Penulis: News Kempalan

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya secara rutin menggelar sidak pengawasan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting), serta keamanan pangan dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1446 Hijriah.

Sidak kali ini dilakukan di Pasar Dukuh Kupang, Pasar Wonokromo, dan Agen Beras di Jalan Indragiri, Surabaya,  Senin (17/3). Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Surabaya bersama kepolisian melakukan pengecekan harga bahan pokok, mulai dari beras, cabai, bawang merah, bawang putih, minyak, hingga daging ayam dan sapi.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin keamanan pangan, serta mengantisipasi lonjakan harga pangan menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H. Untuk ketersediaan, kami mengecek di distributor,” kata Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Distribusi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya Agung Supriyo Wibowo.

Dari hasil pemantauan, Agung menjelaskan bahwa terdapat komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga. Contohnya, bawang merah mengalami kenaikan harga dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Kemudian, cabai dari Rp90.000 menjadi Rp100.000 per kilogram.

“Faktor kenaikan harga adalah cuaca, dan permintaan untuk Lebaran juga meningkat. Meski begitu, harga telur masih aman, tidak ada kenaikan. Harga beras stabil, dan harga daging, baik ayam maupun sapi juga stabil,” jelasnya.

Agung melanjutkan, sebagai upaya menekan kenaikan harga, Pemkot Surabaya melakukan kerja sama antar daerah penghasil komoditas pangan. “Contoh, cabai dari Kediri, bawang merah dari Probolinggo atau Nganjuk,” ujarnya.

Tak hanya itu, Pemkot Surabaya juga rutin menggelar operasi pasar secara bergantian tiap pekan, serta mengadakan Gerakan Pangan Murah (GPM) Ramadan dua kali dalam sebulan.

“Masyarakat harus bijak selama berbelanja, jangan panic buying. Berdasarkan data indeks kecukupan pangan (IKP) dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya, mencapai angka 6,8. Artinya, stok pangan enam bulan ke depan masih sangat cukup untuk seluruh warga Surabaya,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat soal keterbatasan lahan makam. Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya itu menyadari, tidak ada lagi lahan tanah yang dapat digunakan untuk makam di Kota Pahlawan. 

Eri mengatakan, pemkot sudah tidak bisa lagi menyediakan Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk warga karena keterbatasan lahan. Selain itu, juga karena adanya keterbatasan anggaran sehingga pemkot tidak bisa melakukan pembebasan lahan lebih banyak lagi untuk makam.

“Kita sudah tidak bisa menyediakan lahan makam untuk warga Surabaya, tanahnya siapa? Di (TPU) Keputih pun dibuat panggung (ditumpang), kalau ada saudara-saudaranya yang meninggal ya sudah ditumpang, tanahe wis nggak onok (sudah tidak ada lahannya). Ada tanah yang kita manfaatkan untuk pergerakan ekonomi dan lain-lainnya,” kata Eri Cahyadi, Senin, (17/3).

Eri juga meminta kepada jajarannya untuk mendata jumlah warga di setiap perkampungan yang memiliki TPU aktif. Dengan begitu, maka akan diketahui jumlah warga yang bisa dimakamkan di TPU tersebut. 

Berdasarkan data dari DLH, terdapat 13 lahan makam dan 1 krematorium yang dikelola oleh Pemkot Surabaya. Sementara itu, lahan makam yang berada di kawasan perkampungan ada sebanyak 535.

“Selagi makam itu aktif dihitung, RW itu masih ada berapa jiwa. Dilihat masih bisa apa tidak makam ini menampung total jiwa di kampung tersebut. Nah, kalau bisa, otomatis harus dimakamkan di makam situ dan tidak boleh di TPU Keputih, karena makam di Keputih itu khusus untuk kampung yang tidak menyediakan makam,” tuturnya.

Menurut dia, Pemkot Surabaya tidak bisa jika harus melakukan pembebasan lahan untuk makam. Sebab harga tanah di Surabaya semakin mahal. Maka dari itu, ia ingin sistem tumpang ini dilakukan dan disosialisasikan kepada masyarakat. 

Tidak hanya sosialisasi ke masyarakat, wali kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu juga meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk menyampaikan hal tersebut kepada DPRD Surabaya sebagai bahan diskusi. Karena, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Surabaya memiliki skala prioritas, mulai dari untuk biaya rumah tidak layak huni (rutilahu), pendidikan hingga kesehatan gratis.

