Penulis: News Kempalan

BLITAR-KEMPALAN: Untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap bencana, SMKN 1 Doko Kabupaten Blitar mendapatkan pelatihan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Kegiatan ini merupakan kerja bereng Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur bersama Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada siswa, guru, dan tenaga kependidikan mengenai mitigasi bencana, serta langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pelatihan SPAB ini diadakan pada Selasa dan Rabu, 11-12 Februari 2025.

Kegiatan ini juga merupakan inisiatif dan kesadaran guru dan tenaga kependidikan untuk mengadakan sosialisasi SPAB sebagai langkah awal mitigasi bencana. Apalagi, program ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 33 Tahun 2019, yang mengatur tentang penyelenggaraan SPAB di lingkungan sekolah.

Tujuan utama SPAB adalah membangun sekolah yang tangguh terhadap bencana dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami risiko bencana. Serta meningkatkan sarana dan prasarana sekolah agar lebih siap menghadapi situasi darurat.

Kepala SMKN 1 Doko yang diwakili Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Indrayati mengatakan, kesadaran bencana sangat penting di lingkungan pendidikan. “Sebagai bagian utama dari kegiatan ini, dilakukan pemaparan materi mengenai mitigasi bencana oleh BPBD Kabupaten Blitar dan fasilitator SRPB Jatim,” katanya, Selasa, (11/2).

Materi SPAB ini mencakup langkah-langkah antisipasi sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Selain itu, dilaksanakan simulasi jalur evakuasi dan pemasangan rambu evakuasi di titik-titik strategis sekolah untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat.

Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Blitar Ivong Berttyanto mengatakan, Blitar masih memiliki potensi bencana akibat hujan lebat dan angin kencang. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor, banjir, serta bencana lainnya.

“BPBD Kabupaten Blitar sangat mengapresiasi usulan dan permohonan dari SMKN 1 Doko yang merupakan satu-satunya sekolah dengan visi dan misi jelas terkait kesiapsiagaan bencana,” kata Ivong Berttyanto.

Kegiatan ini ditutup dengan sesi foto bersama antara BPBD, pihak sekolah, serta seluruh peserta kegiatan. Dengan adanya program SPAB ini, diharapkan SMKN 1 Doko dapat menjadi sekolah tangguh bencana yang siap dalam menghadapi berbagai situasi darurat.

SPAB di sekolah ini difasilitatori oleh Yan Aditya Putra, Ghisda Jutyawan, dan Wahid Zeinuddin. Hadir pula Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Kabid)  BPBD Kabupaten Blitar, Sabar.(Dwi Arifin)

NGANJUK-KEMPALAN: Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono didampingi Penjabat Bupati Nganjuk Sri Handoko membebaskan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) korban pasung di  Jl. Kapten Tendean III, Dsn. Kartoharjo RT 03 RW 02 Ds Kartoharjo, Kec. Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Selasa (11/2).

“Ini bagian dari melindungi hak hak manusia, sesuai dengan Asta Cita nomer satu bagaimana ideologi Pancasila dan perlindungan hak manusia,” kata Adhy Karyono usai mengevakuasi ODGJ korban pasung.

Pj. Gubernur Jatim ini turut langsung dalam proses evakuasi pembebasan klien ODGJ korban pasung berinisial MD (30) mulai dari melepas pasung, menyisir, dan memakaikan baju. Pada proses evakuasi ini Pj. Gubernur didampingi petugas Jatim Social Care (JSC) dan dari RSJ Menur.

“Kita tidak ingin ada yang termasuk ODGJ atau stress atau apapun yang tidak dalam perlindungan hidup di dalam keluarga tapi juga masih ada pemasungan. Ini kan tidak baik,” katanya.

Selain MD, ada empat orang ODGJ lainnya yang hari ini dibebaskan dan dilepas menuju RSJ Menur antara lain inisial MA(39) asal Ds. Juwet, Kec. Nggrogot,  R (49) dari Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, E(33) dari Ds. Bangsri, Kec. Kertosono, dan P asal Ds. Bangsri, Kec. Kertosono (44).

Usai pembebasan ini, Adhy juga menyaksikan pemberangkatan Tim Bebas Pasung dan klien ODGJ korban pasung menuju RS Jiwa Menur Surabaya dari Pendopo Kabupaten Nganjuk.

Sedangkan Tim Bebas Pasung ini melibatkan beberapa pihak, yaitu Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk, Dinas Sosial Jatim, Dinas Sosial Kab. Nganjuk, dan RSJ Menur.

