga yang menangis setelah mendengar kabar duka tersebut.
Sebenarnya, sambung Putut, warga tahu kalau Adi sakit. Tapi karena dirawat di Jakarta, mereka tidak bisa menjenguk dan hanya bisa berdoa dari jauh.
“Mewakili warga RW 04 Penjaringansari, saya menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya Pak Adi. Selamat jalan Pak,” pungkasnya. (Dwi Arifin).
SURABAYA-KEMPALAN:Anggota MPR RI yang juga anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada para pelaku ekonomi yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surabaya di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Rabu (11/2/2026).
Dalam forum tersebut, LaNyalla menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar agenda sosial, melainkan strategi besar redistribusi ekonomi berbasis Pancasila.
Di hadapan para pengurus dan anggota Kadin Surabaya, LaNyalla mengawali paparannya dengan menekankan konsep Ekonomi Pancasila yang digagas Mohammad Hatta. Ia menyebut, ekonomi kerakyatan bukan hanya identik dengan usaha mikro atau pedagang kaki lima, melainkan keterlibatan rakyat secara luas dalam perputaran ekonomi nasional.
“Hari ini saya akan berbicara mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirintis Presiden Prabowo dalam Perspektif Ekonomi Pancasila. Tetapi sebelum masuk ke situ, perlu saya sampaikan bahwa Mohammad Hatta mendefinisikan Ekonomi Pancasila sebagai Ekonomi Kerakyatan. Artinya terbukanya peluang dan ruang ekonomi bagi rakyat di seluruh Indonesia untuk terlibat dalam perputaran roda ekonomi nasional,” ujar LaNyalla.
Ia menegaskan, MBG harus dipahami lebih luas dari sekadar program pemberian makanan bagi siswa sekolah. Menurutnya, program tersebut merupakan “piring peluang” yang membuka ruang usaha di daerah, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi logistik.
“MBG bukan hanya ‘piring makanan’, tetapi ‘piring peluang’ bagi rakyat untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di setiap daerah. Jangan dilihat hanya sebatas memberi makan siswa, tetapi sebagai ruang perputaran ekonomi,” tegasnya.
LaNyalla mengingatkan agar perputaran uang dari program tersebut tidak kembali tersedot ke pusat. Ia menyebut, selama puluhan tahun Indonesia terjebak dalam pola ekonomi yang Jakarta-sentris, di mana uang dari daerah berputar di ibu kota tanpa memberi dampak signifikan di wilayah asalnya.
“Triliunan rupiah yang tadinya hanya berputar di SCBD Jakarta, kini harus mengalir ke pasar-pasar di daerah, termasuk di Surabaya. Ini peluang dan tugas bagi Kadin untuk memastikan uang negara tersebut tidak ‘numpang lewat’, tetapi menetap dan membesarkan pengusaha lokal,” katanya.
Ia memaparkan tiga poin penting agar MBG benar-benar menjadi instrumen redistribusi ekonomi terbesar. Pertama, memutus Jakarta-sentris demi mewujudkan keadilan sosial. Kedua, memperkuat ketahanan pangan lokal sebagai wujud Persatuan Indonesia. Ketiga, mengedepankan gotong royong dengan melibatkan Kadin secara aktif dalam rantai pasok dan tata kelola program.
Menurut LaNyalla, Kadin memiliki peran strategis di berbagai sektor, mulai dari agribisnis, logistik, manufaktur, hingga teknologi. Ia mendorong agar suplai beras, telur, daging, ikan, sayur, dan buah untuk dapur MBG berasal dari petani dan peternak lokal. Begitu pula dengan jasa pergudangan, distribusi, hingga sistem monitoring digital yang transparan.
“Dengan demikian, Kadin Surabaya ikut aktif membangun kemandirian pangan lokal dan menjadikan Surabaya sebagai hub logistik untuk Jawa Timur dan Indonesia Timur. Di sinilah makna ekonomi kerakyatan terwujud, karena uang dari APBN berputar di pasar dan industri daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Kadin Surabaya HM Ali Affandi LNM menyambut tantangan tersebut dengan menegaskan komitmen transformasi organisasi. Ia menyatakan kepengurusan periode 2024–2029 tidak lagi bergerak secara administratif dan seremonial, melainkan menjadi pergerakan yang strategis dan eksekutif.
