Penulis: News Kempalan

SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima audiensi dan silaturahmi Komandan Lantamal V Laksmana Pertama TNI Arya Delano di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (15/4).

Dalam audiensi kali ini, Gubernur Khofifah mengapresiasi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut V karena telah memberikan dukungan  program nasional mewujudkan ketahanan pangan . Termasuk rencana, memberikan support lahan untuk menyukseskan program kedaulatan pangan.

“Jadi tadi disebutkan bahwa ada lahan milik Lantamal V di Surabaya dengan luas kurang lebih 70 hektar yang siap  mendukung kedaulatan pangan. Ini perlu kita apresiasi karena sinergitas dan kolaborasi yang beliau tawarkan bukan hanya sekadar wacana, tapi langsung ke action,” ujarnya.

Jawa Timur sendiri, kata Khofifah, kini berfokus pada kedaulatan pangan. Hal ini merujuk pada capaian hasil pangan terutama beras di Jatim. Tercatat, capaian padi Jatim pada tahun 2024 sebesar 9,27 juta ton atau setara dengan 5,35 juta ton beras. Bahkan di tahun 2025, Pemprov Jatim diberi target peningkatan produksi padi dari 9,27 juta ton menjadi 12,6 juta ton.

“Kontribusi ini setara dengan 17,56 persen dari kebutuhan nasional, mengukuhkan Jatim sebagai lumbung pangan nasional,” kata Khofifah.

Selain itu, Khofifah menyebut dukungan yang diberikan Lantamal V ini signifikan. Tidak hanya fokus pada pertahanan laut, selama ini juga membantu sektor-sektor lain sin̈ergi dengan  pemerintahan provinsi Jawa Timur. Seperti ekonomi dan pariwisata serta rumah tinggal layak huni.

Lantamal V, lanjut Khofifah, telah menjadi bagian yang kehadirannya bisa langsung dirasakan oleh  masyarakat. Maka dari itu, ia mengajak sinergitas dan kolaborasi harus diperkuat ke depannya.

“Sekarang masih suasana lebaran, jadi kami saling bersilaturahmi untuk saling maaf-maafan. Tapi terlepas dari itu, saya pikir momen ini bisa menjadi titik di mana semangat kita, komitmen kita, dan solidaritas kita semakin kuat untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Khofifah.

Dalam kesempatan ini, Khofifah juga mengajak Lantamal V tetap memberseiringi pemerintah dalam berbagai tantangan dan isu di masyarakat. Salah satu yang perlu disoroti adalah pagar laut.

“Saya minta tolong untuk bantuannya meng-update data di lapangan. Karena data terkait kepemilikan wilayah dan area itu dinamik, sering   berubah.,” terangnya.

Sementara itu, Komandan Lantamal V Laksmana Arya mengatakan bahwa dirinya akan selalu siap membantu Pemprov Jatim dalam mewujudkan berbagai program dan visi misi. 

“Saya ini asli Surabaya dan ternyata ditempatkan penugasan di Surabaya juga. Ini bentuk pengabdian saya dan tim kepada masyarakat. Kami datang memang untuk memberi laporan atas apa saja yang sudah kami kerjakan,” tegasnya.

“Ke depannya akan kami tingkatkan lagi agar impaknya langsung sampai di masyarakat,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

SUŔABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya bersama Tim Verifikator Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur (Jatim) dan UNICEF melakukan verifikasi lapangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM),  Selasa, (15/4). Verifikasi lapangan kali ini dilakukan di 20 kelurahan yang berada di 10 kecamatan di Surabaya. 

Sebanyak 10 kecamatan itu diantaranya Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Simokerto, dan Kecamatan Kenjeran. Seluruh kecamatan tersebut dinilai secara langsung oleh Tim Verifikasi 5 Pilar STBM Provinsi Jatim. 