“Kita punya Rumah Sakit Jiwa Menur yang memang spesialis menangani tentang persoalan ODGJ, stress berat, psikosomatis, dan sebagainya, skizofrenia,” ujarnya.

Berdasarkan data yang diambil dari laman https://www.e-pasung.jsc.web.id/rekap/keseluruhan Dinas Sosial Jatim, saat ini masih ada 253 ODGJ di Jawa Timur yang masih menjadi korban pasung. Dan hari ini berkurang 5 orang sehingga masih ada 248 orang ODGJ lagi yang terpasung.

“Kita cek dari data kita banyak sekali ya dan sekarang berangsur angsur berkurang, Kalau kita lihat di 2025 di dalam e-pasung kita punya data di Jawa Timur ada 253 orang. Ini menjadi PR kita dan beberapa kabupaten kota sudah mulai berkurang,” ujarnya.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa ODGJ korban pasung di Jawa Timur masih tinggi. Dan ia berharap tahun ini Jawa Timur bisa bebas pasung. Namun demikian masih banyak tantangan yang dihadapi untuk mencapai target tersebut diantaranya kesadaran masyarakat dan keluarga.

“Mungkin karena keterbatasan kemampuan kemudian tidak mampu memproteksi, pada akhirnya memilih untuk pasung. Sementara memang selesai, tetapi bagaimana kondisi penderitanya? Tidak sedikit yang dipasung itu pada akhirnya meninggal,” ungkapnya.

Adhy menjelaskan bahwa proses membebaskan ODGJ korban pasung ini tidak hanya dibebaskan dari pasung kemudian selesai. Tetapi ada beberapa tahapan seperti rehabilitasi medis di RSJ Menur dan rehabilitasi sosial di UPT milik Dinas Sosial Jatim hingga akhirnya ODGJ ini nanti bisa dikembalikan kepada keluarga.

“Kita tangani secara medis dulu, setelah itu kita dengan rehabilitasi sosialnya ada di balai di Dinas Sosial. Ada UPT ya yang bisa menangani masalah itu, supaya bisa bersosialisasi kemudian ada perubahan-perubahan untuk ke arah menjadi lebih sehat dan mandiri,” terangnya.

Lebih dari itu, Adhy menegaskan bahwa seluruh proses pembebasan ODGJ korban pasung ini akan dibiayai oleh Pemprov Jatim. Sehingga tidak akan membebani keluarga dari ODGJ korban pasung tersebut.

“Dari mulai kita out reach ke sini kemudian rehabilitasi medis, kejiwaan sampai kepada rehabilitasi sosial itu menjadi tanggung jawab atau ditanggung oleh provinsi,” ucapnya.

Adhy juga menyampaikan apresiasi kepada Pj. Bupati Nganjuk Sri Handoko yang dinilai sangat membantu dalam proses ini. Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan update perkembangan dari ODGJ korban pasung yang mendapatkan perawatan.

“Tentu Pak Pj akan memperoleh laporan secara berkala, juga Dinas Sosial Kabupaten Kota dan disampaikan keluarganya,” tegasnya.

Selain itu, Adhy juga  memastikan bahwa pihak keluarga ODGJ korban pasung akan mendapatkan akses untuk mengetahui progress dari ODGJ yang tengah direhabilitasi. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bagi pihak keluarga.

“Kita berikan juga akses untuk keluarga bisa menengok perkembangannya,” imbuhnya.

Ia berharap dengan dukungan berbagai pihak dan proses pembebasan ODGJ korban pasung yang terus berjalan dalam waktu dekat bisa mewujudkan Jawa Timur bebas pasung.

“Kita doakan bahwa Jawa Timur bisa bebas dari pasung karena itu melanggar hak hak asasi manusia,” harapnya. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut hangat kunjungan Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Surabaya Mr. Xu Yong, di Ruang Kerja Wali Kota, Selasa (11/2). 

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Eri dan Konjen Tiongkok berupaya memperkuat sister city. Salah satunya dengan menjalin kerjasama dalam bidang investasi dan teknologi.

Sebab sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menjalin sister city dengan Tiongkok, yaitu Kota Xiamen dan Kota Guangzhou dalam bidang pendidikan, kebudayaan, hingga teknologi.

Wali Kota Eri mengatakan, kedatangan Konjen Tiongkok adalah untuk membahas upaya kerjasama yang berkelanjutan dalam berbagai bidang.