“Kadin Surabaya di periode ini harus bergerak. Kita bergerak dari organisasi menjadi pergerakan. Lebih cepat, dan tidak terlalu birokratis. Perubahan geopolitik sangat cepat, jadi kita juga harus responsif,” kata Ali Affandi.
Begitu juga dengan peluang yang tercipta dari kebijakan program MBG. Karena itu, Kadin mendorong konsolidasi lintas sektor, logistik, media, event, perdagangan, hingga industri, untuk memperkuat ekosistem ekonomi kota.
Mas Andi, panggilan akrab HM. Ali Affandi, menambahkan, Kadin Surabaya mengusung tiga pilar utama sebagai economic driver, business enabler, dan mitra strategis pemerintah. Dengan enam prioritas strategis, mulai dari penguatan UMKM, industrial upgrading, penciptaan investasi dan lapangan kerja, hilirisasi, digitalisasi ekonomi baru, hingga perluasan ekspor, Kadin Surabaya menargetkan diri menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus mitra kunci dalam memastikan manfaat MBG benar-benar dirasakan pelaku usaha lokal.(*)
JAKARTA -KEMPALAN:Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) menyerukan pentingnya menjaga persatuan dan kekompakan seluruh Wija to Luwu dalam perjuangan mewujudkan Provinsi Luwu Raya. Seruan ini menegaskan bahwa perjuangan pemekaran wilayah tersebut telah memasuki tahapan krusial yang membutuhkan soliditas seluruh elemen.
Hal itu mengemuka dalam pertemuan antara Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKLR Sulawesi Selatan, Ir H. Hasbi Syamsu Ali, dengan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) KKLR, H. Arsyad Kasmar, di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur, Senin (9/2/2026).
Keduanya sepakat bahwa ikhtiar pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak lagi bisa dijalankan secara sporadis, melainkan harus terarah, sistematis, dan didukung oleh persatuan seluruh pemangku kepentingan di Luwu Raya.
“Alhamdulillah, saat ini kita melihat soliditas yang luar biasa dari elemen-elemen perjuangan di Luwu Raya. Para kepala daerah, pimpinan DPRD, mahasiswa, hingga masyarakat semuanya bersatu. Termasuk KKLR yang sejak awal konsisten berada di garis perjuangan Provinsi Luwu Raya. Mari kita jaga persatuan ini dan tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal kecil yang justru bisa melemahkan sinergi kita,” ujar Arsyad Kasmar.
Arsyad menegaskan, perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya kini telah memasuki fase pemenuhan syarat administratif sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, keberadaan Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonom Baru (BPP-DOB) Provinsi Luwu Raya yang dibentuk oleh Kedatuan Luwu bersama KKLR menjadi langkah strategis yang harus didukung bersama.
“Secara teknis, BPP-DOB Provinsi Luwu Raya sudah mulai bekerja dan berkolaborasi dengan para kepala daerah serta pemangku kepentingan se-Luwu Raya. Targetnya adalah menuntaskan seluruh persyaratan dan dokumen administratif untuk diajukan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa dukungan formal dari pemerintah daerah dan DPRD se-Luwu Raya menjadi bagian penting dari tahapan tersebut.
“Kita mendorong agar rekomendasi dan persetujuan dari kepala daerah dan DPRD se-Luwu Raya dapat segera dituntaskan, untuk kemudian dibawa ke Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Arsyad.
Apabila seluruh dokumen administratif dan naskah akademik kelayakan telah lengkap, usulan pembentukan Provinsi Luwu Raya dinilai sudah dapat disampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat dan selanjutnya dikawal oleh BPP-DOB bersama pihak-pihak terkait.
Senada dengan itu, Ketua BPW KKLR Sulsel, Ir H. Hasbi Syamsu Ali, mengajak seluruh elemen pergerakan di Luwu Raya untuk mulai menata ritme gerakan di lapangan pasca rangkaian aksi demonstrasi masif yang berlangsung pada Januari lalu.
“Kami sangat mengapresiasi aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan kawan-kawan di Luwu Raya. Berkat aksi itulah, aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya terdengar lebih nyaring di pemerintah pusat,” ujar Hasbi.
