Rabu, 13 Mei 2026, pukul : 18:28 WIB
Surabaya
--°C

Pimpin DPRD Surabaya, Syaifuddin Tekankan Kekompakan untuk Kepentingan Rakyat

Syaifuddin Zuhri memberi keterangan pada wartawan usai dilantik menjadi Ketua DPRD Surabaya, Rabu (6/5). (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN:  Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri menegaskan komitmennya untuk mengedepankan kepentingan rakyat usai resmi dilantik pada Rabu (6/5).

Ia menekankan pentingnya kekompakan seluruh anggota dewan dalam menjalankan tugas.
Syaifuddin menyebut, perbedaan latar belakang politik dari 50 anggota DPRD bukan menjadi penghalang, melainkan kekuatan untuk bersatu dalam satu tujuan bersama.

“Yang paling utama adalah bagaimana kita mensinergikan dan mengkompakkan seluruh anggota DPRD, meskipun berasal dari partai yang berbeda, tetapi memiliki satu tujuan, yakni kepentingan rakyat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan terus menjalin kerja sama erat dengan Pemerintah Kota Surabaya guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, kondusif, dan berpihak pada masyarakat.

Dalam waktu dekat, Syaifuddin akan fokus membangun komunikasi internal serta menjalin silaturahmi dengan berbagai pihak, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Kita butuh banyak masukan agar bisa membaca kondisi Surabaya secara komprehensif. Kuncinya adalah kerja sama dan mendengarkan berbagai pihak,” katanya.

Terkait program prioritas, ia menyoroti pentingnya pembiayaan pembangunan yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, menjadi langkah strategis di tengah ketidakpastian nilai tukar rupiah terhadap dolar.

“Kalau pembangunan ditunda, harga-harga ke depan belum tentu sama. Maka kita akan mendukung pembiayaan, termasuk pinjaman, selama itu untuk kepentingan ekonomi dan rakyat,” tegasnya.

Salah satu fokus dalam program MPAK adalah revitalisasi pasar tradisional. Ia menilai pembenahan pasar diperlukan agar lebih tertata, bersih, dan nyaman bagi masyarakat, termasuk penataan area pemotongan unggas agar tidak bercampur dengan aktivitas utama pasar.

Selain itu, ia juga menyinggung anggaran untuk generasi muda atau Gen Z yang sebelumnya telah diatur melalui peraturan wali kota. Namun, pihaknya mengaku masih perlu melakukan evaluasi lebih lanjut terkait efektivitas anggaran tersebut.

“Terkait anggaran Gen Z, kami belum melakukan evaluasi secara mendalam. Ini akan menjadi perhatian ke depan,” ujarnya.

Sedang mengenai Alat Kelengkapan Dewan (AKD), ia memastikan proses tetap berjalan melalui komunikasi antarfraksi. Dia juga menyampaikan bahwa posisi tertentu telah disepakati menjadi hak PDI Perjuangan.

Sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya, Syaifuddin mengaku telah merekomendasikan nama Anas sesuai keputusan internal partai. (Andra Jatmiko)

400 Insan Pendidikan di Jatim Terima Satyalancana Karya Satya dari Presiden Prabowo

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden Prabowo kepada insan pendidikan di Jatim, Selasa (5/5).

SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa bangga dan hormat kepada para insan pendidikan di Jawa Timur dengan menyematkan langsung Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada 400 penerima di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (5/5).

Penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya ini dilakukan dalam rangkaian Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026 yang mengangkat tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”.

Penyematan ini menjadi bentuk penghormatan negara atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian panjang para guru dalam memajukan dunia pendidikan di Jawa Timur.

Penganugerahan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang dibacakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur Indah Wahyuni.

Sebanyak 400 penerima penghargaan dibagi dalam dua sesi. Pada sesi pertama, penghargaan diberikan kepada 200 orang yang terdiri dari 9 penerima masa pengabdian 30 tahun, 44 penerima masa pengabdian 20 tahun, dan 147 penerima masa pengabdian 10 tahun. Sementara pada sesi kedua, penghargaan diberikan kepada 200 tenaga pendidik lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh guru dan tenaga pendidik atas pengabdian panjang mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Jadi posisinya Bapak Ibu sekalian karena mendapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, maka Komandan Upacaranya tidak pernah di bawah Eselon II. Ini menunjukkan Bapak-Ibu sekalian semua luar biasa dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah SWT,” ujarnya.

