Kempalan.com

Gus Ipul Tekankan Akurasi Data dan Kredibilitas LKS untuk Optimalkan Layanan Sosial

Posted on 9 Mei 20269 Mei 2026 by News Kempalan

Mensos RI Saifullah Yusuf menyerahkan cinderamata kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai acara dialog, Sabtu (9/5).

SURABAYA-KEMPALAN: Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan pentingnya akurasi data dan kredibilitas dalam pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau panti asuhan agar pelayanan sosial yang diberikan dapat berjalan maksimal dan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Gus Ipul dalam dialog bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa dengan Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) se-Provinsi Jawa Timur di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (9/5).

Menurut Gus Ipul, salah satu kunci penguatan pelayanan sosial adalah pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai basis data seluruh program kesejahteraan sosial, termasuk program yang dijalankan oleh LKS.

“Jadi salah satu tugas saya bersama Ibu Gubernur, bersama bupati dan wali kota melalui Dinas Sosial masing-masing adalah melakukan pemutakhiran data. Ini instruksi Bapak Presiden, semua bisa ikut berpartisipasi,” kata Gus Ipul.

Mensos Gus Ipul dan Gubernur Khofifah foto bersama dengan siswa Sekolah Rakyat.

Ia menjelaskan, proses pemutakhiran data dilakukan melalui dua jalur. Pertama, jalur formal yang dimulai dari tingkat RT/RW hingga kelurahan atau desa, kemudian diteruskan ke Dinas Sosial kabupaten/kota dan provinsi sebelum ditetapkan kepala daerah.

Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah menggunakan aplikasi SIKS-NG sebagai penghubung antara operator desa, operator Dinas Sosial, dan operator di Kementerian Sosial.

Selain jalur formal, masyarakat juga dapat berpartisipasi melalui jalur mandiri lewat aplikasi Cek Bansos, call center, maupun layanan WhatsApp Center.

Tak hanya soal data, Gus Ipul juga mendorong seluruh pengelola LKS untuk meningkatkan kredibilitas lembaganya melalui proses akreditasi.

Menurutnya, akreditasi penting agar LKS mampu membangun kepercayaan publik serta menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga filantropi.

“Dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh pengelola LKS, mari kita buat lembaga kita kredibel,” ujarnya.

Ke depan, ia berharap pertemuan dengan pengelola LKS dapat melahirkan rencana aksi bersama melalui revitalisasi lembaga, penguatan akreditasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pelayanan sosial semakin optimal.

“Sehingga LKS benar-benar bisa melayani dengan baik mereka yang memerlukan pelayanan sosial,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengapresiasi perhatian Kementerian Sosial terhadap penguatan LKS melalui Permensos Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Menurut Adhy, regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam menghidupkan kembali peran LKS sebagai mitra strategis pemerintah dalam pelayanan sosial.

“Setelah terakreditasi dengan baik, tentu kita harus memastikan bahwa pelayanan yang dilakukan LKS memenuhi standar pelaksanaan kegiatan sosial,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, para siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya turut memeriahkan acara dengan penampilan hadrah dan tari tradisional Tari Remo. (Dwi Arifin)

Antisipasi Hantavirus, Dinkes Surabaya Siapkan Langkah Deteksi Dini

Posted on 8 Mei 2026 by News Kempalan

Kepala Dinkes Surabaya.dr. Billy Daniel Messakh.

⁷

SURABAYA-KEMPALAN: Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus. Meski demikian, masyarakat diminta tidak panik karena hingga saat ini belum ditemukan kasus positif hantavirus yang terkonfirmasi di Kota Pahlawan.

Kepala Dinkes Surabaya.dr. Billy Daniel Messakh mengatakan, hantavirus bukan merupakan penyakit baru karena virus tersebut sudah lama dikenal di dunia medis. Penularannya diketahui berasal dari tikus, namun kasusnya bersifat sporadik sehingga belum menimbulkan lonjakan kasus seperti penyakit menular lainnya.

“Hantavirus ini sebenarnya bukan penyakit baru. Sudah lama ada dan penularannya dari tikus. Sampai sekarang di Surabaya juga belum ada kasus yang terbukti positif,” kata dr. Billy, Jumat (8/5).

Ia menjelaskan, gejala hantavirus kerap menyerupai flu biasa atau common cold sehingga masyarakat diminta tetap waspada tanpa perlu merasa khawatir berlebihan. Menurutnya, langkah paling penting saat ini adalah memperkuat deteksi dini dan menjaga daya tahan tubuh.