Namun demikian, Hasbi mengingatkan bahwa seiring dengan masuknya perjuangan pada tahap pemenuhan dokumen administratif, bentuk-bentuk aksi di lapangan juga perlu disesuaikan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
“Saat ini kita fokus pada kerja-kerja administratif. Karena itu, kami mengimbau agar aksi-aksi seperti blokade jalan yang berpotensi menyulitkan masyarakat mulai dikurangi, dan digantikan dengan gerakan yang lebih simpatik untuk meraih dukungan publik yang lebih luas,” katanya, yang diamini Ketua Umum BPP KKLR, Arsyad Kasmar.
Hasbi yang juga Koordinator Wilayah BPP-DOB Luwu Raya menegaskan bahwa kekompakan yang terbangun saat ini merupakan modal sosial yang sangat berharga untuk menyukseskan perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya.
“Sudah saatnya kita tinggalkan perbedaan, friksi, dan konflik internal. Mari bersatu untuk tujuan besar, yakni pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya. Untuk Luwu Tengah, Insya Allah seluruh persyaratan administratif sudah siap. Untuk Provinsi Luwu Raya, inilah yang sedang kita persiapkan bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan, tahapan berikutnya akan memasuki fase yang lebih krusial dan membutuhkan dukungan pembiayaan serta logistik perjuangan.
“Kami telah meluncurkan Program Seribu, Sepuluh Ribu, atau Seratus Ribu untuk Provinsi Luwu Raya yang disingkat Serbu Luwu Raya. Program ini akan segera kami sosialisasikan kepada seluruh Wija to Luwu di manapun berada. Ini adalah perjuangan kita bersama,” pungkas Hasbi. (*)
Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengucapkan selamat kepada Ketua KONI Jatim M.Nabil usai acara pelantikan.
SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyaksikan pelantikan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Timur masa bakti 2025–2029 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (10/2).
Pelantikan dilakukan Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman terhadap 69 pengurus, dengan Muhammad Nabil sebagai Ketua KONI Jatim, Akmal Budianto sebagai Sekretaris Umum, dan Jasmono sebagai Bendahara Umum.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa kepengurusan baru memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem olahraga sekaligus mempersiapkan atlet Jatim menghadapi agenda besar seperti PON XXII Tahun 2028 di NTB–NTT serta berbagai kejuaraan nasional dan internasional lainnya. Ia optimistis Jawa Timur mampu terus menjadi lumbung prestasi atlet olahraga nasional.
“Ada semangat luar biasa bagaimana Nusa Tenggara menjadi tuan rumah. Tentu kita support karena memang pengembangan-pengembangan di area-area tertentu, seperti cabor dimana kita sempat mendulang banyak medali dan sempat kehilangan medali sebelumnya, akan menjadi evaluasi untuk berbenah sebagai kekuatan Jawa Timur,” ujarnya.
Gubernur Khofifah foto bersama Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman, Ketua KONI Jatim M.Nabil, dan jajaran pengurus KONI Jatim periode 2025-2029.
Khofifah juga mendorong penerapan sports science dalam pembinaan atlet, dengan memanfaatkan fasilitas UNESA Sports Science agar capaian latihan lebih terukur, berbasis data, dan minim risiko cedera.
“Salah satu yang luar biasa adalah UNESA Sports Science. Sehingga bukan hanya fokus pada prestasi, tapi bahwa apa yang kita lakukan capaiannya bisa terukur dan kemudian pembibitannya bisa berjalan secara lebih siap lagi. Jadi kita bisa lebih memberikan support kepada seluruh atlet-atlet kita,” jelasnya.
Selain aspek teknis, Khofifah juga menekankan pentingnya membangun budaya dan lingkungan yang menyemarakkan semangat olahraga sejak dini. Menurutnya, lingkungan sosial merupakan ruang terbaik untuk proses pembibitan atlet masa depan.
Selain itu, Khofifah menegaskan bahwa Forkopimda Jawa Timur senantiasa kompak dalam mendukung kemajuan dan prestasi olahraga daerah. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam mencetak prestasi berkelanjutan.
“Terima kasih semuanya. Sinergi ini menjadi kekuatan yang sangat penting bagi kita semua. Tidak ada sukses sendirian, kita sukses karena kita bergandengan tangan, bersinergi, dan berkolaborasi,” tuturnya.