Lebih lanjut, Khofifah menyoroti berbagai inovasi yang telah dikembangkan oleh dunia pendidikan di Jawa Timur, yang dinilai memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan daerah. Salah satunya adalah program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan (SIKAP), yang mendorong kemandirian siswa melalui praktik langsung di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan.

“Karena SIKAP ini, banyak sekali yang kemudian ingin belajar termasuk dari beberapa daerah di luar Jawa Timur. Kemarin saat Upacara Hardiknas, saya pun menyampaikan kepada publik betapa luar biasanya sektor peternakan sekolah kita,” katanya.

Program tersebut bahkan telah menarik perhatian berbagai daerah di luar Jawa Timur untuk melakukan studi tiru. Khofifah juga mengapresiasi capaian sejumlah sekolah vokasi, salah satunya SMKN 1 Plosoklaten di Kediri, yang dinilai mampu mengembangkan sektor peternakan dengan kualitas yang kompetitif.

Selain itu, program SMA _Double Track_ juga menjadi perhatian, karena dinilai mampu menjembatani kebutuhan dunia kerja dengan keterampilan siswa, sekaligus menjadi referensi pengembangan pelatihan vokasi berstandar internasional.

Tak lupa, Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya peran guru dalam menjawab berbagai tantangan di tingkat global, nasional, hingga lokal. Di mana, ia berharap agar para guru bisa menciptakan kehidupan yang damai melalui pendidikan.

“PR kita adalah bagaimana bersama-sama kita berikhtiar mewujudkan kehidupan yang damai dan kemudian meneduhkan peradaban di sekolah. Jika peradaban sekolah itu teduh, tidak ada bullying. Kalau tidak ada bullying, maka akan menumbuhkan kedamaian dan kasih sayang,” ujarnya.

Oleh karena itu, Khofifah berpesan agar sekolah senantiasa menyiapkan tempat penyimpanan gawai para siswa. Sehingga, setiap individu bisa belajar dengan lebih fokus dan kuat secara sosial melalui transfer ilmu serta pendampingan karakter.

“Peran sebagai seorang guru sesungguhnya memang mulia di dunia, insya Allah mulia juga di akhirat. Panjenengan telah memberikan cahaya bagi dunia melalui sekolah-sekolah panjenengan. Berbagai ilmu dari semua bidang yang kemudian membentuk karakter dari anak-anak didik kita. Dan berkat panjenengan juga, tujuh tahun berturut-turut Jawa Timur jadi provinsi tertinggi yang siswanya diterima perguruan tinggi negeri tanpa tes,” ungkapnya.

Lebih jauh, Gubernur Khofifah mengingatkan para guru penerima penghargaan tersebut akan Hadits Qudsi berbunyi “Ana ‘inda zhanni ‘abdi bi”, yang artinya “Aku  (Allah) sesuai prasangka hamba-Ku”.

Ia juga mengajak para guru untuk terus menanamkan optimisme dan semangat dalam menjalankan tugas, seraya mengingatkan pentingnya membangun prasangka baik dalam setiap ikhtiar.

“Hadits Qudsi ini adalah hadits yang datang dari Allah langsung ke Rasulullah, tidak melewati Malaikat Jibril. Kata Allah, ‘Aku akan memberikan apa yang diprasangkakan oleh hambaku.’ Maka  panjenengan semua, kepala sekolah dan para guru, saya mohon selalu memprasangkakan bahwa Allah akan membukakan rahman rahim-Nya kepada kita semua,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, terdapat momen langka ketika di tengah sambutan, Gubernur Khofifah yang juga sebagai Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU mendoakan para guru penerima tanda kehormatan satyalancana karya satya.

“Terima kasih atas pengabdian panjenengan. Terima kasih atas dedikasinya. Terima kasih atas rawuhnya dari berbagai daerah dan melangkahkan langkah ke sini. Mudah-mudahan menjadi bagian yang memudahkan langkah kita menuju surganya Allah. Amin,” imbuhnya.