“Tanah sudah tidak ada, lalu mau bebaskan tanah? Duitnya berapa? Pembebasan tanah itu bisa Rp 4 – Rp 5 juta per meter, sama saja beli rumah. Mau pilih mana? Mau membebaskan tanah atau lebih manfaat untuk menyelesaikan kemiskinan? Warga Surabaya juga harus tahu itu,” tandasnya. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya memastikan kesiapan pembukaan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026. Meski mengadopsi konsep dari pemerintah pusat, Pemkot Surabaya akan melakukan sejumlah modifikasi agar program ini lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Pahlawan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa tujuan utama program ini tetap memberikan akses pendidikan gratis bagi seluruh siswa, terutama dari keluarga kurang mampu.

“Alhamdulillah, di Surabaya pendidikan SD hingga SMP sudah gratis. Bahkan, untuk tingkat SMA sudah digratiskan melalui intervensi dari pemerintah provinsi,” kata Eri Cahyadi, Senin (17/3).

Selain Sekolah Rakyat, Pemkot Surabaya juga telah menjalankan Program Sekolah Bibit Unggul sejak Agustus 2024. Program ini tidak hanya mencakup pendidikan hingga SMA, tetapi juga menjamin siswa dari keluarga miskin dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.

“Di Surabaya, ada program Sekolah Bibit Unggul. Program ini mirip dengan Sekolah Rakyat, namun fokus pada pendidikan anak-anak dari keluarga miskin hingga mereka lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan,” jelasnya.

Berbeda dengan Sekolah Rakyat, yang menyediakan pendidikan secara eksklusif, Sekolah Bibit Unggul memungkinkan siswa dari keluarga miskin bersekolah di sekolah umum. Mereka tinggal di Asrama Bibit Unggul yang disediakan Pemkot Surabaya di UPTD Kalijudan. Bahkan, biaya pendidikan, perlengkapan sekolah hingga akomodasi mereka sepenuhnya ditanggung oleh pemkot.

“Anak-anak yang tinggal di asrama mendapatkan pendidikan akademik sekaligus pembinaan melalui sekolah kebangsaan. Ini bertujuan untuk mendisiplinkan mereka agar lebih mandiri saat memasuki dunia kerja,” ujar Eri.

Dia menuturkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi Pemkot Surabaya dalam implementasi Sekolah Rakyat adalah keterbatasan lahan. Sebab, sesuai ketentuan dari pemerintah provinsi, setiap sekolah memerlukan lahan minimal 5 hektare. “Karena kalau di Surabaya tidak ada lahan 5 hektar. Itu sudah kita sampaikan ke provinsi,” sebutnya.

Karena itu, Pemkot Surabaya akan konsultasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mencari solusi terbaik. Selain itu, pemkot akan menginstruksikan Dinas Sosial (Dinsos) untuk mendata jumlah kelompok rentan yang akan menjadi sasaran program, serta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A-PPKB) untuk mematangkan konsep Sekolah Rakyat.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan pendataan terhadap keluarga rentan ekonomi dari Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Kami akan mencocokkan data ini dengan Dinas Pendidikan untuk mengetahui anak-anak yang masuk dalam kategori usia SD, SMP, dan seterusnya,” jelas Anna.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga akan mengevaluasi pelaksanaan Sekolah Bibit Unggul yang telah berjalan di UPTD Kalijudan. Hingga saat ini, sebanyak 164 siswa telah mendapatkan intervensi pendidikan hingga ke perguruan tinggi melalui program ini.

“Pada prinsipnya, kami siap menjalankan Sekolah Rakyat sesuai arahan pemerintah pusat. Namun, kami akan melakukan beberapa modifikasi sebagaimana petunjuk dari Bapak Wali Kota agar lebih sesuai dengan kondisi di Surabaya,” ujar Anna.

Anna menambahkan bahwa salah satu modifikasi yang akan diterapkan adalah penguatan nilai-nilai kebangsaan dalam kurikulum.

“Kami sudah berdiskusi dengan Menteri Sosial terkait teknis pelaksanaan Sekolah Rakyat ini. Salah satu aspek yang akan diperkuat adalah penguatan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila,” tandasnya. (Dwi Arifin)

SIDOARJO-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam peresmian renovasi dan pembangunan 17 stadion di berbagai daerah di Indonesia, yang dipusatkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Senin (17/3).

Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Prabowo didampingi oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudoyono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PU Dody Hanggodo, Menpora Dito Ariotedjo, dan Gubernur Khofifah.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas peresmian stadion ini. Ia menyebut, hal ini akan menjadi tonggak penting bagi pengembangan infrastruktur sekaligus prestasi  olahraga nasional bertaraf internasional, termasuk di Jawa Timur.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan sarana olahraga di Jawa Timur. Ini bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga investasi dalam ekosistem olahraga yang lebih kompetitif,” ujarnya.

Sebanyak 16 stadion lainnya diresmikan secara virtual oleh Presiden Prabowo, menandai komitmen kuat pemerintah pusat dalam meningkatkan fasilitas olahraga berstandar internasional di seluruh Indonesia.

Di Jawa Timur sendiri, selain Stadion Gelora Delta Sidoarjo, renovasi juga dilakukan di Stadion Kanjuruhan Malang, Stadion Surajaya Lamongan, Stadion Gelora Pamelingan Pamekasan, dan Stadion Joko Samudro Gresik.

Khofifah optimistis, stadion-stadion yang telah berstandar FIFA ini akan membuka peluang lebih besar bagi Jawa Timur untuk menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga nasional maupun internasional.

“Stadion-stadion ini kini semakin layak untuk menyelenggarakan event besar. Kami berharap dari sini lahir lebih banyak atlet berprestasi yang mengharumkan nama Jawa Timur dan Indonesia di kancah dunia,” katanya.

Sebagai pusat peresmian, Stadion Gelora Delta Sidoarjo kini tampil dengan wajah baru yang lebih modern dan nyaman. Renovasi mencakup lapangan utama berstandar FIFA, pemasangan kursi single seat untuk kenyamanan penonton, peningkatan sistem pencahayaan stadion, penataan lanskap dan fasilitas ramah disabilitas.

Selain itu juga, dilakukan penataan tribun Stadion Gelora Delta Sidoarjo dengan kapasitas mencapai 19.467 penonton dengan area VIP, VVIP, media, dan difabel.

“Dengan renovasi ini, Stadion Gelora Delta siap menjadi tuan rumah pertandingan skala nasional hingga internasional,” kata Khofifah.

Lebih lanjut, dukungan infrastruktur yang lebih modern dan memadai ini, lanjut Khofifah, olahraga di Jawa Timur semakin maju dan mampu melahirkan atlet-atlet yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Gubernur Khofifah juga menegaskan bahwa Pemprov Jawa Timur akan memastikan stadion yang telah direnovasi dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

“Kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan swasta, agar stadion-stadion ini tetap terawat dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan dan renovasi dan pembangunan stadion ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas olahraga nasional, khususnya sepak bola.

“Saya terima kasih kepada semua unsur yang telah membangkitkan semangat anak-anak kita. Kita ingin mendorong dan membina olahraga sepak bola nasional,” ujar Presiden Prabowo.

“Ini nanti kita akan teruskan dengan berbagai upaya, konsentrasi, kreativitas, saya sudah komitmen mendukung sepak bola nasional dan Indonesia harus masuk Piala Dunia,” pungkasnya.

Sebagai informasi, 17 stadion yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto adalah stadion-stadion yang telah selesai direnovasi atau dibangun oleh Kementerian PU periode 2023-2024. Seluruh stadion kini memenuhi standar FIFA dan PSSI, sehingga dapat digunakan untuk kompetisi ajang nasional maupun ajang internasional.

Adapun stadion yang diresmikan serentak oleh Presiden Prabowo kali ini di antaranya, Stadion Bumi Sriwijaya Palembang, Indomilk Arena Tangerang, Stadion Pakansari Bogor, Stadion Wibawa Mukti Bekasi, Stadion Patriot Candrabaga Bekasi.

Kemudian, Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung, Stadion Maguwoharjo Sleman, Stadion Jatidiri Semarang, Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara, Stadion Demang Lehman Banjar, Stadion Segiri, Samarinda, dan Stadion BJ Habibi, Pare-pare.

Lalu, Stadion Kanjuruhan, Malang, Stadion Surajaya Lamongan, Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan dan yang terakhir Stadion Joko Samudro Gresik.