Sebagai bentuk antisipasi, Dinkes Surabaya mendorong agar pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk transportasi publik, seperti bandara, pelabuhan, dan jalur transportasi darat, kembali diaktifkan menggunakan alat pemindai suhu elektronik.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mendeteksi lebih dini masyarakat yang mengalami kondisi kesehatan tidak normal.
“Kalau ada yang terdeteksi suhu tubuhnya di atas normal, tentu harus segera dipantau atau dilakukan langkah pengawasan lebih lanjut,” ujarnya.

Selain itu, masyarakat juga diimbau kembali menerapkan kebiasaan hidup sehat, mulai dari menjaga pola makan, istirahat cukup, hingga menggunakan masker saat berada di ruang tertutup atau keramaian.

dr. Billy menyebut, sejumlah negara di Eropa juga mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit menular dengan kembali menggunakan alat pelindung diri seperti saat pandemi Covid-19.

Di sisi lain, hingga kini pemerintah daerah masih menunggu arahan teknis dari pemerintah pusat terkait mekanisme skrining hantavirus.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin disebut telah meminta panduan resmi kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait pelaksanaan skrining tersebut.

“Kami masih menunggu guidance dari Kementerian Kesehatan terkait screening. Namun Pemkot Surabaya tetap aktif berkoordinasi dan menyiapkan langkah antisipasi,” jelasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar rumah apabila tidak mendesak. Namun apabila harus beraktivitas, warga diminta tetap menjaga kebugaran tubuh dan menggunakan perlindungan diri.

“Yang paling penting masyarakat tetap menjaga daya tahan tubuh. Olahraga rutin, makan bergizi, dan kalau berada di keramaian atau ruang tertutup sebaiknya menggunakan masker,” tuturnya.

Sementara bagi warga yang akan bepergian ke luar negeri, Dinkes Surabaya mengingatkan pentingnya melengkapi vaksinasi seperti meningitis, influenza, dan pneumonia sebagai perlindungan tambahan selama perjalanan. Vaksinasi tersebut juga dapat diakses masyarakat di RSUD Dr. Soewandhie Surabaya.

“Untuk warga yang bepergian ke luar negeri, vaksinnya harus dilengkapi. Itu penting sebagai perlindungan,” tandasnya. (Dwi Arifin)

Pemkot Surabaya Wisuda 824 Lulusan Sekolah “Kemangi” 2025, Ini Pesan Wali Kota Eri

Posted on 7 Mei 2026 by News Kempalan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat mewisuda lulusan Sekolah Kemangi 2025, Kamis (7/5).

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya menggelar wisuda untuk anak dan orang tua yang sudah menyelesaikan Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif dan Mandiri (Kemangi) lulusan 2025 bertempat di Convention Hall Arief Rahman Hakim, Kamis (7/5).

Program ini merupakan langkah preventif Pemkot Surabaya untuk menghindarkan remaja dari perilaku menyimpang seperti tawuran dan geng motor melalui pendekatan peran orang tua dan komunikasi keluarga.

Pada angkatan pertama ini, Pemkot Surabaya melakukan wisuda terhadap 824 orang yang terdiri dari orang tua dan anak dari 31 kecamatan di Kota Pahlawan. Mereka yang dinyakan lulus sudah melakukan sedikitnya tujuh kali pertemuan intensif pada 2025.

Dalam sambutannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menekankan bahwa orang tua yang berhasil adalah mereka yang mampu menghantarkan anaknya menjadi seseorang lebih baik. Oleh karena itu, penting melakukan penguatan terhadap posisi orang tua sebagai tempat curhat utama bagi anak remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.

“Jangan biarkan anak-anak remaja ini bertanya pada orang yang tidak tepat. Orang tua harus memberikan peluang dan ruang bagi anak untuk bicara. Kalau orang tuanya tidak komunikatif, anak akan takut untuk melapor atau bercerita,” ujar Eri Cahyadi.

Selain itu, Eri Cahyadi juga berbagi kisahnya saat masih menjadi staf pegawai negeri. Meski sibuk dan sering pulang subuh, ia tetap menjaga kedekatan dengan anak-anaknya. Salah satu cara unik yang ia lakukan adalah membonceng istri dan kedua anaknya menggunakan sepeda motor untuk sekadar berkeliling.

“Kenapa naik motor? Agar ada kedekatan. Sekarang anak perempuan saya sudah kuliah semester 6, tapi tidak malu untuk bercerita. Itu karena komunikasi tidak pernah putus. Anak perempuan butuh perlindungan sosok laki-laki, dan itu harus datang dari ayahnya sendiri,” tambahnya.