Salah satu penerima penghargaan, Tridianti (66), guru SMK Negeri 7 Malang, mengaku bangga dan terharu atas penghargaan yang diterimanya. Meski menerima Satyalancana Karya Satya 10 Tahun, ia telah mengabdi sebagai guru sejak tahun 1992.

“Rasanya senang sekali dan bangga karena saya ikut terpilih hari ini untuk menerima Satyalancana 10 Tahun ini. Surprise juga karena saya sudah mau pensiun dan saya pikir tidak kebagian, tapi ternyata masih dapat,” ungkapnya.

Atas panjangnya pengabdian, Tridianti mengaku tidak merasa terbebani sama sekali. Terlebih, karena semangat untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak yang akan menjadi pelita bagi masa depan Indonesia merupakan panggilan hati baginya.

“Dan kepada Bu Gubernur, saya senang sekali karena baru pertama kali saya bisa bertemu. Ini jadi sesuatu yang membanggakan dalam hidup saya. Beliau adalah sosok Kartini yang membawa terang bagi pendidikan di Jawa Timur. Terima kasih, Ibu Khofifah, semoga tidak pernah lelah untuk memajukan pendidikan dan mendukung kami semuanya para guru-guru yang berjuang untuk anak-anak kita,” tandasnya. (Dwi Arifin)

Pemkot-Bunda PAUD Surabaya Masifkan Imunisasi Campak Serentak

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya terus melakukan penguatan imunisasi campak untuk melindungi anak-anak dari bahaya penyakit tersebut. Langkah nyata ini, diwujudkan dengan sinergi bersama Bunda PAUD Kota Surabaya Rini Indriyani.

Bunda Rini pun ikut turun langsung meninjau pelaksanaan imunisasi di Pos PAUD Terpadu (PPT) Melati, Jl. Kejawan Lor, Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak, Rabu (6/5) pagi. Kunjungan ini difokuskan pada wilayah yang memiliki angka cakupan imunisasi rendah untuk memberikan motivasi kepada orang tua. Selain di PPT Melati, imunisasi juga dilakukan di 153 kelurahan dan 31 kecamatan se-Kota Surabaya.

Dalam kunjungannya, Bunda Rini mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam imunisasi campak, khususnya bagi anak usia 3-4 tahun di tingkat PPT, seringkali datang dari kekhawatiran orang tua yang berlebihan.

“Kami melakukan pendekatan secara manusiawi dan psikologis. Kadang kendalanya adalah ibunya yang lebih heboh atau takut dibanding anaknya, sehingga anak ikut tidak tenang. Kami hadir untuk meyakinkan bahwa imunisasi ini adalah langkah preventif agar anak-anak terhindar dari penyakit yang tidak terduga,” ujar Bunda Rini.

Ia juga mengingatkan para ibu untuk lebih disiplin mengecek buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang berwarna pink sebagai pedoman dalam memenuhi hak imunisasi dasar anak. Bunda Rini, bahkan menyarankan para ibu untuk memasang alarm di ponsel sebagai pengingat jadwal imunisasi.

“Jangan sampai karena kesibukan rumah tangga, hak anak untuk mendapatkan kekebalan tubuh jadi terabaikan,” tegasnya.

Menurutnya, penguatan imunisasi campak sangat penting lantaran adanya temuan kasus kematian anak akibat komplikasi campak di wilayah lain. Bunda Rini menekankan bahwa meski campak sekilas terlihat seperti cacar air biasa, jika tidak dicegah, penyakit ini bisa memicu kondisi yang fatal.

“Ada informasi dari Dinas Kesehatan bahwa terdapat 17 kasus meninggal dunia (di wilayah lain). Ini membuktikan bahwa dampak campak bisa sangat berbahaya jika tidak diantisipasi sejak dini,” ungkapnya.

Bunda Rini berpesan, agar para ibu di Kota Pahlawan yang memiliki anak usia balita dan belum melengkapi imunisasi campak maupun imunisasi dasar, segera mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layanan imunisasi tersebut.

“Saya menitipkan pesan kepada mama-mama bahwa imunisasi apapun itu penting sebagai upaya preventif untuk mencegah anak-anak terkena penyakit, yang bisa menganggu tumbuh kembangnya di masa depan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya dr. Billy Daniel Messakh menambahkan, hingga awal Mei 2026, capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Surabaya telah menyentuh angka 37,23 persen atau sekitar 11.446 anak dari total target tahunan sebesar 30.797 anak hingga Desember mendatang.