“Beliau ingin lebih ada kegiatan yang bermanfaat. Saya sampaikan, saya memiliki banyak hal terkait pariwisata, pembangunan gedung, dan transportasi,” kata Eri.

Oleh sebab itu, Konjen Tiongkok berencana mengundang Wali Kota Eri beserta jajaran Pemkot Surabaya ke RRT terkait tindak lanjut pembahasan kerjasama.

“Di sana akan diundang semua kota, mencari kota yang mirip dengan Surabaya dan akan bekerjasama. Saya sampaikan siap untuk itu,” ujar dia.

Ia menyebut, terdapat dua fokus utama yang akan disampaikan. Pertama adalah tentang kolaborasi dengan investor Tiongkok terhadap pengembangan lahan yang di Kota Pahlawan. 

Salah satunya Eks THR-TRS atau yang kini dikenal sebagai Surabaya Expo Center (SBEC) menjadi area multifungsi dengan konsep Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions (MICE).

“Kita berbicara tentang pengembangan lahan, karena Surabaya memiliki banyak lahan. Mungkin bisa investasi dalam penambahan wahana permainan,” sebutnya.

Dan fokus yang kedua, Wali Kota Eri ingin memperkuat nuansa Chinatown di kawasan Kya-Kya Kembang Jepun. Sebab, Konjen Tiongkok mengaku bahwa banyak warga negaranya yang berkunjung ke Kota Pahlawan dan mengunjungi Kya-Kya Kembang Jepun.

“Maka ada satu ikon yang bisa di pasang di Kya-Kya, apakah itu Pagoda, atau Patung Panda sehingga Kya-Kya nanti menjadi Chinatown,” terangnya.

Karena itu, Eri berharap bisa memperkuat sister city dengan mempererat jalinan kerjasama dengan Tiongkok dalam berbagai bidang. 

“Tidak hanya berhenti di dalam bidang tertentu, tetapi sister city juga bisa ke semua bidang. Baik pariwisata, teknologi, hingga transportasi,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Eka Candrarini Surabaya terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Bahkan, RSUD yang berlokasi di Jalan Medokan Asri Tengah, Rungkut, Surabaya, ini telah resmi menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan sejak 10 Januari 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSUD Eka Candrarini drg. Bisukma Kurniawati menjelaskan, dengan adanya kerja sama ini, pasien kini dapat mengakses layanan kesehatan dengan sistem rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.

“Sesuai aturan BPJS Kesehatan, pasien yang ingin berobat ke poli harus memiliki rujukan dari Puskesmas atau klinik. Sementara untuk kasus gawat darurat, pasien bisa langsung datang ke IGD (Instalasi Gawat Darurat),” ujar drg. Bisukma, Selasa (11/2).

Menurutnya, sebelum kerja sama dengan BPJS Kesehatan, pasien yang berobat ke RSUD Eka Candrarini harus membayar sebagai pasien umum. Namun, setelah BPJS mulai berlaku, jumlah pasien kini mengalami peningkatan. “Setelah BPJS Kesehatan dibuka, pasien banyak. Karena kalau kita belum kerjasama BPJS, kan harus pasien umum,” jelas dia.

Pihaknya mencatat, saat ini RSUD Eka Candrarini rata-rata melayani sekitar 30 hingga 50 pasien Instalasi Rawat Jalan (IRJ) per hari. Selain itu, Instalasi Rawat Inap (IRNA) juga sudah berjalan, dengan pasien pertama yang menjalani perawatan pada 18 Januari 2025.

“Semua poli juga sudah dibuka, kecuali poli jiwa dan bayi tabung. Poli gigi, penyakit dalam, ibu dan anak, bedah, mata, serta THT semuanya sudah tersedia,” ungkap dia. 

Ke depan, drg. Bisukma memastikan bahwa RSUD Eka Candrarini akan terus meningkatkan fasilitas dan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. “Kemarin awal IGD dan rawat jalan sudah jalan, sekarang dengan rujukan BPJS Kesehatan, kita buka semuanya,” imbuhnya.

Sebagai upaya mendukung layanan kesehatan, drg. Bisukma menyatakan bahwa RSUD Eka Candrarini akan menambah Sumber Daya Manusia (SDM). Penambahan SDM itu dilakukan melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Kita menunggu CPNS dan PPPK. CPNS kita menerima formasinya sekitar 400 an. Prosedur CPNS sama dengan yang lainnya, ada (formasi) dokter, perawat, tenaga kesehatan,” pungkas dia.

Diketahui sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi mengoperasikan RSUD Eka Candrarini secara bertahap sejak Rabu (18/12). RSUD ini dilengkapi berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari pelayanan medis, IGD, IRJ, instalasi bedah sentral (IBS) dan IRNA.

Selain itu, RSUD di wilayah Surabaya Timur ini juga dilengkapi sejumlah pelayanan penunjang medis lainnya. Di antaranya, farmasi, laboratorium klinis, bank darah hingga radiologi. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN:Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik-praktik yang berpotensi merusak moral dan kaidah agama. Karenanya, ia meminta jajaran di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memberantas jika menemukan praktik perjudian, warung pangku maupun peredaran minuman keras (miras) ilegal.

Demikian ditegaskan Wali Kota Eri Cahyadi saat memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) di Graha Sawunggaling, Gedung Pemkot Surabaya, Selasa (11/2).

Dalam arahannya, Wali Kota Eri meminta seluruh Kepala PD baik kepala dinas, camat, maupun lurah, untuk memberikan tindakan tegas jika menemukan keberadaan warung pangku yang beroperasi di Kota Pahlawan.

“Surabaya ini kota yang penuh dengan kaidah agama, maka saya tidak ingin ada warung pangku di kota ini. Apapun itu, lawan. Karena ini sudah melanggar aqidah agama,” tegas Eri dalam arahannya.

Menurutnya, keberadaan warung pangku tidak hanya bertentangan dengan norma agama, tetapi juga bisa merusak tatanan sosial di Kota Surabaya. Ia pun menegaskan bahwa para pemimpin di wilayah harus memiliki ketegasan dalam menjalankan tugas mereka. “Ketika perbuatan apapun yang melanggar agama, maka disitulah muncul kerusakan,” tegas dia.

Selain mencegah keberadaan warung pangku, Wali Kota Eri juga menegaskan larangan peredaran minuman keras (miras) di luar tempat yang telah memiliki izin resmi. “Kita tidak bisa menghindari keberadaan tempat hiburan malam yang punya izin. Tapi saya tidak mau miras dijual bebas di warung-warung, toko-toko kecil atau di perumahan,” pintanya.

Tidak hanya itu, Eri juga menekankan jajarannya untuk mencegah adanya praktik-praktik perjudian apapun di seluruh wilayah Kota Pahlawan. “Tidak ada judi di Surabaya, apakah itu judi burung dara (merpati) atau judi lainnya. Kalau ada, harus berani melawan,” jelas dia.

Ia menekankan bahwa perbuatan yang melanggar agama dan hukum hanya akan membawa kerusakan bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta aparat pemerintah bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam menegakkan aturan ini.

“Saya tidak ingin ada warung pangku, tidak ingin ada perjudian, tidak ingin ada peredaran minuman keras yang dijual ilegal. Gandeng Polsek dan Koramil untuk menyelesaikan semuanya,” katanya.

Di samping warung pangku, judi dan miras, Wali Kota Eri kembali menginstruksikan agar pungutan liar (pungli) dan parkir liar di Kota Surabaya diberantas. “Saya tidak mau ada parkir liar dan pungutan liar di Surabaya, baik dari pegawai honorer atau PNS (Pegawai Negeri Sipil). Semua harus bersih,” pungkas dia. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN:  Rangkaian Kongres XVIII Muslimat NU dilanjutkan dengan kegiatan Khotmil Quran, Doa Bersama, dan Santunan 1.000 Anak Yatim di Jatim Expo, Selasa (11/2).

Yang istimewa, kegiatan ini turut diisi dengan tausiyah dan doa bersama Syeikh Syahawi. Serta turut dihadiri Dubes Malaysia untuk Indonesia H.E Dato’ Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kegiatan ini sengaja digelar untuk memetik keberkahan dari Allah SWT.. Sebab menyantuni anak yatim adalah perintah langsung dari Allah yang banyak sekali manfaat dan pahalanya.

“Di sini yang hadir ada Ulama  besar dari Mesir,  Syekh Syahawi. Semoga anak-anakku di sini menjadi anak yang sholeh shalehah dan ilmunya manfaat barokah,” tegas Khofifah.

Ia juga menyampaikan terima kasihnya pada kehadiran Duta Besar Malaysia untuk Indonesia. Yang dalam kesempatan ini bahkan membawa sejumlah penasihat menteri bidang ekonomi, bidang perdagangan, juga kesehatan.

“Mudah-mudahan anak-anak di sini bisa menuntut ilmu dan menggapai cita-citanya setinggi mungkin. Ada yang jadi guru besar, jadi duta besar, dan diplomat,” tegas Khofifah.