Wali Kota Eri menargetkan bahwa program Sekolah Kemangi dalam jangka panjang dapat menjangkau seluruh orang tua dan anak muda di semua RW se-Kota Surabaya. Fokus utama diberikan kepada keluarga yang memiliki anak usia remaja, mengingat kerentanan terjadinya jarak komunikasi antara anak dan orang tua pada fase tersebut.

“Jadi target kami adalah mengupayakan semua orang tua yang memiliki anak remaj mengikuti kelas Kemangi. Karena biasanya adanya jarak komunikasi orang tua dan anak ada di masa remaja,” terangnya.

Terkait adanya remaja yang sempat terjaring petugas namun tidak mau mengikuti program ini, Eri Cahyadi akan melakukan pendekatan personal dengan mendatangi langsung rumahnya. Langkah tersebut diambil untuk memastikan setiap anak mendapatkan pelatihan yang dapat mendorong perubahan perilaku ke arah positif.

“Kami yakin bahwa penanganan masalah remaja harus dimulai dari akarnya, yaitu memperbaiki hubungan dan kedekatan emosional antara anak dengan orang tua mereka,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya Rini Indriyani dalam laporannya mengatakan, program Kemangi merupakan kelanjutan dari Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH). Jika SOTH menyasar orang tua balita, Kemangi difokuskan pada orang tua dengan anak usia remaja atau Gen Z yang sedang dalam fase pencarian jati diri.

“Anak-anak boleh menyampaikan pendapat saat sedang tidak baik-baik saja, dan orang tua harus menjadi pendengar yang baik, bukan hanya bisa mengomel. Kita harus mencari jalan tengah bersama,” pesan Rini kepada para wisudawan.

Ke depan, Pemkot Surabaya menargetkan program ini menjangkau 153 Kelurahan dan 1.360 RW di seluruh Surabaya. Dalam pelaksanaannya, Pemkot akan berkolaborasi dengan universitas melalui program mahasiswa untuk membantu mengedukasi masyarakat. (Dwi Arifin)

BPS Surabaya Tegaskan Sensus Ekonomi 2026 Bukan untuk Perpajakan

Posted on 7 Mei 2026 by News Kempalan

Kepala BPS Kota Surabaya Arrief Chandra Setiawan.

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS). Pendataan yang berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026 itu diharapkan mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan menyeluruh terhadap pelaku usaha nonpertanian yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Pendataan menyasar seluruh pelaku usaha, mulai skala mikro hingga besar, termasuk sektor ekonomi digital.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sensus yang dilakukan BPS tersebut. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi pijakan penting dalam membaca kondisi perekonomian daerah maupun nasional.

“Sensus Ekonomi BPS ini adalah upaya strategis pemerintah untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, dan terpercaya mengenai kondisi perekonomian nasional,” kata Eri Cahyadi, Kamis (7/5).

Eri berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait potensi serta tantangan ekonomi di Kota Pahlawan. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk turut berpartisipasi aktif dalam pendataan.

“Kami berharap Sensus Ekonomi ini akan mampu memberi gambaran menyeluruh mengenai potensi dan tantangan ekonomi di Kota Surabaya,” ujarnya.

Eri pun mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada petugas sensus agar data yang diperoleh benar-benar sesuai kondisi di lapangan.

“Saya juga mengajak seluruh pelaku usaha dan warga Kota Surabaya untuk bersama-sama mendukung Sensus Ekonomi 2026, dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, sesuai dengan kondisi sebenarnya,” katanya.

Menurut dia, hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.

“Karena Sensus Ekonomi BPS ini akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Mari warga Kota Surabaya, kita sukseskan Sensus Ekonomi BPS tahun 2026,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Surabaya Arrief Chandra Setiawan menjelaskan bahwa data yang dikumpulkan dalam sensus meliputi identitas usaha, nomor induk berusaha (NIB), karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja, hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset.

Namun demikian, Arrief menegaskan bahwa seluruh data yang dihimpun dijamin kerahasiaannya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan.

“Data bersifat rahasia dan hanya disajikan dalam bentuk agregat. Tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan. Jadi murni untuk kebutuhan perencanaan pembangunan, bukan untuk pajak,” ujar Arrief.

Untuk menjangkau seluruh potensi ekonomi di Kota Pahlawan, BPS Surabaya akan menurunkan sekitar 1.900 petugas hingga Agustus 2026. Pendataan tersebut menargetkan sekitar 415 ribu unit usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar.

Pendataan juga tidak hanya dilakukan terhadap perusahaan, tetapi turut menyasar rumah tangga untuk menangkap aktivitas usaha rumahan serta sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang di Surabaya.