“Secara data, progres kita sudah sesuai target bulanan. Namun, tantangan utama kami adalah tingginya mobilisasi warga, terutama di wilayah utara yang sering bepergian ke luar kota, sehingga terkadang ada sasaran yang tidak hadir saat hari pelaksanaan,” jelas dr. Billy.

Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), dr. Billy memastikan bahwa Pemkot Surabaya siap melakukan penanganan cepat tanpa dipungut biaya.

“Jika ada reaksi pasca imunisasi, segera lapor. Petugas kami akan langsung menangani secara gratis. Jangan jadikan KIPI sebagai alasan untuk tidak mengimunisasikan anak, karena manfaat proteksinya jauh lebih besar,” tegasnya. (Dwi Arifin)

Pemkot Surabaya-BPS Genjot Sensus Ekonomi 2026, Sasar 415 Ribu Unit Usaha

Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Sawunggaling, Pemkot Surabaya, Rabu (6/5).

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya mengakselerasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menggelar sosialisasi dan pengisian mandiri di Gedung Sawunggaling, Rabu (6/5).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat basis data ekonomi di tengah laju transformasi digital dan perubahan pola bisnis yang kian dinamis.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan menyeluruh terhadap pelaku usaha nonpertanian yang digelar setiap satu dekade. Tahun ini, pelaksanaan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026, menyasar seluruh pelaku usaha dari skala mikro hingga besar, termasuk sektor ekonomi digital yang terus tumbuh pesat.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya Syamsul Hariadi menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi titik krusial bagi arah pembangunan ekonomi. 

“Kita sedang berada dalam fase transformasi ekonomi yang sangat cepat, mulai dari ekonomi digital, ekonomi kreatif, hingga ekonomi berkelanjutan,” tegas Syamsul.

Ia menekankan, data yang dihimpun bukan sekadar angka statistik, melainkan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan. “Bagi Surabaya, data adalah dasar menentukan arah pembangunan. Apa yang Bapak/Ibu sampaikan akan sangat menentukan kebijakan ke depan,” ujar dia.

Menurutnya, pengalaman pendataan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) telah memberikan gambaran detail kondisi masyarakat hingga level rumah tangga. Data tersebut mencakup profil penghuni, pendidikan, pekerjaan, hingga kondisi kesehatan, yang kemudian digunakan untuk merancang intervensi kebijakan secara tepat sasaran.

“Kalau ada pengangguran usia produktif, kita bisa arahkan ke peluang kerja yang sesuai. Artinya, data itu menjadi alat intervensi,” jelasnya.

Melalui sensus ini, pemerintah berharap dapat menghadirkan potret ekonomi yang lebih akurat dan komprehensif, sekaligus menjadi pijakan dalam merancang kebijakan yang adaptif di tengah perubahan zaman.

“Dengan data yang kuat, kita tidak hanya merencanakan pembangunan, tetapi juga memastikan masa depan,” terangnya.

Agenda Strategis Nasional

Sementara itu, Kepala BPS Surabaya Arrief Chandra Setiawan menyebut Sensus Ekonomi 2026 sebagai agenda strategis nasional yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Arrief, sensus kali ini menjadi krusial untuk menangkap perubahan struktur ekonomi, terutama pergeseran ke sektor digital yang belum sepenuhnya terdata melalui metode konvensional. 

“Banyak pelaku usaha yang kini beralih ke platform digital dan belum seluruhnya terjangkau dalam pendataan. Ini tantangan yang harus kita jawab,” katanya.

Ia menjelaskan, data yang dikumpulkan mencakup identitas usaha, nomor induk berusaha (NIB), karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja, hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset. Namun, seluruh data tersebut dijamin kerahasiaannya.

“Data bersifat rahasia dan hanya disajikan dalam bentuk agregat. Tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa pengisian data tidak berkaitan dengan perpajakan. “Ini murni untuk kebutuhan perencanaan pembangunan, bukan untuk pajak,” imbuhnya.