Salah satu lokasi yang dinilai oleh Tim Verifikasi 5 Pilar STBM kali ini adalah Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Simokerto di Kecamatan Simokerto. Camat Simokerto, Noervita Amin mengatakan, verifikasi lapangan kali di Kecamatan Simokerto ini dilakukan di dua lokasi yakni RW 1 Kelurahan Sidodadi, dan RW 12 Kelurahan Simokerto. 

Noervita menjelaskan, ada beberapa penilaian yang dilakukan dalam verifikasi ini. Diantaranya, yakni kebiasaan masyarakat mencuci tangan menggunakan sabun, pemilahan sampah rumah tangga, pemanfaatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Komunal, dan sebagainya. 

“Penilaian kali ini melibatkan banyak elemen, dalam verifikasi STBM 5 pilar ini melibatkan semua instansi perangkat daerah (PD) terkait di lingkungan pemerintah kota. Jadi kita mengajak, mengajak masyarakat juga untuk mandiri terhadap kebersihan lingkungan, karena pengolahan sampah ini sangat penting, sebab sampah ini dampaknya sangat luar biasa,” kata Noervita. 

Tujuan adanya penilaian ini adalah untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan lingkungan. “Harapannya, mudah-mudahan nanti dua kelurahan di Simokerto bisa masuk kriteria dari tim verifikasi 5 pilar sehingga masyarakat bisa belajar hidup sehat dan sejahtera,” ujarnya.

Di samping itu, salah satu tim penilai dari UNICEF yakni Wash Officer UNICEF, Muhammad Afrianto Kurniawan mengatakan, di STBM tahun ini Pemkot Surabaya mengajukan penilaian 5 pilar. Diantaranya yakni, stop buang air besar sembarangan, mencuci tangan menggunakan sabun, pengolahan air minum dan limbah rumah tangga, pengolahan sampah rumah tangga, serta pengolahan limbah cair rumah tangga. 

Dalam penilaian ini, tim verifikator tidak hanya menilai dari segi sarana dan prasarananya saja, akan tetapi juga menilai perilaku warga dalam mengolah 5 pilar tersebut. Dalam kesempatan ini, tim verifikator memfokuskan penilaian pada 4 pilar lainnya, yakni mencuci tangan menggunakan sabun, pengolahan air minum dan limbah rumah tangga, pengolahan sampah rumah tangga, serta pengolahan limbah cair rumah tangga.

“Karena di tahun 2023 sudah kami lakukan penilaian pada pilar pertama (stop buang air besar sembarangan) walaupun sudah, namun tetap kita lihat juga untuk pilar pertamanya. Karena itu sudah menjadi panduan bagi tim verifikator, dan itu nanti ditanyakan ke rumah tangga terkait perilakunya dan sarananya,” kata Afrianto. 

Afrianto menjelaskan, penilaian yang dilakukan, kesimpulannya akan dilihat dari masing-masing pilar. Misalnya, setiap rumah warga yang dinilai akan ditanya mengenai pilar pertama, kemudian akan dikaitkan dengan pertanyaan terkait pilar-pilar lainnya. 

“Nah, nantinya ada kesimpulan, misalnya apakah masyarakat berperilaku cuci tangan memakai sabun atau tidak, kemudian apakah masyarakat mengolah sampah rumah tangga atau tidak. Pada akhirnya, secara keseluruhan penilaian ini akan dilaporkan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, karena ini juga bagian dari program nasional,” ujarnya. 

Afrianto berharap, penilaian ini akan membantu Kota Surabaya mencapai STBM terbaik kedua di Jatim. Karena sanitasi dan perilaku masyarakat juga membantu kualitas kesehatan suatu kota. 

“Harapan ke depannya program yang sudah dijalan bisa terus didorong, jadi tidak hanya selesai di sini tapi juga kelanjutan dari kesehatan yang lebih baik ke depannya untuk warga Surabaya,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

SURAKARTA-KEMPALAN: Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin bersilaturahim dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo  (Jokowi) di kediamannya Jalan Kutai Utara No 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (15/4).