“Kami tidak bisa mengolah data tanpa dukungan dari pelaku usaha. Karena itu partisipasi (masyarakat) menjadi kunci,” tegasnya. (Dwi Arifin)

Arumi Bachsin: UMKM Naik Kelas Jadi Fondasi Scale Up Produk

Posted on 7 Mei 2026 by News Kempalan

Ketua Dekranasda Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak.

SURABAYA-KEMPALAN: Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak, resmi membuka Batik Bordir & Aksesoris Fair (BBA Fair) 2026 di Exhibition Hall Grand City Mall Surabaya, Rabu (6/5).

Dalam sambutannya Arumi menyebutkan, BBA Fair tahun ini adalah penyelenggaraan yang ke-21 kali yang dilakukan Pemprov Jatim. Sehingga ajang ini dinilainnya bukan sekadar pameran, melainkan sebagai platform strategis untuk mendorong UMKM kriya Jatim naik kelas.

“Batik Bordir & Aksesoris Fair ini bukan sekadar pameran, tetapi bagian dari upaya nyata kita mendorong UMKM naik kelas,” kata Arumi.

“Naik kelas itu artinya kualitas produknya meningkat, standarnya lebih baik, desainnya lebih kuat, dan cara memasarkannya juga lebih profesional,” tambahnya.

Menurutnya, tanpa proses naik kelas yang kuat, upaya memperluas pasar atau pun scale up tidak akan berhasil. Karena itu, peningkatan kualitas menjadi titik awal yang sangat penting.

“Kalau fondasi kualitasnya belum kuat, sulit untuk scale up. Maka yang kita lakukan adalah memastikan UMKM ini benar-benar siap. Siap dari produknya, brandingnya, sampai manajemen usahanya,” katanya

Setelah melalui tahap naik kelas, strategi berikutnya adalah mendorong scale up melalui perluasan pasar dan peningkatan kapasitas usaha.

“Setelah naik kelas, baru kita dorong scale up. Di sini peran event seperti BBA Fair menjadi penting, karena membuka akses pasar, mempertemukan produk dengan buyer, dan memperluas jejaring,” ucapnya.

Sejauh ini lanjut Arumi, strategi scale up yang didorong Dekranasda Jatim berfokus pada transformasi dari komoditas menjadi identitas, sehingga produk kriya memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

“Kita dorong transformasi dari komoditas menjadi identitas. Jadi yang kita jual itu bukan hanya produknya, tapi juga cerita dan sejarah di baliknya. Di situlah kekuatan branding batik kita. Ini yang menjadi nilai tambahnya,” katanya

Selain itu, penguatan juga dilakukan melalui peningkatan desain, branding, storytelling, serta penetrasi pasar berbasis digital.

“Perajin harus masuk ke ekosistem digital dan memanfaatkan platform omnichannel agar jangkauan pasarnya semakin luas,” ucapnya.

Lebih lanjut ia menyebutkan, proses scale up UMKM Jatim berpotensi memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Mengingat jumlah pelaku usahanya yang sangat besar.

Secara data, sektor UMKM di Jatim mencapai 4,58 juta unit usaha atau sekitar 99,72 persen dari total struktur usaha, dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 60,08 persen pada tahun 2024.

“Dengan jumlah sebesar itu, ketika UMKM didorong untuk scale up, maka dampaknya akan signifikan terhadap peningkatan ekonomi daerah,” ucapnya.

Ditambah lagi, proses scale up tersebut semakin mudah karena didukung dengan posisi strategis Jatim sebagai gerbang baru Nusantara.

“Sebagaimana arahan Ibu Gubernur Khofifah, Jawa Timur kita dorong sebagai gerbang baru Nusantara sekaligus hub Indonesia barat dan timur. Dengan posisi ini, akses pasar menjadi lebih terbuka, sehingga UMKM kita memiliki peluang lebih besar untuk scale up dan meningkatkan pendapatan,” katanya. (Dwi Arifin)

Khofifah: SDM Maritim Unggul dan Ekonomi Biru Kunci Wujudkan Gerbang Baru Nusantara

Posted on 7 Mei 20267 Mei 2026 by News Kempalan

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) maritim unggul dan pengembangan ekonomi biru (blue economy) menjadi kunci utama dalam mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara sekaligus orkestrator rantai nilai nasional.

Dalam paparannya, Khofifah menjelaskan bahwa arah pembangunan Jawa Timur dalam jangka menengah dan panjang dirumuskan melalui konsep “Gerbang Baru Nusantara”.

Konsep tersebut menempatkan Jawa Timur tidak hanya sebagai wilayah transit, tetapi juga pusat orkestrasi rantai nilai nasional yang terintegrasi dan berdaya saing global.