Untuk menjangkau seluruh potensi ekonomi, BPS akan menurunkan sekitar 1.900 petugas di Surabaya hingga Agustus 2026. Pendataan ini menargetkan sekitar 415 ribu unit usaha, mulai dari UMKM hingga usaha besar. Prosesnya tidak hanya menyasar perusahaan, tetapi juga rumah tangga, guna menangkap aktivitas usaha berbasis rumahan serta sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang.

Arrief menilai, peran Surabaya sangat strategis dalam perekonomian regional. Kota ini menyumbang sekitar seperempat ekonomi Jawa Timur, sehingga validitas data menjadi krusial. “Kalau Surabaya bergerak, dampaknya besar terhadap Jawa Timur,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan bahwa tanpa partisipasi pelaku usaha, gambaran ekonomi yang dihasilkan tidak akan utuh. “Kami tidak bisa mengolah data tanpa dukungan dari pelaku usaha. Karena itu, partisipasi menjadi kunci,” tegasnya. (Dwi Arifin)

RPH Surabaya Fokus Layanan Jasa Potong, Idul Adha Targetkan 200 Ekor Kurban

Dirut RPH Surabaya Fajar A. Isnugroho.(Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN:  Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya memastikan kesiapan pelayanan pemotongan hewan kurban dengan mengedepankan aspek kebersihan, kesehatan, dan kehalalan. Tahun ini, RPH Surabaya memutuskan untuk tidak lagi menyediakan maupun menjual hewan kurban, dan sepenuhnya fokus pada layanan jasa pemotongan.

Direktur Utama RPH Surabaya Fajar A. Isnugroho  menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil seiring dengan proses transisi perpindahan lokasi operasional yang direncanakan berlangsung pada akhir Mei 2026.

“Kami saat ini sedang dalam masa persiapan pindah, sehingga agar tidak terlalu merepotkan, kami fokus pada pelayanan jasa potong saja. Harapannya, pelayanan kepada para pengkurban bisa lebih optimal,” ujarnya usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kota Surabaya, Rabu (6/5).

Ia menambahkan, fokus pada jasa pemotongan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, mengingat jumlah pengkurban yang mempercayakan pemotongan hewan di RPH terus meningkat setiap tahunnya.

Untuk Idul Adha tahun ini, RPH Surabaya tetap menyediakan dua skema layanan. Pertama, paket potong, kemas, dan kirim dengan biaya sebesar Rp3,8 juta per ekor. Kedua, layanan potong lepas tulang tanpa pengemasan dengan biaya Rp2 juta per ekor, yang umumnya digunakan oleh panitia kurban untuk pengolahan lanjutan.

“Pada paket lengkap, semua proses mulai dari penyembelihan, pencacahan, pengemasan hingga pengiriman dilakukan oleh RPH. Sementara untuk potong lepas tulang, daging hanya dipotong besar dan diserahkan kepada panitia untuk dicacah dan dikemas,” jelasnya.

Hingga awal Mei, tercatat sekitar 110 pengkurban telah mendaftar, berasal dari berbagai kalangan seperti yayasan, masjid, organisasi masyarakat, hingga partai politik. RPH Surabaya menargetkan jumlah tersebut meningkat hingga mencapai sekitar 200 ekor, sedikit lebih tinggi dibanding realisasi tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 190 ekor.

Dalam operasionalnya, RPH Surabaya juga menjamin setiap hewan kurban diperiksa secara ketat oleh tenaga profesional. Setiap satu jam, sebanyak 10 hewan dipotong dengan pengawasan langsung dari juru sembelih halal dan dokter hewan.

“Setiap hewan yang dipotong akan diperiksa, termasuk bagian jeroannya. Jika ditemukan indikasi penyakit atau parasit berbahaya seperti cacing, maka bagian tersebut akan dimusnahkan demi keamanan konsumen,” tegasnya.

Meski demikian, pihak RPH memastikan seluruh bagian hewan kurban tetap menjadi hak penuh pengkurban, termasuk kepala, kulit, kaki, dan jeroan. Apabila ada bagian yang dihibahkan kepada RPH, hasilnya akan dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, seperti operasional musala.