Tiba bersama rombongan di kediaman Jokowi pukul 10.00, Khofifah mengatakan pertemuannya bersama Kapolda dan Pangdam sebagai bentuk silaturahim halal bihalal dengan Pàk Jokowi.

“Kami ucapkan terima kasih karena Pak Jokowi menerima sowan kami sekaligus silaturahim dan halal bihalal. Kebetulan kami diterima hari ini bersama dengan Pak Pangdam, Pak Kapolda juga hari ini. Jadi nyambunglah waktunya,” kata Khofifah.

Khofifah menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas dalam diskusi bersama Jokowi. Termasuk yang tengah hangat diperbincangkan yaitu soal perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang kembali memanas setelah Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal terhadap barang impor.

“Beliau update bagaimana sebetulnya dampak ekonomi trade war ya antara perang tarif Amerika dan China itu terjadi di seluruh dunia. Tentu kami di Jawa Timur melakukan berbagai langkah berbagai antisipasi,” jelasnya.

Pada Jokowi, Khofifah mengatakan, Jatim mengambil berbagai langkah konkret dengan secara personal berkomunikasi dengan owner perusahaan-perusahaan serta mengundang diskusi para pengusaha dan pemilik yang tergabung dalam jaringan Apindo Jatim.

“Perusahaan dengan jumlah karyawan di atas 4 ribu orang kami undang di Grahadi. Alhamdulillah mereka semua sepakat bahwa prinsip pertama jangan ada PHK. Namun, jika ada pengurangan produksi boleh pengurangan jam kerja atau maksimal pengurangan hari kerja. Jangan PHK,” tuturnya.

Selain mencetuskan antisipasi dan menghadirkan langkah-langkah konkret di tengah kondisi ekonomi dunia yang sedang bergejolak, Khofifah menambahkan pentingnya sinergi bersama jajaran Forkopimda plus agar tidak menimbulkan kekhawatiran dan kegusaran bagi masyarakat. 

“Berjalan berseiring menjadi bagian penting untuk menjadi referensi kehidupan masyarakat supaya tetap berada pada keberseiringan membangun optimisme dan kinerja serta sinergitas seluruh elemen,” pungkasnya.

Khofifah menekankan, di tengah kondisi saat ini, sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif dan tidak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat dengan tetap bekerja keras dan mitigatif.

Dan kekompakan bersama Forkopimda sangat penting dalam membangun optimisme dan kinerja bersama seluruh elemen masyarakat.

“Alhamdulillah di Jawa Timur, seluruh jajaran Forkopimda plus saling kompak dan sinergi yang kami harap bisa membangun optimisme bersama masyarakat,” tutupnya. (Dwi Arifin)

MALANG-KEMPALAN: Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI ) Malang Raya  melakukan audiensi bersama Wali Kota Batu Nurochman guna membangun sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Batu dengan pemilik media siber.

Kehadiran pengurus SMSI Malang Raya yang dikomandani Doi Nuri  ini diiterima di rumah dinas Cak Nur sapaan akrab Wali Kota Batu yang didampingi Ir. Bangun Yulianto, Kepala Diskominfo Kota Batu.

Salah satu pembahasan adalah  konsep terkait rencana pelantikan SMSI Malang Raya yang akan diselenggarakan di Balai Kota Among Tani Kota Batu bulan Mei mendatang.

Wali Kota Batu Cak Nur mengapresiasi para pemilik media siber yang tergabung dalam SMSI Malang Raya, yang akan menggelar  pelantikan yang bukan hanya sekadar seremonial semata, namun memiliki konsep keperdulian terhadap pelaku UMKM yang merupakan ekosistem dari pariwisata.

“Kami mengapresiasi apa yang menjadi agenda temen-temen SMSI Malang Raya untuk mengangkat potensi budaya dan produk-produk UMKM,” jelasnya, Selasa (15/4).

Menurut Cak Nur,   karena kegiatan ini mengintegrasikan tiga wilayah (Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang),  maka perlu ada diskusi lebih lanjut dan koordinasi secara intens dengan pihak-pihak yang terlibat.

“Pemkot Batu siap memfasilitasi Balai Among Tani untuk dipergunakan sebagai kegiatan pelantikan SMSI Malang Raya. Nanti kita akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait,” ujarnya.

Sementara, Doi Nuri, Ketua SMSI Malang Raya menyampaikan apresiasi terhadap Pemkot Batu atas atensi yang telah diberikan untuk SMSI Malang Raya yang akan menyelenggarakan pelantikan perdananya.

Kata Doi Nuri, inti silaturahmi ini selain menyampaikan rencana pelantikan yang akan digelar di Balai Among Tani Kota Batu, juga sebagai bentuk membangun komitmen media sebagai sarana informasi bagi masyarakat.

“Kami menyampaikan rasa terima kasih terhadap Cak Nur yang sudah meluangkan waktu dan mengijinkan Balai Among Tani untuk kegiatan SMSI Malang Raya,” terangnya.

SMSI Malang Raya berencana menggelar kegiatan selama 3 hari, Lanjut Doi, selain pelantikan nantinya juga akan digelar Pesta Rakyat yang melibatkan pelaku UMKM dan Fun Run serta hiburan yang melibatkan pelaku kesenian di Malang Raya.

Tak hanya itu, pada kegiatan tersebut juga akan diberikan SMSI Award kepada tiga Kepala Daerah (Wali Kota Batu, Wali Kota Malang dan Bupati Malang) sebagai bentuk penghargaan terpilihnya menjadi pemimpin di Malang Raya.

“SMSI Award juga akan diberikan kepada tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan kemajuan daerah se Malang Raya,”  ujar Doi.

Doi menambahkan, bahwa secepatnya SMSI Malang juga akan melakukan audiensi dengan Wali Kota Malang dan Bupati Malang sebagai bagian dari agenda SMSI dalam mengintegrasikan Malang Raya.(Dwi Arifin)

JAKARTA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi respons cepat Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo  beserta jajarannya dalam memberikan dukungan konkret agar target produksi gabah bisa tercapai.

“Kami membutuhkan dukungan dari Kementerian PU untuk mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak dan mengembangkan saluran baru yang dibutuhkan petani,” kata Khofifah saat pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Kantor Kementrian PU RI Jakarta, Senin (14/4).

Menurutnya, kebutuhan irigasi tersebut tentunya untuk pengairan sawah, khususnya sawah tadah hujan. Sawah tadah hujan adalah sawah yang pengairannya sangat bergantung pada air hujan. Lahan ini umumnya memiliki keterbatasan air dan berisiko kekeringan.

“Lahan sawah tadah hujan merupakan lumbung padi kedua setelah lahan irigasi dan berperan penting dalam ketahanan pangan, terutama di daerah yang bergantung pada curah hujan. Sehingga dukungan untuk teknologi irigasi sawah tadah hujan sangat membantu,” katanya.

Untuk itu, Khofifah menegaskan bahwa Provinsi Jawa Timur siap mendukung program swasembada pangan nasional Presiden RI Prabowo Subianto.

Kesiapan Jatim dalam mewujudkan swasembada pangan, kata Khofifah, sudah terbukti nyata. Tercatat, selama 5 tahun berturut, dari 2020 – 2024 secara konsisten menjadi provinsi penghasil beras tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total produksi beras di Jatim pada 2024 mencapai 5,4 juta ton.

“Insya Allah, Jatim siap untuk mendukung semangat dan upaya untuk swasembada pangan nasional terutama beras. Sejauh ini Jatim surplus untuk beras,” ujar Khofifah.

“Bahkan kita konsisten menjadi provinsi penghasil beras tertinggi secara nasional lima tahun berturut-turut. Tahun 2020 Jatim memproduksi beras sebesar 5,74 juta ton, tahun 2021 sebesar 5,65 juta ton, tahun 2022 sebesar 5,5 juta ton dan tahun 2023 sebesar 5,61 juta ton,” tambahnya.