Untuk mendukung visi tersebut, terdapat empat pengungkit utama yang terus diperkuat, yakni penguatan rantai pasok industri melalui hilirisasi, stabilitas pasokan komoditas strategis, peningkatan mobilitas manusia dan tenaga kerja, serta penguatan konektivitas ekonomi antarwilayah.

“Keeempat pengungkit tersebut saling terhubung dan bertumpu pada satu faktor kunci, yaitu ketersediaan SDM unggul yang adaptif dan berdaya saing global,” jelas Khofifah.

Lebih lanjut Khofifah menegaskan, sebagai pusat industri pengolahan terbesar kedua di Indonesia, Jawa Timur memiliki kekuatan pada sektor agro-maritim, industri perkapalan, hingga pariwisata bahari.

“Maka peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas untuk mendorong transformasi ekonomi dari berbasis sumber daya alam (resource-based economy) menuju ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy),” jelasnya.

Dalam konteks pembangunan kemaritiman, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya pergeseran paradigma menuju ekonomi biru (blue economy). Yakni pemanfaatan sumber daya kelautan secara produktif, inovatif, dan berkelanjutan.

“Kita harus beralih pada paradigma ekonomi biru, yaitu pemanfaatan sumber daya kelautan yang tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan,” sebutnya.

Sementara terkait kinerja Jawa Timur dalam indikator ekonomi biru, Khofifah menyebut bahwa menunjukkan tren positif. Nilai Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Jawa Timur tercatat mencapai 60,54 pada tahun 2024 dan terus diarahkan meningkat menuju target jangka panjang tahun 2045.

Secara rinci, dari sisi subsektor, industri berbasis kelautan dan pariwisata bahari menjadi motor penggerak utama ekonomi biru di Jawa Timur. Oleh karena itu, percepatan peningkatan IBEI memerlukan kebijakan yang terintegrasi, dukungan inovasi teknologi, serta sinergi lintas sektor yang berkelanjutan.

Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Hang Tuah atas kontribusinya dalam mencetak SDM unggul, khususnya di bidang kemaritiman.

Terlebih, SDM Maritim yang unggul merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Terutama dalam mengoperasikan kapal kapal canggih yang memiliki teknologi.

Menurutnya, penyiapan SDM maritim unggul tidak hanya menuntut kecerdasan intelektual (IQ), tetapi juga stabilitas psikologis yang kuat, terutama dalam pengoperasian teknologi maritim modern.

“Perguruan tinggi yang bisa menempa menyeimbanhkan IQ dan stabilitas psikologis terutama pengoperasian teknologi maritim ada di Universitas Hang Tuah,” katanya.

Khofifah menyoroti besarnya peluang sektor kemaritiman dalam membuka lapangan kerja baru, termasuk pada bidang spesifik seperti underwater welding atau pengelasan bawah air yang memiliki permintaan tinggi di tingkat global.

“Banyak negara membutuhkan tenaga pengelasan bawah air (underwater welding) oleh karena itu diharapkan Universitas Hang Tuah bisa mentraining untuk melaksanakan Underwater Welding,” jelasnya.

Selain itu, Khofifah juga menegaskan bahwa momentum Dies Natalis bukan sekadar perayaan, melainkan menjadi ruang refleksi dan konsolidasi untuk memperkuat peran strategis sektor kemaritiman dalam pembangunan daerah maupun nasional.

“Penguatan sektor kemaritiman harus ditopang oleh SDM yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global. Inilah kunci agar Jawa Timur mampu memainkan peran strategis dalam industri pertahanan maritim nasional,” jelasnya.

Khofifah turut menyampaikan ucapan selamat atas Dies Natalis ke-39 Universitas Hang Tuah serta harapan agar institusi tersebut terus berkontribusi dalam pengembangan SDM maritim Indonesia.

Sementara itu, Rektor Universitas Hang Tuah Laksamana Muda (Purn) Dr. Ir. Avando Bastari menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung peningkatan kualitas SDM, khususnya di bidang kelautan dan kemaritiman.

“Sebagai bagian dari ekosistem pendidikan tinggi di Jawa Timur, UHT siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemprov Jatim dalam mencetak SDM Unggul, memperkuat riset dan inovasi serta mendukung pembangunan daerah yang inklusif,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa Universitas Hang Tuah terus memperkuat program pengabdian kepada masyarakat, khususnya di wilayah pesisir, melalui program desa binaan yang mencakup pendampingan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan literasi masyarakat.