Pihaknya juga turut memotivasi anak-anak yatim yang hadir untuk terus belajar setinggi mungkin, bercita-cita setinggi mungkin untuk mencapai  masa depan lebih cerah ke depannya.

Lebih lanjut Khofifah menyampaikan bahwa agenda santunan ini memang direncanakan sejak awal sebelum ada perubahan jadwal pembukaan oleh Presiden Prabowo.

“Seperti biasa  sebelum ada kegiatan besar dalam tradisi muslimat itu selalu digelar santunan anak yatim, maka dua kali kita gelar santunan. Yang hari ini adalah jadwal aslinya,” tegas Khofifah.

Selain santunan anak yatim, siang ini pengarahan  pleno kongres akan dilakukan di Asrama Haji. Ketua Umum PBNU dijadwalkan akan hadir memberikan pengarahan pada peserta.

Sementara itu, dalam tausiyahnya Syekh Syahawi menekankan tentang pentingnya mengurusi dan memelihara anak yatim. Bahwa setiap manusia memiliki kewjiban untuk menunaikan haknya.

“Berikanlah kepada anak yatim hak-hak mereka. Yang kedua adalah sesungguhnya orang orang yang merampas memakan hak-hak anak yatim secara dzalim dan memakannya, maka sesungguhnya di dalam perutnya adalah api neraka,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Syekh Syahawi juga menyebutkan tentang Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori. Bahwa umat muslimat yang memelihara anak yatim nanti di hari akhir kedudukannya akan dekat dengan Rasulullah.

“Nabi Muhammad bersabda bahwa aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim kedudukannya seperti jari telunjuk dan tengah yang berdekatan,” ujarnya.

Anak yatim haruslah diurus dengan benar dan disayangi dengan layak. Ia pun melarang umat manusia untuk menyakiti dan mendholimi anak yatim. Dan baginya Allah akan memberikan pahala yang besar.

Malaysia Tingkatkan Investasi

Pada kesempatan tersebut, Khofifah yang juga gubernur terpilih di Pilgub Jatim 2024 mengungkapkan bahwa di sela padatnya kegiatan kongres, hari ini ia sempat melakukan pembicaraan dengan Dubes Malaysia untuk Indonesia H.E Dato’ Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin.

“Insya Allah akan ada peningkatan investasi dari Malaysia ke Jatim. Terutama Petronas. Nilainya cukup signifikan, sampai Rp 50 triliun,” katanya.

Menurut Khofifah, Dubes Malaysia itu datang ke Jawa Timur ingin melakukan konfirmasi, terutama karena nilai investasinya cukup signifikan.

Kunjungan ini, kata Khofifah, menindaklanjuti kunjungan Presiden Prabowo saat bertemu Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. “Rekomendasinya Pak Presiden Probowo antara lain kerjasama antara Pertamina dengan Petronas. Terutama di Jawa Timur,” jelasnya.

Dubes Malaysia datang ke Jawa Timur dengan tim yang cukup besar. “Dari 11 atase, ada 10 atase yang hari ini diajak ke Jawa Timur,” tegas Khofifah.

Selain Malaysia, sebenarnya banyak negara lain yang berminat investasi di Jatim. Hanya saja, mereka belum bersedia di publikasikan. “Kalau dengan Malaysia ini kan sudah selesai, termasuk dengan DPRD. Bahkan tahapan-tahapannya sudah mulai,” pungkas Khofifah. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Pemprov Jatim mendistribusikan bantuan sebanyak 870.000 dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ke 38 Kabupaten/Kota se-Jatim di Kantor Dinas Peternakan Prov. Jatim, Selasa (11/2).

Pendistribusian vaksin PMK ini dilakukan sebagai wujud tindak lanjut atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/31/013/2025 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan pada Januari lalu.

Bantuan vaksin PMK ini didistribusikan secara simbolis oleh Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono kepada lima daerah yaitu, Kab. Pamekasan 14.500 dosis, Kab. Kediri 28.750 dosis, Kab. Bojonegoro 25.250 dosis, Kota Probolinggo 1.600 dosis dan Kab. Pasuruan 18.000 dosis.

“Alhamdulillah kami mendapat support vaksin sebanyak 1,7 juta dosis dari Kementan RI melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hari ini kami mendistribusikan 520.000 dosis dan tambahan tahap kedua dari Kementan 350.000 yang akan dibagikan ke 38 Kab/Kota bagi yang jumlah rentan ternaknya banyak,” ungkap Pj. Gubernur Adhy kepada awak media.

Ia mengatakan, hingga saat ini Jatim telah mengantongi total 2,2 juta dosis. Sementara, kebutuhan vaksin PMK di Jatim setiap tahunnya mencapai 6,6 juta dosis. Sehingga masih diperlukan 4,4 juta dosis vaksin guna menekan laju penyebaran Wabah PMK di Jawa Timur.

Untuk itu, Adhy Karyono juga menghimbau seluruh Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur agar bisa mengalokasikan APBD-nya sebagai upaya penanggulangan wabah PMK di wilayahnya masing-masing.

“Kami sudah dapat laporan bahwa beberapa kab/kota sudah mengalokasikan berdasarkan surat darurat kami,” ucap Adhy.

Tidak hanya itu, Adhy juga mengajak masyarakat utamanya peternak untuk bisa melakukan vaksinasi mandiri bagi hewan ternaknya.

Ia mengatakan, pemerintah pusat melalui Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) di Jawa Timur telah menyediakan vaksin dengan harga terjangkau. Harapannya, peternak yang berbasis perusahaan dan koperasi bisa ikut melakukan vaksinasi secara mandiri.

“Jadi target kita adalah maayarakat yang memiliki ternak secara mandiri harus kita bantu. Sementara, dari Pusvetma Kementan itu menjual vaksin sangat murah. Daripada melihat nilai jual sapi atau kambing yang mahal lebih bagus alokasikan sedikit untuk menyelesaikan PMK,” tutur Adhy.

Upaya bersama ini disebut Adhy Karyono juga sebagai bentuk dukungan Pemprov Jatim sebagai Lumbung Ternak dan Lumbung Pangan Nasional. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Peternakan Prov. Jatim, Jatim menjadi provinsi dengan populasi sapi potong dan perah terbanyak yang mencapai 3,3 juta ekor. Angka tersebut berkontribusi 62% untuk sapi perah dan 28% untuk sapi potong dari total populasi nasional.

Karena itu, penanganan wabah PMK di Jatim disebut akan sangat berdampak secara nasional. Pasalnya, arus perpindahan ternak lebih banyak dari Jawa Timur dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

“Kami memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dan disarankan oleh Kementan RI kita lakukan. Kalau ternak di Jatim itu selesai vaksinasinya maka berdampak ke provinsi lain,” ujar Adhy.

“Walau dengan Inpres No.1 ini anggaran kita berkurang, tapi kami tetap upayakan bahwa ini adalah prioritas utama. Salah satu prioritas utama untuk mengendalikan populasi hewan ternak kita,” pungkas Adhy.

Senada, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI Dr. Drh. Agung Suganda mengatakan bahwa bantuan vaksin PMK ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk pengendalian wabah PMK di Indonesia.

Ia mengatakan, dari alokasi vaksin nasional sebanyak 4 juta dosis, 1,7 juta diberikan kepada Jawa Timur. Harapannya agar Jawa Timur bisa segera mengendalikan kasus PMK agar Jatim tetap menjadi lumbung ternak nasional.

“Tadi kami juga mengapresiasi Pemprov Jatim yang telah mengeluarkan darurat bencana non alam sehingga bisa mengakses anggarannya untuk pengadaan vaksin,” ucapnya.

Sehingga, ia mengatakan bahwa upaya penanganan wabah PMK merupakan upaya gotong royong dari seluruh pihak. Ditambah dengan strategi pelaksanaan vaksinasi serentak diharapkan bisa mengendalikan laju penyebaran virus PMK.

Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Drs. Musyafak Rouf dalam sambutannya mengaku siap dan mendukung seluruh upaya pemerintah pusat dan daerah guna menekan laju wabah PMK di Jawa Timur. Ia mengatakan, wabah PMK merupakan persoalan bersama yang akan berdampak pada persoalan-persoalan lain di masyarakat.

“Oleh karena itu kami bersama Pemprov Jatim akan terus menerus memperhatikan apa yang dibutuhkan dalam upaya penanganan PMK, walaupun dalam keadaan APBD yang banyak mendapat pengurangan,” tegasnya.

Sebagai informasi, tidak hanya vaksin PMK, turut didistribusikan pula obat-obatan untuk penanganan PMK dan penyakit ikutannya, yaitu 10.000 botol Analgesik, 11.000 botol Antihistamin, 11.000 botol vitamin ATP dan 8.500 botol vitamin ADE. (Dwi Arifin)