Penulis: News Kempalan

SITUBONDO-KEMPALAN: Bencana banjir pada tahun 2002 dan 2008 menjadi pelajaran bagi para siswa dan guru  SMAN 1 Situbondo. Agar mereka bisa tanggap menghadapi bencana, terutama banjir, sekolah yang berada di Jalan PB Sudirman No. 5A Desa Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo ini mengadakan pelatihan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

SPAB diadakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur dengan menggandeng Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jawa Timur sebagai fasilitatornya. Tiga fasilitator yang bertugas adalah Rachmad Subekti Kimiawan, A. Khairus Shafi, dan Yan Aditya Putra. Kegiatan ini diadakan pada Selasa-Rabu, 18-19 Februari 2025.

“Adanya SPAB ini diharapkan warga satuan pendidikan di SMAN 1 Situbondo dapat tanggap saat menghadapi bencana dan dapat mengurangi risiko akibat bencana yang terjadi. Selain banjir, sekolah ini pernah terdampak bencana gempa bumi,” kata Kepala SMAN 1 Situbondo Dwi Retno Susanti, Rabu (19/2).

Sedangkan Plt Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Kabid PK) BPBD Jatim Dadang Iqwandy mengatakan, Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang beberapa tahun terakhir Indeks Risiko Bencananya ada peningkatan. “Indek Risiko Bencana merupakan salah satu indikator pemerintah dalam menentukan regulasi untuk menentukan kebijakan di Komisi E dalam hal mitigasi bencana,” jelas Dadang Iqwandy.

Sementara, anggota DPRD Jatim Komisi E Zeiniye mengatakan, pentingnya kita semua duduk bersama dengan para pemangku kebijakan dalam menentukan kebijakan, terutama terkait dengan mitigasi bencana. “Hal ini terjadi ketika beberapa hari terakhir di Situbondo diguyur hujan 5 jam, dampaknya langsung terasa dengan terjadinya banjir. Sehingga mitigasi bencana sangatlah penting terutama pada satuan pendidikan,” ungkapnya.

Menurutnya, semua pihak berupaya meminimalisir dampak risiko yang ditimbulkan oleh bencana. “Bantuan simbolis saat terjadi bencana bukan merupakan solusi tetapi lebih pada edukasi pada fase prabencana. Hal ini guna meningkatkan kapasitas warga satuan pendidikan,” tambah Zeiniye yang membuka kegiatan ini.

Sekitar 100 peserta hadir dalam kegiatan SPAB ini yang meliputi 95 peserta perwakilan siswa, guru, staf sekolah, dan 5 orang BPBD Situbondo. Hadir pula Kalaksa BPBD Situbondo Sruwi Hartanto.(Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas I TPI Khusus Surabaya  Agus Winarto siap menerima masukan serta kritikan dari berbagai pihak demi meningkatkan pelayanan keimigrasian. Untuk itu,  pihaknya selalu terbuka dengan siapapun demi peningkatan pelayanan yang lebih baik.

“Masukan-masukan dan kritikan apapun akan kami terima untuk menjadi bahan bagi kami guna meningkatkan pelayanan keimigrasian,” kata Agus Winarto saat berkunjung ke PWI Jawa Timur di  Jl Taman Apsari, Selasa (18/2).

Agus Winarto yang baru seminggu menjabat Kakanim Surabaya ini menyampaikan, dirinya juga mengintensifkan sinergitas bersama dengan mitra dan instasi lain, supaya instansinya bisa memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat.

“Kedatangan kami ke PWI Jatim ini juga demi meningkatkan kemitraan yang selama ini telah terjalin. Kami berharap ada masukan  dan saran dari teman-teman wartawan,” ujar  Agus Winarto.

Dengan demikian, kata  mantan analis Keimigrasian Ahli Madya di Direktorat Jenderal Imigrasi ini, Kantor Imigrasi Surabaya bisa terus menjadi garda terdepan dalam pelayanan keimigrasian, inovasi, serta penegakan hukum yang lebih baik.

Sementara, Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim mengapresiasi kunjungan Kekanim Surabaya Agus Winarto.

Cak Item, panggilan akrab Lutfil Hakim merasa yakin, di tangan Agus Winarto Kantor Imigrasi Surabaya bisa semakin melesat dalam berbagai hal.

Apalagi, kata Cak Item,  pengalaman Agus Winarto di jabatan-jabatan sebelumnya terbukti mampu meningkatkan kualitas layanan keimigrasian.

“Saya yakin, Pak Agus akan membawa Kantor Imigrasi Surabaya semakin cemerlang,” ujar Lutfil Hakim didampingi jajaran pengurus PWI Jatim.(Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Dukungan Kesehatan Mental dan Psikososial (DKMP) di Convention Hall, Jalan Arief Rahman Hakim,  Selasa (18/2).

Bimtek tersebut diadakan untuk mendukung Standarisasi PUSPAGA RW dan keberhasilan Child Women Protection Management Program (CWPMP) Tahun 2025.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Ida Widayati mengatakan, kegiatan Bimtek bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para fasilitator PUSPAGA RW dalam memberikan layanan perlindungan anak dan perempuan, serta dapat memberikan dukungan yang efektif kepada kelompok yang rentan terhadap masalah psikologis.

“Saat ini kami memiliki 532 PUSPAGA di balai RW. Untuk itu, kami ingin memberikan tambahan pengetahuan kepada para fasilitator, sehingga mereka bisa melakukan penanganan yang cepat dan tepat kepada masyarakat,” terang Ida ditemui usai acara.

Selain para fasilitator, kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain narasumber ahli dari Kemen PPPA dan fasilitator Nasional DKMP, LSM / NGO Pemerhati Perempuan dan Anak, serta peserta yang terdiri dari para Kasi Kesra Kecamatan dan Kelurahan, Satuan Tugas (Satgas) Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) Kecamatan, serta Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kelurahan sebagai fasilitator PUSPAGA RW. 

“Bimbingan teknis ini merupakan langkah penting dalam menciptakan standar pelayanan yang lebih baik dalam mendukung kesejahteraan mental dan emosional anak-anak serta perempuan yang menghadapi trauma dan kekerasan,” kata Ida.

Ida menyampaikan, DKMP menjadi salah satu komponen krusial dalam pendekatan perlindungan yang lebih holistic dan integratif. Peningkatan kesadaran akan kondisi kesehatan mental, terutama bagi mereka yang mengalami kekerasan, pelecehan, atau trauma emosional melalui program ini diharapkan mampu memperkuat intervensi yang tepat serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada individu yang membutuhkan bantuan.

“Tujuan bimbingan teknis ini adalah terpenuhinya persyaratan kompetensi yang harus dimiliki sebagai Koordinator PUSPAGA RW dan tenaga profesi yang memberikan layanan di sana. Harapannya para fasilitator mampu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari,” jelas Ida.

Menurutnya, kesehatan mental yang baik adalah hak setiap individu. Oleh karena itu, dukungan psikososial sangat penting dalam proses pemulihan dan pemberdayaan perempuan serta anak-anak.

“Melalui bimbingan teknis ini, kami berharap seluruh peserta dapat memperkuat kapasitas mereka dalam memberikan layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan psikososial masyarakat,” imbuhnya.

Melalui kegiatan ini, Ida berharap setiap peserta akan lebih siap dan mampu memberikan dukungan yang lebih berkualitas, serta berkontribusi dalam mewujudkan program perlindungan anak dan perempuan yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk menciptakan keluarga yang lebih berkualitas dan sejahtera dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kesehatan mental dan psikososial,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Bimtek ini mencakup berbagai materi, diantaranya dukungan kesehatan mental dan psikososial, pemberian tugas link dan pemetaan aset, kesehatan mental dan psikososial, keterampilan psikoedukasi, dukungan psikologis awal, pemetaan aset lingkungan sekitar dan memahami karakter komunitas, kode Etik dan studi kasus, dan sosialisasi rencana tindak lanjut yang harus dibuat oleh peserta.  

Disamping itu, para peserta juga diajak untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman, sehingga mereka dapat saling memperkaya pengetahuan dan keterampilan dalam menangani berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Eri Cahyadi menghadiri forum Bakti APEKSI di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Selasa (18/2).

Di dalam forum yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) bersama APEKSI tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi membahas soal efektivitas dan efisiensi bekerja hingga proposal visi-misi di hadapan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia.

Di forum tersebut, turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto dan Direktur Eksekutif I APEKSI Alwis Rustam.