“Kami berharap program pengabdian ini akan bersinergi dengan program Pemprov Jatim sehingga keberadaan UHT tidak hanya dirasakan di lingkungan kampus, tetapi juga memberikan manfaat dan dampak langsung bagi masyarakat luas, khususnya di Jawa Timur,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, Khofifah berkesempatan melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemprov Jawa Timur dan Universitas Hang Tuah tentang kerja sama pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia.

Perjanjian kesepakatan bersama yang dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya sehingga terwujudnya pelayanan kepada masyarakat Jawa Timur.

Melalui penandatanganan perjanjian kesepakatan bersama tersebut diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap penguatan sumber daya manusia, pengembangan riset terapan dan pemberdayaan masyarakat. (Dwi Arifin)

Cegah Banjir, Pansus DPRD Surabaya Dorong Normalisasi Drainase Rutin

Posted on 7 Mei 20267 Mei 2026 by News Kempalan

Ketua Pansus Komisi C DPRD Surabaya Sukadar. (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Panitia Khusus (Pansus) Pengendalian dan Penanggulangan Banjir DPRD Kota Surabaya kembali menyoroti persoalan klasik penanganan banjir di Kota Pahlawan, yakni minimnya alat dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) untuk normalisasi saluran drainase.

Hal itu diungkapkan Ketua Pansus Komisi C DPRD Surabaya Sukadar dalam Rapat Pansus Pengendalian dan Penanggulangan Banjir di Surabaya pada Rabu (7/5). Rapat ini dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Di antaranya Bappeda, Bapenda, BPKAD, BPBD, DSDABM, Bagian Hukum dan Kerja Sama, serta Pakar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dari Universitas Narotama Dr. Rusdianto Sesung.

Dalam forum tersebut, Sukadar menegaskan bahwa normalisasi drainase secara rutin dan berkala menjadi salah satu langkah penting untuk mengendalikan banjir di Surabaya.

Rapat Pansus Pengendalian dan Penanggulangan Banjir di Kota Pahlawan yang digelar pada Rabu (7/5).

Menurutnya, selama ini proses normalisasi saluran sering terkendala keterbatasan alat berat maupun personel di tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Kelurahan tidak punya satgas normalisasi. Satgas itu hanya ada di tingkat kecamatan dengan jumlah sekitar 10 orang. Kalau mengandalkan tenaga manual untuk meng-cover seluruh drainase dalam satu kecamatan tentu tidak cukup. Harus dibantu alat,” ujar Sukadar.

Ia menjelaskan, usulan normalisasi dari masyarakat selama ini kerap menumpuk karena alat yang tersedia harus bergantian digunakan di berbagai wilayah. Akibatnya, banyak saluran drainase di kampung-kampung tidak tersentuh normalisasi secara berkala.

“Sering masyarakat mengeluh karena usulan normalisasi antreannya panjang. Alatnya masih dipakai di wilayah lain. Akhirnya sampai sekarang belum ada normalisasi yang terjadwal rutin dilakukan pemerintah kota,” katanya.

Sukadar menilai, pengendalian banjir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan saluran baru. Pemerintah Kota Surabaya juga harus memastikan adanya pemeliharaan dan normalisasi rutin, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan, meskipun tidak ada usulan langsung dari warga.

“Kalau normalisasi dilakukan rutin, sedimentasi dan tumpukan kotoran di drainase maupun sungai bisa dibersihkan hampir setiap hari. Ini penting untuk pengendalian banjir,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, pansus juga membahas skema pendanaan melalui dana kelurahan (dakel). Sukadar berharap ada slot atau porsi khusus anggaran yang dapat digunakan untuk kegiatan normalisasi saluran.

Menurut dia, selama ini dana kelurahan lebih banyak direalisasikan berdasarkan usulan warga melalui RT/RW dan musyawarah pembangunan kelurahan. Sementara usulan normalisasi drainase masih jarang dimasukkan dalam prioritas masyarakat.

“Kami berharap ada persentase anggaran yang disisihkan khusus untuk pengendalian banjir, termasuk pengadaan alat maupun kegiatan normalisasi,” ujarnya.

Sementara itu, pakar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, Dr Rusdianto Sesung, menyebut secara regulasi penganggaran biaya normalisasi sebenarnya memungkinkan dilakukan melalui dana kelurahan.

Ia menjelaskan, selama ini pembangunan drainase kerap dilakukan tanpa diikuti perawatan berkala, sehingga sedimentasi kembali menumpuk dan memicu banjir.

“Pembangunan saluran selama ini setelah selesai dibangun sering ditinggal begitu saja tanpa normalisasi. Padahal perawatan itu penting agar fungsi drainase tetap optimal,” katanya.

Rusdianto mengungkapkan, hasil pembahasan pansus menemukan bahwa penganggaran biaya normalisasi telah memiliki dasar kode akun dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yakni pada nomenklatur belanja barang dan jasa.