Dengan standar tersebut, RPH Surabaya menegaskan komitmennya dalam menjaga prinsip pemotongan hewan kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), serta sesuai dengan syariat Islam.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap hewan kurban yang diproses di RPH benar-benar layak konsumsi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat,” pungkasnya. (Andra Jatmiko)

Nahroni: Peminjaman Sepasang Komodo KBS ke Jepang Tunggu Izin Presiden

Direktur Keuangan dan SDM KBS Muhammad Nahroni. (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Kebun Binatang Surabaya (KBS) berencana meminjamkan sepasang komodo ke Jepang melalui skema breeding loan atau peminjaman untuk pembiakan selama lima tahun. Namun, rencana tersebut masih menunggu proses perizinan berjenjang, termasuk persetujuan dari Presiden.

Direktur Keuangan dan SDM KBS Muhammad Nahroni mengatakan, kerja sama ini telah memasuki tahap business to business (B2B). Akan tetapi, realisasi pengiriman komodo ke Jepang tersebut masih bergantung pada kelengkapan administrasi dan izin lintas kementerian.

“Setelah penandatanganan B2B, kami harus melengkapi dokumen RTK SDA di Jawa Timur, kemudian dilanjutkan ke Kementerian Pertanian. Selanjutnya, izin pengiriman ke luar negeri juga harus melalui persetujuan Presiden,” ujarnya usai rapat paripurna DPRD Kota Surabaya, Rabu (6/5).

Nahroni mengakui bahwa proses birokrasi yang panjang membuat pihaknya belum dapat memastikan estimasi waktu pengiriman komodo tersebut. “Karena alurnya cukup panjang, termasuk melalui Kementerian Perhubungan hingga ke Presiden, kami belum bisa memastikan kapan realisasinya,” tambahnya.

Ia menegaskan, meskipun komodo tersebut akan berada di Jepang, status kepemilikannya tetap milik Indonesia. Hal ini karena komodo merupakan satwa endemik yang dilindungi negara.

“Walaupun nanti berkembang biak di sana, seluruhnya tetap menjadi milik negara Indonesia. Kebun binatang hanya sebagai pihak yang memelihara, bukan pemilik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nahroni menyebut kerja sama ini tidak hanya berorientasi pada konservasi, tetapi juga bagian dari diplomasi internasional. Melalui program ini, Indonesia ingin memperkenalkan kekayaan satwa endemik kepada masyarakat global.

“Ini bagian dari diplomasi hijau. Harapannya, masyarakat internasional bisa mengenal langsung komodo, sehingga mendorong minat mereka untuk datang ke Indonesia dan melihat habitat aslinya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, komodo memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara, khususnya dari Jepang, China, dan Taiwan, yang menganggap satwa tersebut sebagai makhluk legendaris dan sakral.

Sementara itu, terkait rencana pengembangan ekowisata komodo di Surabaya, Nahroni menyebut pihaknya masih dalam tahap kajian internal. Realisasi proyek tersebut membutuhkan koordinasi lintas pihak serta dukungan anggaran yang tidak sedikit.

“Kami masih mempertimbangkan apakah akan memaksimalkan area di KBS atau membangun kawasan khusus. Untuk kajian eksternal, saat ini masih belum dilakukan,” tandasnya. (Andra Jatmiko)

Dilantik Jadi Ketua DPRD, Syaifuddin Zuhri Dapat Dukungan Penuh NasDem

Ketua DPD Partai NasDem Kota Surabaya Syaiful Ma”arif. (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Ketua DPD Partai NasDem Kota Surabaya Syaiful Ma’arif menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan kepada Syaifuddin Zuhri usai dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya dalam rapat paripurna,  Rabu (6/5).

“Kami mengucapkan selamat kepada Ketua DPRD Kota Surabaya, rekan Syaifuddin Zuhri. Semoga beliau dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya,” ujar Syaiful Ma’arif.

Sebagai pimpinan Partai NasDem di tingkat kota, Syaiful menegaskan pihaknya mengapresiasi pelantikan tersebut dan menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan baru di legislatif.

Ia juga menekankan bahwa dua kader NasDem yang saat ini duduk di DPRD akan terus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Namun demikian, dukungan tersebut tetap disertai sikap kritis.

“Semua kebijakan, baik dari DPRD maupun Wali Kota, jika itu baik untuk masyarakat tentu kita dukung. Tapi harus melalui mekanisme yang transparan, terbuka, dan bisa dikontrol,” tegasnya.

Syaiful menambahkan, dukungan terhadap pemerintah kota bukan berarti tanpa kritik. Menurutnya, NasDem tetap akan menjalankan fungsi kontrol dengan memberikan masukan, peringatan, hingga kritik apabila diperlukan.

“Kami mendukung Wali Kota bukan hanya saat pemilihan, tapi sampai akhir masa jabatan. Namun jika ada yang perlu diingatkan atau dikritisi, tentu akan kami sampaikan,” katanya.

Ke depan, NasDem Surabaya menargetkan peningkatan perolehan kursi di DPRD pada pemilu berikutnya. Syaiful menyebut pihaknya telah memetakan wilayah-wilayah potensial untuk memperkuat basis dukungan.

“Kami berharap bisa membentuk satu fraksi. Target kami minimal lima kursi,” ujarnya optimistis.

Untuk mencapai target tersebut, NasDem akan lebih fokus pada kerja nyata di tengah masyarakat, bukan sekadar retorika politik.

“Kami ingin masyarakat melihat bahwa NasDem bukan hanya janji, tapi benar-benar bekerja dan berbuat untuk masyarakat,” katanya.

Selain itu, Syaiful juga menyoroti pentingnya peran media dalam membangun persepsi publik terhadap kinerja partai.

“Media menjadi kunci akhir dari proses ini. Kami berharap dukungan dari rekan-rekan media untuk menyampaikan kerja-kerja nyata kami kepada masyarakat,” pungkasnya. (Andra Jatmiko)

Dishub Surabaya Sediakan SPKLU di 5 Lokasi Strategis, Ini Titiknya!

SURABAYA-KEMPALAN: Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya menjalin kerja sama dengan Utomo Charge Plus untuk menyediakan fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Dalam kerjasama ini, Utomo Charge Plus menyediakan SPKLU di lima titik fasilitas umum milik pemkot. 

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dishub Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo mengatakan, lima titik SPKLU itu dipasang di kawasan kantor Pemkot Surabaya, Gedung Siola, Park and Ride Jalan Mayjend Sungkono, Park and Ride Jalan Arief Rahman Hakim, dan Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ). “Nah kebetulan yang sudah siap ini adalah di TIJ ini, jadi pagi ini kita resmikan secara sederhana agar bisa dimanfaatkan oleh warga kota atau umum,” kata Trio saat ditemui di TIJ, Selasa (5/5/2026). 

Trio menyampaikan, SPKLU ini sebagai penunjang sarana transisi dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Selain itu, fasilitas ini juga untuk mendukung program pemerintah pusat dalam hal hemat energi dan beralih ke kendaraan listrik. 

“Ini menunjang program elektrifikasi kendaraan, ini merupakan program dari pemerintah pusat. Kita ketahui bersama, manfaat daripada kendaraan listrik adalah mengurangi polusi, kedua menggunakan bahan bakar alternatif atau listrik juga tidak berdampak ketika terjadi perang seperti kemarin,” ujarnya. 

Dalam kesempatan ini, Trio mengajak masyarakat untuk mendukung program elektrifikasi kendaraan di Kota Surabaya. Dalam hal ini, pemkot juga sudah memiliki sebanyak 13 unit bus listrik sebagai sarana transportasi ramah lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh warga.

“Nantinya (bus listrik) juga bisa menggunakan SPKLU yang ada di TIJ, ini ketika dalam perjalanan kehabisan tenaga listrik,” terangnya. 

Di samping itu, Manajer SPKLU Utomo Charge Plus Anthony Utomo menargetkan, SPKLU yang akan dipasang di lima titik tersebut sudah bisa digunakan pada Mei 2026. Alasan memilih lima titik tersebut yakni, lokasi tersebut adalah tempat strategis dan memiliki traffic yang cukup ramai. 

“Lima lokasi itu telah kita telaah bersama teman-teman Dishub, dan lokasi ini terbaik, disamping itu trafficnya tinggi dan bisa langsung digunakan masyarakat. Karena sampai hari ini rasio ketersediaan di Kota Surabaya masih kurang,” kata Anthony. 

Anthony menambahkan, pemasangan fasilitas SPKLU ini sebagai langkah awal kolaborasi antara Utomo Charge Plus bersama Pemkot Surabaya dalam memfasilitasi warga tanpa harus membebani anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Rencananya, setelah kolaborasi ini berjalan, Utomo Chage Plus akan mengembangkan SPKLU di titik lain di Kota Surabaya ke depannya. Tarifnya, lanjut dia, cukup murah, sekitar Rp2.467 per KwH. 

“Untuk tarifnya disesuaikan dengan peraturan Kementerian ESDM. Ini adalah upaya komitmen kita untuk Pemkot Surabaya, supaya pengguna memiliki kenyamanan dalam menggunakan (SPKLU) sesuai yang diatur oleh pemerintah, dan mudah-mudahan bisa membantu masyarakat Surabaya dalam menggunakan kendaraan listrik,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Pemkot Surabaya Mulai Berlakukan Voucher Parkir

Dishub Kota Surabaya menunjukkan contoh voucher parkir yang mulai diberlakukan. (Foto: Istimewa)

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya mulai memberlakukan voucher parkir. Baik di tepi jalan umum (TJU) dan tempat khusus parkir lainnya yang dikelola oleh Pemkot Surabaya. 

Meski telah diberlakukan, Dishub terus melakukan sosialisasi kepada paguyuban juru parkir (jukir) Surabaya (PJS), petugas parkir, dan masyarakat. Voucher parkir ini merupakan bagian dari penunjang penerapan digitalisasi parkir di Kota Surabaya. 

“Kami sudah sosialisasikan kepada seluruh warga Kota Surabaya secara simultan, baik itu kepada kepala pelataran, PJS, tokoh masyarakat. Semua sudah kami sosialisasikan dan alhamdulillah mereka mendukung,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dishub Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo, Selasa (5/5).

Trio mengatakan, sosialisasi ini juga dilakukan bersama para stakeholder penunjang digitalisasi parkir, baik itu bank himpunan bank milik negara (Himbara) hingga swasta. Sosialisasi tersebut, bertujuan untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang tadinya membayar parkir secara tunai menjadi non tunai. 

Trio mengungkapkan, masyarakat Surabaya sangat antusias adanya penerapan digitalisasi parkir. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya permintaan untuk membeli voucher parkir. Untuk sementara ini, outlet voucher parkir baru dibuka di Kantor Dishub Surabaya dan valet parkir Jalan Tunjungan. 

“Rencananya nanti akan ada di 31 kecamatan, begitu juga di tempat-tempat ketika ada kegiatan pameran juga kami membuka booth. Untuk di toko modern, kami masih dalam pembahasan, karena ada terkait pajak PPN yang harus dipikirkan. Akan tetapi, secara prinsip warga kota membelinya tetap sebesar Rp5000 untuk roda empat, dan Rp2000 untuk roda dua,” ungkap Trio. 

Dalam kesempatan ini, Trio turut menjelaskan tata cara penggunaan voucher parkir. Sebelum meninggalkan titik parkir, pengguna jasa parkir bisa menyobek voucher tersebut menjadi dua bagian. Setelah disobek menjadi dua, ada bagian voucher yang diberikan kepada jukir sebagai tanda bukti, dan sisanya dibawa oleh pengguna jasa parkir.

“Tidak diserahkan dua-duanya, tapi (lembaran voucher) itu disobek yang khusus untuk pengguna jasa parkir. Yang ditinggal (diberikan jukir) ada separuhnya,” jelasnya. 

Trio menyampaikan, Dishub juga sudah melakukan sosialisasi terkait penggunaan voucher parkir dan jukir wajib menerima voucher tersebut. “Penolakan terkait voucher parkir maka akan kami sanksi, dan tindak tegas. Tentunya, bersama PJS kita turun ke lapangan untuk menindak tegas petugas parkir yang menolak voucher tersebut,” paparnya. 

Trio menegaskan kembali, voucher parkir tersebut berlaku di tempat-tempat fasilitas parkir yang dikelola oleh Pemkot Surabaya. Seperti TJU, gedung atau tempat-tempat khusus parkir yang dikelola Pemkot Surabaya lainnya. “Kafe bukan, kalau kafe kan merupakan pajak parkir. Ini khususnya di tepi jalan umum,” tandasnya. (Dwi Arifin)

Analisis

Selamat Datang Kembali

Masuk untuk bergabung dalam diskusi

Buat Akun Baru

Daftar sekarang dan mulai berdiskusi

Kata sandi akan dikirim ke email Anda.