Sebagai Ketua Dewan APEKSI Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi ingin menyelaraskan pemikiran soal adanya efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.

Menurut Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi, adanya efisiensi anggaran sudah bukan hal baru bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Karena, ia menyebutkan, efisiensi anggaran sudah dilakukan Eri Cahyadi serta jajarannya di Pemkot Surabaya sejak tahun 2023.

Di tahun 2023, ia menjelaskan, sudah menerapkan kepada jajarannya untuk turun ke lapangan melakukan pelayanan di Balai RW. Mulai dari pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk), perizinan, hingga membuka layanan pengaduan di Balai RW.

“Itu semua dikerjakan di Balai RW, tidak ada satupun yang dikerjakan di kantor. Dan saya semuanya (pelayanan) menggunakan aplikasi dan meminta seluruh RT/RW untuk mempelajari (aplikasi itu) sehingga ketika ada warga yang ingin mengurus adminduk tidak perlu ketemu kami di kantor kelurahan, dan itu terjadi sejak tahun 2023,” jelasnya.

Menurutnya, efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat, itu selaras dengan programyang dijalankan oleh Pemkot Surabaya sejak tahun 2023. Karena yang diterapkan saat itu bukan sekadar soal efisiensi anggaran, akan tetapi efektivitas dan efisien dalam bekerja.

Diterapkannya hal itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya dapat menghemat anggaran sampai dengan Rp 300 miliar.

“Penghematan sampai dengan Rp 300 miliar itu terkait dengan ATK (alat tulis kantor), listrik, air, dan semuanya. Karena kami tidak lagi seperti, misal rapat model pertemuan seperti ini, cukup menggunakan daring, itu sudah kami lakukan,” katanya.

Wali kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu mengungkapkan, dampak diterapkannya efektivitas dan efisien dalam bekerja itu, Pemkot Surabaya berhasil menurunkan stunting hingga
kemiskinan secara drastis dalam waktu tiga tahun. Karena, hasil dari penghematan anggaran tersebut, dialihkan untuk menangani stunting hingga kemiskinan di Surabaya.

Diketahui, stunting di Surabaya saat itu sebanyak 28,5 persen tertinggi di Jawa Timur, kini turun menjadi 1,6 persen terendah se-Indonesia.

“Karena apa? Teman-teman itu turun, pegawai negeri tidak boleh di kantor. Kalau di kantor, ya nggak bisa menyelesaikan masalah. Kemiskinan saya saat itu sekitar 9 persen, hari ini menjadi 3,9 persen dalam tiga tahun, padahal saat itu kena pandem Covid-19  dua tahun,” ungkap Cak Eri.

Tidak hanya bicara soal itu, dalam kesempatan itu Cak Eri juga membahas soal proposal visi-misi yang akan ia terapkan setelah mengikuti retret kepala daerah mendatang.

Setelah mengikuti retret, ia meminta kepada masing-masing kepala perangkat daerah (PD) hingga staf di lingkungan Pemkot Surabaya untuk paparan proposal visi-misi.

“Semua kepala PD, mulai kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, itu paparan proposal terhadap visi misi saya, sehingga mereka harus tahu output-outcome-nya apa. Dia bekerja di mana saja bisa, tapi output-outcome-nya per hari tercapai atau tidak,” ujarnya.

Adanya proposal visi-misi, maka jajaran di lingkungan Pemkot Surabaya akan bisa mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Tidak hanya menyelesaikan permasalahan, jajaran Pemkot Surabaya akan lebih tahu data warga miskin, stunting, dan sebagainya. Hal ini, menurutnya relevan dengan adanya efektivitas dan efisien dalam bekerja.

“Maka saya tadi berharap kepada Pak Wamendagri tadi, jadi setiap setahun itu bisa bertemu dua kali membawa masalahnya masing-masing dari semua daerah. Setelah itu kita selesaikan bersama-sama,”
harapnya.

Di samping itu, Wamendagri RI Bima Arya Sugiarto berterima kasih kepada Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi karena telah mengumpulkan Kepala Bappeda se-Indonesia di dalam forum tersebut.