“Sudah dicek, kode akunnya tersedia di SIPD yaitu 5.1.02.05. Jadi memungkinkan dialokasikan biaya perawatan atau normalisasi terhadap saluran-saluran tersebut,” terang Rusdianto.

Pembangunan drainase yang menggunakan dana kelurahan banyak dilakukan di lahan non-aset pemerintah kota, sehingga mekanisme penganggarannya masuk dalam belanja barang dan jasa..

“Nanti ke depan kelurahan bisa mengalokasikan dana untuk biaya normalisasi saluran. Jadi ada dasar hukumnya dan ada kode akunnya,” jelasnya.

Terkait pengawasan penggunaan anggaran, Rusdianto menegaskan mekanisme pengawasan tetap dilakukan secara internal oleh Inspektorat Kota Surabaya maupun eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia berharap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Penanggulangan Banjir yang sedang dibahas Pansus dapat segera disahkan agar menjadi payung hukum dalam penanganan banjir di Surabaya.

“Dengan adanya raperda ini, nantinya pemerintah kota memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengendalikan dan menanggulangi banjir, termasuk dalam penganggaran dan pelaksanaan program di lapangan,” tandasnya. (Andra Jatmiko)

Triwulan I 2026 Ekonomi Jatim Tumbuh 5,9 Persen, Tertinggi di Jawa

Posted on 7 Mei 2026 by News Kempalan

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

SURABAYA-KEMPALAN: Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I Tahun 2026 yang mencapai 5,96 persen (y-on-y) dan menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa disebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai bukti nyata ketahanan sekaligus akselerasi ekonomi Jatim di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

Tak hanya melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, capaian tersebut juga menunjukkan kuatnya fondasi ekonomi Jawa Timur yang terus bergerak produktif di berbagai sektor strategis. Sementara secara quarter-to-quarter (q-to-q), ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 1,25 persen dibandingkan Triwulan IV Tahun 2025.

“Alhamdulillah, di tengah tantangan global yang masih dinamis, ekonomi Jawa Timur mampu tumbuh tertinggi se Jawa dan melampaui nasional. Ini patut kita syukuri sekaligus menjadi motivasi untuk terus memperkuat fondasi ekonomi daerah,” ujar Khofifah di Surabaya, Kamis (7/5).

Menurut Khofifah, capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga akselerasi aktivitas ekonomi masyarakat, memperkuat daya beli, serta mendorong produktivitas sektor-sektor strategis.

Struktur utama ekonomi Jawa Timur ditopang oleh tiga sektor utama, yaitu industri pengolahan sebesar 31,45 persen, perdagangan sebesar 18,77 persen, dan pertanian sebesar 10,51 persen.

Jawa Timur juga tercatat sebagai penyumbang terbesar kedua setelah DKI Jakarta terhadap perekonomian Pulau Jawa sebesar 25,16 persen serta kontributor terbesar kedua terhadap perekonomian nasional sebesar 14,40 persen.

Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada Triwulan I Tahun 2026 terjadi pada sektor jasa lainnya yang tumbuh sebesar 13,44 persen. Pertumbuhan tersebut didorong meningkatnya aktivitas rekreasi dan pariwisata sepanjang Januari hingga Maret 2026.

Selain itu, sektor akomodasi dan makan minum juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, antara lain didorong pelaksanaan Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara berdasarkan komponen pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 20,33 persen. Hal tersebut didorong peningkatan realisasi belanja pegawai melalui pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN Tahun 2026, serta peningkatan belanja barang dan jasa yang disalurkan kepada masyarakat, termasuk melalui Program MBG.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi global yang belum sepenuhnya stabil, Pemprov Jawa Timur terus memperkuat berbagai strategi pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat melalui pasar murah dan stabilisasi pasokan pangan.

Selain itu, Jawa Timur juga terus mengakselerasi perdagangan antardaerah dan ekspor melalui pelaksanaan Misi Dagang dan Investasi ke berbagai provinsi maupun negara mitra.

Sepanjang tahun 2025, Pemprov Jawa Timur telah melaksanakan Misi Dagang di 12 provinsi mitra dengan total transaksi mencapai Rp16,30 triliun. Sedangkan pada tahun 2026, Misi Dagang di Jawa Tengah mencatatkan transaksi sebesar Rp3,15 triliun dan di DKI Jakarta sebesar Rp5,74 triliun. Sementara Misi Dagang ke Malaysia mencatatkan potensi transaksi sebesar Rp15,25 triliun.