Lebih lanjut, Khofifah mengungkapkan bahwa besarnya produktivitas beras di Jatim didukung oleh banyak upaya, mulai dari penggunaan teknologi pertanian, seperti transplanter, traktor modern dan combine harvester yang mampu mengurangi kehilangan saat pengolahan gabah.

Selain itu, juga didukung dengan optimalisasi sistem irigasi serta inovasi sistem pertanian yang banyak dikembangkan di Jatim.

“Irigasi yang baik dan inovasi sistem pertanian terus kita dorong sebagaimana amanat bapak Presiden Prabowo dalam Inpres nomor 2 tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi menjadi dasar kuat untuk mendukung daerah mencapai swasembada pangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pemerintah pusat akan turut membantu peningkatan produktivitas beras di Jatim untuk mewujudkan swasembada pangan. Yakni dengan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Jatim.

Menurutnya, infrastruktur irigasi merupakan salah satu kunci utama untuk meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya padi, yang berperan penting dalam target produksi Gabah Kering Panen (GKP) Jatim sebesar 12,6 juta ton pada 2025.

“Oleh karena itu, Kementerian PU siap mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih besar, khususnya untuk sumber daya air yang menunjang pertanian,” pungkasnya.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyoroti tantangan besar yang dihadapi Pulau Bawean di Kabupaten Gresik.

“Dari total 4.000 hektar lahan pertanian di Bawean, sebanyak 75 persen masih mengandalkan air hujan. Kami sangat berharap Kementerian PU bisa segera membangun jaringan irigasi permanen agar produksi pangan lebih stabil,” katanya.

Begitu pula dengan Bupati Malang Sanusi, yang meminta bantuan Kementerian PU dalam memperbaiki infrastruktur irigasi yang rusak akibat bencana alam.

“Produksi pertanian kami menurun signifikan karena hanya bisa sekali panen dalam setahun. Banyak tanggul dan bendungan rusak akibat banjir sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pusat,” ujar Sanusi.

Pertemuan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Jawa Timur Adhy Karyono, Bupati Malang Sanusi, Bupati Bojonegoro Setyo Wahyono, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Bupati Lumajang Indah Amperawati, dan Bupati Pamekasan Kholilurrahman.

Kemudian Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Bupati Jombang Warsubi, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Edy Tambeng Widjaja, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Nyono, serta Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Baju Trihaksoro. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN:Timnas Indonesia U-17 kandas dan harus angkat kopor setelah dibantai Korea Utara 0-6 pada babak perempat final Piala Asia U-17 2025 di Stadion King Abdullah Sports City Hall, Jeddah, Senin (14/4) malam.

Kekalahan ini membuat langkah Squad Garuda Muda terhenti dan gagal melaju ke babak semifinal. Kendati demikian, I Putu Panji dkk sudah memastikan diri meraih tiket ke Piala Dunia U-17 2025.

Keenam gol Korea Utara masing-masing dicetak melalui sontekan Choe Song Hun pada menit ketujuh setelah meneruskan umpan dari sepak pojok.

Setelah gol ini, Korea Utara terus menekan pertahanan Indonesia. Namun baru pada menit ke-19 Korea Utara berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0. Gol ini tercipta lewat tendangan voli sang kapten Kim Yu Jin yang gagal diselamatkan penjaga gawang Indonesia.

Hingga babak pertama berakhir, kedudukan tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Korea Utara.

Memasuki babak kedua, Korea Utara langsung mengambil inisiatif menyerang. Hasilnya, laga baru berjalan dua menit, tepatnya pada menit ke-47, Korea Utara berhasil membobol gawang Indonesia lewat sontekan Ri Kyong Bong usai meneruskan umpan Pak Kwang Song.

Korea Utara berhasil menambah keunggulan menjadi 4-0 lewat titik penalti pada menit ke-60 oleh Kim Tae Guk. Penalti diberikan oleh wasit setelah I Putu Panji dianggap melakukan handball.

Menit ke-61 Korea Utara berhasil memperbesar skor 5-0 lewat gol Ri Kang Rim yang berhasil lolos meski dikepung empat pemain belakang Indonesia.

Sedang gol penutup Korea Utara terjadi pada  ke-77 Korea Utara yang dicetak Park Ju Won. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 6-0 untuk keunggulan Korea Utara.

Menanggapi hasil ini, pelatih Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto memuji permainan Korea Utara yang dinilai tampil luar biasa. “Saya ucapkan selamat kepada Korea Utara karena bermain sangat luar biasa pada malam ini,” kata Nova Arianto usai laga Timnas Indonesia U-17 vs Korea Utara U-17.

Kendati demikian, Nova Arianto tetap memberikan apresiasi kepada para pemain Timnas Indonesia U-17. Menurutnya, meskipun tersingkir I Putu Panji dkk dinilai telah berjuang habis-habisan.

Terlebih, Timnas Indonesia U-17 sudah mencapai target yang ditetapkan, yakni lolos perempat final Piala Asia U-17 2025 yang menggaransi tiket Piala Dunia U-17 2025.

Untuk itu, Timnas Indonesia U-17 wajib berbenah sebelum ambil bagian di Piala Dunia U-17 2025 yang akan berlangsung di Qatar pada 3-27 November 2025. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya mendampingi seorang eks karyawan perusahaan swasta bernama Nila Handiarti untuk melapor ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Senin (14/4). Laporan tersebut terkait dugaan penahanan ijazah yang dilakukan oleh eks perusahaan tempat Nila bekerja.

Usai membuat laporan, Nila Handiarti mengungkapkan bahwa laporan yang disampaikannya kepada kepolisian semata-mata agar ijazah miliknya bisa dikembalikan oleh pihak perusahaan.

“Sesuai suratnya, sudah ada laporan polisi, sudah selesai (laporan),” kata Nila kepada awak media di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Senin (14/4) petang.

Nila menegaskan bahwa laporan yang dibuatnya berkaitan langsung dengan dugaan penahanan ijazah oleh eks perusahaan tempatnya bekerja. “Ijazah ditahan. Saya hanya meminta ijazah saja dikembalikan, itu saja,” tegas Nila.

Saat ditanya siapa pihak yang dilaporkan, Nila hanya merujuk pada informasi yang sebelumnya juga telah disampaikan oleh Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji. “Sudah sesuai yang ada di videonya (Wakil Wali Kota) Bapak Armuji,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya Achmad Zaini menyatakan bahwa pendampingan tersebut merupakan bentuk dukungan Pemkot Surabaya terhadap warga yang mengalami masalah ketenagakerjaan. “Saya mendampingi Mbak Nila. Sudah ada bukti tanda laporan ke kepolisian,” kata Achmad Zaini.

Ia menjelaskan bahwa dalam aturan ketenagakerjaan, praktik penahanan ijazah oleh perusahaan sebenarnya dilarang. “Kalau di Pergub Nomor 8 Tahun 2016, menahan ijazah atau bukti yang asli dilarang, bisa denda Rp50 juta atau (kurungan pidana) 6 bulan penjara,” jelasnya.

Meski begitu, Zaini mengaku tidak mengetahui secara rinci pasal yang digunakan dalam laporan tersebut. “Terus kemudian yang dilaporkan Mbak Nila tadi saya tidak tahu pasal berapa, saya hanya mendampingi,” ujarnya.

Terkait peran Pemkot Surabaya, Zaini menegaskan bahwa pendampingan ini merupakan bagian dari upaya membantu pekerja mendapatkan hak-haknya.

“Saya sebagai Kepala Disperinaker mendampingi, semuanya kita serahkan Mbak Nila laporannya, agar apa yang diinginkan Mbak Nila sesuai yang diharapkan, tidak kurang tidak lebih,” ungkapnya.

Zaini memastikan bahwa laporan ini hanya dibuat oleh Nila secara pribadi. Namun, ia membuka peluang jika ada mantan pegawai lain yang ingin melapor. “Iya Mbak Nila saja. Monggo (Silakan), kalau yang hari ini Mbak Nila saya dampingi,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan bahwa Disperinaker Surabaya sendiri sebelumnya telah menangani kasus tersebut. Mereka bahkan sudah mengeluarkan anjuran melalui mediator.

“Sebenarnya kasusnya Nila sudah kita tangani, ada anjuran mediator, bahwa agar anjuran mediator berbunyi salah satunya agar ijazah yang dibawa (perusahaan) menurut Mbak Nila, ada bukti terima itu, agar dikembalikan,” jelas Zaini.

Selain itu, Zaini juga menyampaikan bahwa sejauh ini baru kasus dugaan penahanan ijazah Nila yang ditangani oleh pihaknya. “Kalau yang kami (Disperinaker Surabaya) tangani sampai hari ini cuma Nila,” katanya.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 yang mulai diimplementasikan pada 2018, pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Sesuai UU No 23 tahun 2014 dan implementasinya tahun 2018, semua pengawas ada di provinsi, termasuk tenaga fungsional pengawas. Di Pemerintah Kota Surabaya itu hanya mediator, produknya adalah anjuran mediator,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

JAKARTA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan beberapa hal perkembangan provinsi yang dipimpinnya saat bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan di kantor Kementrian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Senin (14/4).

Beberapa hal yang disampaikan ini berkaitan dengan program pemerintah utama yang juga gagasan Presiden RI Prabowo Subianto. Pertama soal program Ketahanan Pangan, kemudian pendirian Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Khusus untuk program Ketahanan Pangan, Khofifah menekankan bahwa Jatim saat ini berstatus menuju kedaulatan pangan. Hal ini merujuk pada capaian hasil pangan terutama beras dan daging  di Jatim.

“Perlu kami sampaikan bahwa Jatim saat ini tidak lagi ketahanan pangan, tetapi kami di Jatim sedang menuju kedaulatan pangan,” ujar Khofifah.

Khofifah pun merinci, capaian padi Jatim pada tahun 2024 sebesar 9,27 juta ton atau setara dengan 5,35 juta ton beras. Bahkan di tahun 2025, Pemprov Jatim diberi target peningkatan produksi padi dari 9,27 juta ton menjadi 12,6 juta ton.

“Kontribusi ini setara dengan 17,56 persen dari kebutuhan nasional, mengukuhkan Jatim sebagai lumbung pangan nasional,” terangnya.

Sementara mengenai program Kopdes Merah Putih sebagaimana amanat Presiden Prabowo dalam Inpres  Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Khofifah menyebut bahwa Jatim siap menjadi pionir. Ada sebanyak 8.501 desa/kelurahan di Jatim siap membentuk Kopdes Merah Putih pada Juli 2025.

“Terkait pembentukan koperasi desa Merah Putih kami siap jadi pionir atas  daerah-daerah lain di Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Khofifah juga menyampaikan terkait  program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepada Menko Zulhas ia memberi masukan untuk dibentuk vocal point sehingga mempermudah dan mempercepat  koordinasi dan pengawasan di setiap wilayah.

Sementara itu Menko Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi Pemprov Jatim yang selalu cepat dan kooperatif menyambut setiap program pemerintah pusat.

“Saya sangat mengapresiasi sekali Bu Gubernur Jatim. Beliau sangat proaktif, mengambil inisiatif duluan untuk menjemput bola terhadap program-program dari pusat. Seharusnya kepada daerah seperti ini, proaktif,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kunjungan Gubernur Khofifah kali ini dilakukan bersama beberapa bupati yakni Bupati Gresik, Lamongan, Jombang, Pamekasan, Ngawi, Wakil Bupati Banyuwangi. (Dwi Arifin)