Menurutnya, adanya pertemuan ini bisa menyelaraskan pemikiran terkait adanya efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

“Nah, sekarang kita tabung dulu lah kisi-kisinya apa, supaya teman-teman di kementerian bisa mendapat bocoran di daerah seperti apa. Terima kasih kepada Ketua APEKSI, Wali Kota Surabaya (Eri Cahyadi) sudah memfasilitasi ini mengumpulkan teman-teman Bappeda, karena mereka ini yang tahu teknisnya regulasinya tahu, mana yang masih diperlukan dan perlu diefisiensikan,” kata Wamendagri Bima Arya.

Nantinya, lanjut Bima Arya, permasalahan yang ada di masing-masing daerah itu juga akan dibahas saat retreat kepala daerah pada 21-28 Februari 2025.

“Jadi (pertemuan) ini kita padatkan, paling tidak ini penting menjadi pembekalan dan sinkronisasi, sekaligus untuk membangun kemistri,” pungkasnya.
(Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.3/3258/436.2.2/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.

SE yang ditandatangani pada 14 Februari 2025 ini ditujukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) hingga camat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

SE tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta APBD TA
2025.

Selain itu, kebijakan ini juga merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja pemerintah.

Dalam SE tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa setiap Kepala PD dan camat wajib melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran secara sistematis dan terukur. Setidaknya terdapat 10 poin utama yang diinstruksikannya dalam SE tersebut.

“Melakukan reviu lanjutan untuk mempertajam efisiensi anggaran belanja pada APBD TA 2025 sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing,” ujar Wali Kota Eri dalam poin pertama SE.

Pada poin kedua, Wali Kota Eri menginstruksikan seluruh kepala PD melakukan efisiensi belanja yang
bersumber dari Transfer ke Daerah. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025.

Pun demikian pada poin ketiga, ia juga meminta Kepala PD untuk membatasi belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar atau focus group discussion (FGD).
“Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen,” imbuh Wali Kota Eri dalam poin keempat.

Kemudian pada poin kelima, Wali Kota Eri meminta kepala PD untuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.

“Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur,” tambah Wali Kota Eri dalam poin keenam.

Selanjutnya di poin ketujuh, ia meminta Kepala PD memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau alokasi anggaran
sebelumnya.

“Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian atau lembaga,” kata Wali Kota Eri pada poin kedelapan.

Sementara pada poin kesembilan, Wali Kota Eri meminta Kepala PD dan camat untuk menyesuaikan belanja APBD 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana diatur dalam kebijakan efisiensi ini.

“Menyampaikan hasil reviu dan efisiensi belanja sebagaimana poin nomor satu sampai sembilan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) maksimal Rabu, 19 Februari 2025,” tutupnya. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya melalui Satpol PP Kota Surabaya melakukan penyegelan terhadap delapan bangunan di wilayah Surabaya Barat, Senin (17/2).

Penyegelan dilakukan, karena bangunan tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG).

Ketua Tim Kerja Penindakan Satpol PP Surabaya Agnis Juistityas mengatakan, bangunan tersebut melanggar Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013.

“Penyegelan ini kami lakukan berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban (bantip) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (DPRKPP), karena bangunan-bangunan ini tidak memiliki IMB atau PBG,” kata Agnis, Selasa (18/2).

Agnis menjelaskan, sebelum dilakukan penyegelan berdasarkan bantib dari DPRKPP Surabaya, Satpol PP Surabaya secara humanis dan persuasif mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemilik tentang penyegelan.

“Sebelum melakukan penyegelan, kami telah memanggil pemilik pembangunan, akan tetapi banyak yang tidak hadir, sehingga kami lanjutkan ke proses penyegelan,” jelasnya.

Delapan bangunan di wilayah Surabaya Barat yang ditertibkan oleh Satpol PP Surabaya merupakan konstruksi yang masih dalam proses pembangunan.

“Saat kami lakukan penyegelan, bangunan-bangunan tersebut masih dalam proses pembangunan, sehingga belum seratus persen berbentuk bangunan jadi di dalamnya masih terdapat tukang bangunan yang bekerja, sehingga kami minta para pekerja di sana untuk meninggalkan bangunan tersebut,” terangnya.

Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa Satpol PP Surabaya akan terus berkolaborasi dengan DPRKPP Surabaya guna melakukan penindakan terhadap bangunan yang tak memiliki izin IMB atau PBG.