“Misi dagang menjadi instrumen penting dalam memperkuat perdagangan antardaerah sekaligus memperluas pasar produk Jawa Timur,” terang Khofifah.

Di akhir, Khofifah menegaskan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah.

“Oleh sebab itu, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terus bersinergi dan berkolaborasi menjaga Jawa Timur tetap aman, kondusif, dan produktif sebagai Gerbang Baru Nusantara,” katanya. (Dwi Arifin)

Khofifah Apresiasi Kinerja Bank Jatim, Cetak Laba Rp1,546 Triliun

Posted on 6 Mei 2026 by News Kempalan

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (tengah) saat menghadiri RUPS Tahunan Bank Jatim di Surabaya, Rabu (6/5).

SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi kinerja Bank Jatim yang mencatat pertumbuhan impresif sepanjang Tahun Buku 2025.

Capaian tersebut dinilai mencerminkan fungsi intermediasi yang berjalan baik, sekaligus menjaga keseimbangan antara ekspansi dan kualitas.

“Kinerja keuangan Bank Jatim sepanjang 2025 patut diapresiasi, tercermin dari pertumbuhan aset, penyaluran kredit, serta penguatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang konsisten,” ujar Khofifah saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan di Surabaya, Rabu (6/5).

Secara konsolidasi, aset Bank Jatim tumbuh 42,93 persen dari Rp118,14 triliun menjadi Rp168,85 triliun. Penyaluran kredit meningkat 46,65 persen dari Rp75,35 triliun menjadi Rp110,50 triliun, sementara DPK naik 41,36 persen dari Rp90,01 triliun menjadi Rp127,24 triliun.

Dari sisi laba rugi, kinerja juga menunjukkan tren positif. Pendapatan bunga meningkat 22,64 persen menjadi Rp10,16 triliun, pendapatan bunga bersih naik 25,90 persen menjadi Rp7,08 triliun, serta laba bersih tumbuh 24,80 persen menjadi Rp1,61 triliun.

Secara bank only, laba Bank Jatim mencapai Rp1,546 triliun—tertinggi di antara seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia sekaligus menjadi capaian terbaik sepanjang sejarah perseroan.

“Ini menunjukkan pertumbuhan tidak hanya kuantitatif, tetapi juga ditopang kualitas pendapatan dan ketahanan bisnis yang kuat,” tegasnya.

Dalam RUPS tersebut, Bank Jatim juga membagikan dividen Rp56,62 per lembar saham, meningkat dari tahun sebelumnya Rp54,71. Total dividen mencapai Rp850,17 miliar atau 55 persen dari laba bersih 2025.

Khofifah juga memberikan sejumlah arahan strategis. Di antaranya memperkuat posisi sebagai regional champion, mengoptimalkan Kelompok Usaha Bank (KUB), mempercepat transformasi digital melalui JConnect, meningkatkan pembiayaan sektor produktif terutama UMKM, serta memperkuat tata kelola dan manajemen risiko.

Ia menegaskan, RUPS harus menjadi momentum penguatan komitmen untuk inovasi dan kinerja berkelanjutan. “Kita optimistis Bank Jatim akan semakin berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi daerah menuju Jawa Timur yang maju dan berdaya saing,” ujarnya.

Khofifah juga menyoroti peran strategis Bank Jatim dalam mendukung perekonomian daerah. Pada 2025, Jawa Timur menjadi penyumbang ekonomi terbesar kedua nasional dengan kontribusi 14,40 persen terhadap PDB Indonesia dan tumbuh 5,85 persen, di atas rata-rata nasional 5,39 persen.

Bahkan, pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,96 persen (year on year), tertinggi di Pulau Jawa.
Menurutnya, capaian tersebut didukung struktur ekonomi yang kuat, terutama sektor industri, perdagangan, dan pertanian, serta sinergi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan tenaga kerja.

Dalam konteks itu, Bank Jatim dinilai memiliki posisi strategis sebagai penggerak ekonomi daerah, termasuk dalam mendukung pembiayaan UMKM. Khofifah juga mendorong optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 5,99 persen.

“Ini adalah kabar baik dan harapan baru bagi pelaku usaha kecil. Saya minta seluruh cabang Bank Jatim proaktif menangkap peluang ini,” katanya.

Ke depan, ia menekankan pentingnya transformasi digital yang menyeluruh, tidak hanya pada layanan, tetapi juga pola pikir dan pengambilan keputusan, seiring meningkatnya kompetisi industri perbankan dan risiko digital.

“Bank Jatim harus tetap agile namun prudent, menjaga kepercayaan publik, dan terus berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” tandasnya. (Dwi Arifin)

Analisis

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru