Pimpin DPRD Surabaya, Syaifuddin Tekankan Kekompakan untuk Kepentingan Rakyat

Syaifuddin Zuhri memberi keterangan pada wartawan usai dilantik menjadi Ketua DPRD Surabaya, Rabu (6/5). (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN:  Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri menegaskan komitmennya untuk mengedepankan kepentingan rakyat usai resmi dilantik pada Rabu (6/5).

Ia menekankan pentingnya kekompakan seluruh anggota dewan dalam menjalankan tugas.
Syaifuddin menyebut, perbedaan latar belakang politik dari 50 anggota DPRD bukan menjadi penghalang, melainkan kekuatan untuk bersatu dalam satu tujuan bersama.

“Yang paling utama adalah bagaimana kita mensinergikan dan mengkompakkan seluruh anggota DPRD, meskipun berasal dari partai yang berbeda, tetapi memiliki satu tujuan, yakni kepentingan rakyat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan terus menjalin kerja sama erat dengan Pemerintah Kota Surabaya guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, kondusif, dan berpihak pada masyarakat.

Dalam waktu dekat, Syaifuddin akan fokus membangun komunikasi internal serta menjalin silaturahmi dengan berbagai pihak, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Kita butuh banyak masukan agar bisa membaca kondisi Surabaya secara komprehensif. Kuncinya adalah kerja sama dan mendengarkan berbagai pihak,” katanya.

Terkait program prioritas, ia menyoroti pentingnya pembiayaan pembangunan yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, menjadi langkah strategis di tengah ketidakpastian nilai tukar rupiah terhadap dolar.

“Kalau pembangunan ditunda, harga-harga ke depan belum tentu sama. Maka kita akan mendukung pembiayaan, termasuk pinjaman, selama itu untuk kepentingan ekonomi dan rakyat,” tegasnya.

Salah satu fokus dalam program MPAK adalah revitalisasi pasar tradisional. Ia menilai pembenahan pasar diperlukan agar lebih tertata, bersih, dan nyaman bagi masyarakat, termasuk penataan area pemotongan unggas agar tidak bercampur dengan aktivitas utama pasar.

Selain itu, ia juga menyinggung anggaran untuk generasi muda atau Gen Z yang sebelumnya telah diatur melalui peraturan wali kota. Namun, pihaknya mengaku masih perlu melakukan evaluasi lebih lanjut terkait efektivitas anggaran tersebut.

“Terkait anggaran Gen Z, kami belum melakukan evaluasi secara mendalam. Ini akan menjadi perhatian ke depan,” ujarnya.

Sedang mengenai Alat Kelengkapan Dewan (AKD), ia memastikan proses tetap berjalan melalui komunikasi antarfraksi. Dia juga menyampaikan bahwa posisi tertentu telah disepakati menjadi hak PDI Perjuangan.

Sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya, Syaifuddin mengaku telah merekomendasikan nama Anas sesuai keputusan internal partai. (Andra Jatmiko)