“Satpol PP akan terus berkoordinasi dengan dinas-dinas pemberi izin IMB atau PBG, serta melakukan monitoring dan verifikasi data bersama DPRKPP,” tegasnya.

Kepada para pemilik bangunan yang telah disegel, Agnis mengimbau agar segera mengurus IMB atau PBG miliknya sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami mengimbau kepada masyarakat yang akan mendirikan bangunan, untuk lebih dahulu mengurus IMB atau PBG sebagai syarat wajib mendirikan bangunan. Harapan kami agar masyarakat taat aturan, penyegelan yang kami lakukan ini juga sesuai dengan prosedur yang berlaku,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

JAKARTA-KEMPALAN:  Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak mengikuti Gladi Kotor Pelantikan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah di Kawasan Monumen Nasional Jakarta, Selasa (18/2).

Bersama dengan para kepala daerah dan wakil kepala daerah  terpilih yang akan dilantik 20 Februari mendatang, Khofifah dan Emil dibekali dan dilatih dengan materi baris berbaris. Mulai dari penghormatan, sikap sempurna, jalan di tempat, jalan, hingga posisi istirahat di tempat.

Secara khusus, Khofifah memaknai baris berbaris pagi ini sebagai momentum untuk membariskan pemikiran dan program seluruh kepala daerah terpilih. Sehingga ke depan semua program pembangunan yang berjalan berada dalam satu barisan untuk memajukan NKRI. Tentu ada local wisdom, ada prioritas pembangunan daerah yang berbeda, tetapi semua untuk kemajuan NKRI.

“Jangan dimaknai barisan secara fisik baris berbaris tetapi dibariskan pemikiran kita, dibariskan program kita.  Jadi NKRI ini satu barisan,” kata Khofifah.

Menurutnya, hal ini penting karena untuk membangun dan menjaga Indonesia dibutuhkan pemikiran dan program yang sejalan dan dalam satu barisan. Pasalnya setiap daerah memiliki program prioritas yang mungkin berbeda tetapi harus dipastikan semua ada pada koridor yang sama dan sejalan untuk kemajuan NKRI.

“Karena sebetulnya kita ini harus ada dalam satu barisan menjaga NKRI,” ucapnya.

Tak hanya itu, menurutnya, gladi ini juga penting terutama karena banyaknya jumlah kepala daerah dan wakil Kepala daerah  yang akan dilantik.

“Karena jumlahnya besar pasti ada mekanisme supaya lebih rapi, posisi masing masing ditentukan dan seterusnya,” imbuhnya.

Baginya, tidak ada kesulitan berarti saat mengikuti gladi ini, terlebih dirinya memiliki dasar pelatihan baris berbaris pramuka. Tentu hal ini membuat semua kepala daerah terpilih memutar kembali memorinya terkait baris berbaris saat mengikuti pramuka.

“Biasanya kalau seperti ini kita yang punya basic pramuka, masih ada sisa-sisa memori PBB (pelatihan baris-berbaris),” ungkapnya.

Selain bermanfaat untuk menyatukan semangat, menyatukan pemikiran, ajang ini dikatakannya juga bermanfaat sebagai wadah silaturahmi bagi kepala daerah terpilih. Sehingga ke depan upaya untuk membangun sinergi diantara kepala daerah menjadi lebih terbuka dan optimal.

“Ini penting untuk membangun kebersamaan program-program ke depan, sinergitas provinsi dengan kabupaten/kota, provinsi dengan provinsi dan seterusnya,” katanya.

Di sisi lain, terkait rencana retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Khofifah menyambut baik hal tersebut. Menurutnya melalui retreat seluruh kepala daerah akan bisa membangun kebersamaan dari program-program dan visi misi yang diusung masing-masing kepala daerah agar sejalan dengan program nasional.

“Kalau retreat bagus , saling membangun  sinergi visi misi kita, Indonesia ini besar provinsi kabupaten kota bisa membangun kebersamaan di dalam program-program nasional supaya landingnya bisa lebih programatik lebih progresif lebih sistemik,” tegasnya.

Sebagai informasi, usai pelantikan sejumlah kepala daerah terpilih wajib mengikuti pembekalan atau retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang selama seminggu, yaitu tanggal 21-28 Februari 2025. (Dwi Arifin)