“Oleh karena itu, kami juga menyampaikan terima kasih seluruh pelatih, seluruh pengurus-pengurus cabang olahraga, dan dream team dalam koordinasi KONI. Mudah-mudahan terus bisa mencapai prestasi sebaik-baiknya, setinggi-tingginya, dan membawa harum nama Jawa Timur dan Indonesia serta mengibarkan merah putih di seluruh belahan di dunia,” lanjut Khofifah.
Ia berharap, dengan kerja kolektif tersebut, atlet-atlet Jawa Timur dapat terus mencetak prestasi tertinggi, mengharumkan nama daerah dan bangsa, serta mengibarkan Merah Putih di berbagai ajang olahraga dunia.
Dalam waktu dekat, PON 2028 fokus pembinaan akan diarahkan pada cabang olahraga Olimpiade, sebagai bagian dari upaya meningkatkan peringkat Indonesia pada Olimpiade Los Angeles 2028, setelah sebelumnya berada di peringkat 39 pada Olimpiade Paris dengan raihan dua medali emas dan satu perunggu.
Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menyampaikan bahwa atlet-atlet Jawa Timur selama ini menjadi tulang punggung tim nasional Indonesia. Hal tersebut terbukti pada ajang SEA Games Thailand, di mana Indonesia menempati peringkat kedua dan sebagian besar medali emas disumbangkan oleh atlet asal Jawa Timur.
“Jadi saya rasa dominasi atlet Jawa Timur pada tim nasional dalam berbagai cabang olahraga ini harus menjadi bahan evaluasi Pak Nabil dengan teman-teman lainnya. Sehingga insya Allah atlet-atletnya akan lebih berprestasi lagi,” terangnya.
Ketua KONI Provinsi Jawa Timur Muhammad Nabil dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya sinergi antara KONI pusat, KONI provinsi, KONI kabupaten/kota, serta pemerintah pusat dan daerah dalam membangun prestasi olahraga
“Kalau bahasanya Pak Ketua Umum KONI Pusat, negara harus hadir untuk mensupport kegiatan aktivitas olahraga untuk menuju prestasi terbaik. Dan itu sudah terjawab pada saat pelaksanaan SEA Games kemarin. Ketika negara hadir total, prestasi kita sudah semakin baik menjadi ranking 2,” ujarnya.
Ia menambahkan, KONI Jawa Timur siap bersinergi penuh dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah, sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk membawa nama baik Jawa Timur melalui prestasi olahraga.
“Untuk itu, KONI Jawa Timur adalah orangnya Gubernur. Artinya, harus selalu bekerja sama dan bersinergi. Kita punya tanggung jawab moral untuk membawa nama baik Jawa Timur melalui olahraga. Apalagi Jawa Timur juga punya andil besar, karena pada SEA Games ini, Jawa Timur menjadi penyumbang emas terbanyak,” pungkas Nabil. (Dwi Arifin)
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi atensi khusus terhadap stabilitas harga bahan pokok penting (bapokting) menjelang bulan suci Ramadan. Ia menginstruksikan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri untuk segera melakukan langkah intervensi guna mencegah lonjakan harga yang berpotensi membebani masyarakat. instruksi ini disampaikan Kapolri di sela Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2026 di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026).
“Kita menyadari bahwa menjelang Ramadan selalu ada kecenderungan peningkatan harga. Ini menjadi perhatian dan pembahasan kami,” ujarnya.
Kapolri menegaskan, Polri tidak ingin momentum Ramadan terganggu oleh praktik penimbunan, permainan harga, maupun hambatan distribusi. Ia meminta seluruh jajaran memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok (sembako) agar tetap aman dan terjangkau di pasar.
Untuk mengawal hal tersebut, Jenderal Sigit memerintahkan Satgas Pangan Polri meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Sinergi ini dilakukan untuk memetakan jalur distribusi serta mengantisipasi titik-titik rawan kelangkaan maupun lonjakan harga.
“Selama Ramadan, harga-harga, khususnya sembilan bahan pokok, harus dijaga. Ini akan terus dikawal Polri melalui Satgas Pangan bersama kementerian terkait,” tegasnya.
Selain pengendalian harga di tingkat pasar, Kapolri juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi secara menyeluruh guna melindungi daya beli masyarakat. Pengamanan bapokting menjadi salah satu prioritas Polri dalam mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.
Rapim Polri 2026 turut dihadiri sejumlah menteri, termasuk Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Pangan, yang memberikan paparan terkait penguatan ekosistem pangan nasional. Kehadiran tersebut menegaskan komitmen pemerintah dan Polri dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama menjelang hari besar keagamaan.
JAKARTA – Keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump memicu reaksi kritis dari berbagai elemen bangsa. Partai Masyumi, sebagai kekuatan politik yang konsisten pada garis perjuangan kemerdekaan Palestina, secara resmi memberikan “syarat sangat ketat” atas kebijakan tersebut. Masyumi menegaskan bahwa marwah konstitusi dan kedaulatan bangsa tidak boleh ditukar dengan pragmatisme ekonomi global.
Ketua Umum DPP Partai Masyumi, Dr. Ahmad Yani, SH., MH, dalam keterangannya menekankan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina adalah amanah konstitusional yang tidak bisa ditawar. “Hubungan Indonesia dan Palestina bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, melainkan ikatan batin dan persaudaraan sejarah yang tak terhapuskan. Palestina adalah entitas pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia bahkan sebelum proklamasi. Maka, mengupayakan kemerdekaan Palestina adalah mandat konstitusional bagi Presiden Prabowo, dan itu tertuang di dalam UUD 1945.” tegas Ahmad Yani.
Ia mengingatkan bahwa langkah Indonesia bergabung di BoP harus diuji melalui mandat konstitusi dan risiko masa depan umat Islam dunia. “Partai Masyumi menghormati keputusan Presiden, namun memberikan syarat yang sangat ketat, karena keberadaan BoP sangat pragmatis dan berpotensi mengancam perlindungan HAM serta penegakan keadilan global,” tambahnya.
Senada dengan itu, Ketua Dewan Pakar Partai Masyumi, Assoc. Prof. TB. Massa Djafar, menyoroti pentingnya keberanian untuk menjaga kehormatan bangsa. Keanggotaan Indonesia dalam badan ad hoc bentukan negara tertentu ini dinilai memiliki risiko politik dan fiskal yang sangat besar. “Partai Masyumi meminta Presiden Prabowo untuk meninjau kembali keputusan bergabung dalam Board of Peace. Jika badan perdamaian itu terbukti hanya menjadi alat kepentingan politik Trump dan Zionis, dan tidak memberikan jalan nyata bagi kemerdekaan Palestina yang berdaulat serta tidak menampung aspirasi rakyat Palestina, maka Presiden Indonesia harus berani mencabut keanggotaannya demi kehormatan bangsa,” ujar TB. Massa Djafar secara tajam.
Menurutnya, kedaulatan Indonesia tidak boleh dikorbankan demi pragmatisme politik internasional. Ia menegaskan bahwa perdamaian tidak bisa dibangun di atas kuburan massal rakyat Palestina tanpa adanya pertanggungjawaban hukum dari sang penjajah.
Selain aspek politik, Masyumi juga menyoroti beban fiskal yang luar biasa besar terkait kewajiban iuran anggota tetap sebesar USD 1 Miliar (sekitar Rp17 triliun). Sekretaris Jenderal DPP Partai Masyumi, Samsuddin Dayan, SH., M.Si, menuntut akuntabilitas penuh atas dana tersebut. “Masyumi meminta Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa bantuan USD 1 Miliar itu untuk rekonstruksi Gaza dan seharusnya dilakukan melalui jalur kemanusiaan yang murni, yaitu melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG). Badan ini langsung mewakili rakyat Palestina, tanpa ada intervensi politik dari pihak-pihak yang ingin melanggengkan penjajahan,” kata Samsuddin Dayan.
Samsuddin juga meminta opsi pengunduran diri dari Badan Perdamaian itu. “Jika rekomendasi dan syarat kedaulatan ini tidak disepakati oleh Amerika Serikat dan Israel, maka Indonesia perlu mempertimbangkan mundur dari keanggotaan BoP demi menjaga konsistensi dengan konstitusi,” tegasnya.
Oleh karena itu, Partai Masyumi menyampaikan tuntutan yang tegas bagi Pemerintah RI:
Partai Masyumi meminta agar Presiden bisa meninjau keputusan bergabung, dan berani mencabut keanggotaan jika BoP hanya menjadi alat kepentingan asing dan tidak memberikan jalan nyata bagi kemerdekaan Palestina.
Masyumi meminta agar lebih mendesak bagi Presiden untuk memperkuat Aliansi Non-Blok dan PBB untuk memperkuat peran PBB dan OKI sebagai wadah utama, bukan beralih ke badan ad hoc yang memiliki rekam jejak bias terhadap Israel.
Masyumi juga meminta agar penyaluran bantuan USD 1 Miliar itu digunakan murni untuk rekonstruksi Gaza melalui badan yang mewakili rakyat Palestina tanpa intervensi politik, yaitu NCGA.
Partai Masyumi menolak hubungan diplomatik dalam bentuk apa pun yang setara dengan Israel selama kemerdekaan penuh Palestina belum tercapai sesuai batas wilayah 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya.
Masyumi mendorong segera dilakukannya pengadilan kejahatan perang. Pemerintah Indonesia harus mendesak agar pemimpin Israel diadili di Mahkamah Internasional (ICJ) atau Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Perdamaian tidak bisa dibangun tanpa adanya permintaan maaf dan pertanggungjawaban hukum.
Partai Masyumi percaya bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP adalah kebijakan yang sangat berisiko. Masyumi menegaskan akan terus berdiri sebagai pengawas kebijakan pemerintah agar tetap berada pada rel konstitusi yang benar. “Partai Masyumi akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar tidak terjebak dalam pragmatisme politik internasional yang mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Perjuangan kemerdekaan Palestina adalah amanah suci yang harus dijaga integritasnya,” demikian tutup naskah pernyataan resmi Masyumi.
Jakarta –Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menghadiri rangkaian Automotive Hero Day dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2). Sebelum acara dimulai, Wagub Rano meninjau sejumlah stan kendaraan dan menyapa pengunjung.
Ia menilai IIMS bukan hanya ajang pameran otomotif, tetapi juga berfungsi sebagai ruang edukasi publik mengenai keselamatan berkendara. Untuk itu, ia menekankan pentingnya membangun budaya keselamatan di tengah pesatnya perkembangan dunia otomotif.
“IIMS bukan sekadar pameran kendaraan, tetapi juga wadah edukasi. Automotive Hero Day mengingatkan kita bahwa keselamatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dunia otomotif,” tuturnya, seraya mengapresiasi konsistensi penyelenggaraan IIMS yang dari tahun ke tahun menunjukkan peran penting dalam mendorong kemajuan industri otomotif nasional.
Wagub Rano turut menyinggung tema unik yang diangkat dalam rangkaian acara, yakni keselamatan kendaraan lawas yang identik dengan “Opelet Bang Doel”, ikon transportasi klasik yang lekat dengan budaya Betawi.
“Menariknya, tema keselamatan malam ini mengangkat kendaraan lama seperti ‘Opelet Bang Doel’. Dari moda sederhana hingga teknologi modern, yang terpenting adalah budaya keselamatan tetap dijaga,” urainya.
Menurut Wagub Rano, perkembangan teknologi otomotif berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, kesadaran akan keselamatan dan tanggung jawab bersama di jalan harus terus diperkuat.
“Automotive Hero Day menjadi momen untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan di balik dunia otomotif, yakni mereka yang menjaga keselamatan, membangun kedisiplinan di jalan, serta mengedukasi masyarakat,” tambahnya.
Wagub Rano menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendukung pengembangan industri otomotif yang inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada keselamatan.
Automotive Hero Day IIMS berlangsung meriah. Pengunjung disuguhi beragam atraksi, salah satunya unjuk keterampilan dari personel Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta di panggung Infinite Live. Atraksi meliputi simulasi penanganan keadaan darurat, seperti penyelamatan hewan liar, pelepasan cincin dari jari yang membengkak, hingga evakuasi tangan terjepit di kendaraan.
Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Meghantara, menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat terhadap penampilan jajarannya. “Pasukan khusus kami yang tampil hari ini merupakan tim yang sebelumnya meraih juara dalam ajang Firefighter International di Singapura pada 2025,” ujarnya.