Turut hadir pula pada peresmian tersebut, Forkopimda Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Jajaran pengurus PSSI pusat dan Jawa Timur, pelatih dan pemain Timnas Indonesia, serta pemain legenda Timnas Indonesia. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Pengurus Akuatik Surabaya berharap Pemkot Surabaya membangun kolam renang bertaraf internasional. Ini menyusul diraihnya prestasi sebagai pengurus akuatik terbaik di Indonesia dari Ketua Umum Akuatik Indonesia Anindya Bakrie, akhir pekan lalu.

Ketua Akuatik Surabaya Juniarno Djoko Purwanto memyampaikan harapan tersebut ketika ditemui di Sekretariat Akuatik Surabaya, Senin (17/3) siang.

‘’Sangat layak. Sangat layak dan sudah waktunya Pemkot Surabaya memiliki kolam renang bertaraf internasional sendiri. Karena sampai sekarang kita (Surabaya) belum punya,’’ kata Purwanto.

Purwanto menyampaikan harapannya kepada Pemkot Surabaya agar Surabaya memiliki kolam renang bertaraf internasional sendiri. Tentunya dengan pertimbangan adanya efisiensi anggaran yang sekarang tengah digaung-gaungkan di semua lini.

‘’Kan tidak harus breg sekali bangun, kolam langsung selesai. Tetapi bisa bertahap dan disesuaikan dengan anggaran yang ada dulu,’’ ujar Purwanto.

Dikatakan, Surabaya selama ini telah menjadi acuhan daerah-daerah lain dalam mengukur prestasi cabang olahraga akuatik di Indonesia. Selain berjaya di tingkat regional, lokal, dan nasional, atlet-atlet akuatik ada juga yang berjuang di even internasional

Selain itu, lanjut Purwanto, sistem pembinaan atlet secara berjenjang di Surabaya sudah sangat berhasil. Pengkot Akuatik Surabaya secar rutin selalu menggelar lomba-lomba dalam rangkaian terus menjaga bibit-bibit perenang secara berkesinambungan.

“Catatan prestasi yang kita dapatkan itu semuanya harus memanfaatkan kolam renang milik Pemprov Jatim. Padahal untuk menggunakan kolam renang milik Pemprov Jatim terkadang tidak bisa berjalan mulus,’’ paparnya seraya  menunjukkankolam renang milik Pemprov Jatim yang saat ini tidak bisa digunakan karena dalam taraf perbaikan.

“Ironinya sampai kapan perbaikan itu akan selesai, kita juga tidak tahu. Apalagi, di era efisiensi semua sektor seperti sekarang ini,’’ ucap Purwanto..

Ditambahkan, keberadaan kolam renang di Surabaya jauh tertinggal dengan kota-kota lain seperti di Jatim. Buktinya, kota Malang, Sidoarjo dan bahkan Banyuwangi telah memiliki kolam renang bertaraf internasional.

Bahkan, untuk cabang loncat indah, Jatim sama sekali tidak memiliki fasilitas yang memadai. Selama ini loncat indah memanfaatkan venue nasional milik swasta di Graha Residen.Tetapi, kabar terakhir menyebutkan, pemilik akan membongkar venue itu untuk keperluan bisnis yang lebih menguntungkan. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberangkatkan Lumbung Pangan Etalase Pengendali Inflasi Kab/Kota (EPIK) Mobile di Halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (17/3).

Didampingi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (Kpw BI) Prov. Jatim selaku Wakil Ketua II TPID Prov Jatim Erwin Gunawan Hutapea dan Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur M. Noor Nugroho, pemberangkatan mobil truk tersebut ditandai dengan pemecahan kendi.

Truk Lumbung Pangan EPIK Mobile ini merupakan bantuan dari BI untuk Pemprov Jatim dan diserahkan langsung oleh Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur M. Noor Nugroho kepada Gubernur Khofifah.

Program Lumbung Pangan EPIK Mobile ini memanfaatkan kendaraan truk sebagai warung bahan pangan murah berjalan, yang merupakan kolaborasi bersama Pemprov Jatim dan KPw BI Jatim.

Khofifah menyebut, mobil EPIK  ini merupakan bagian dari upaya stabilisasi pengendalian harga. Dengan tujuan pengendalian inflasi yang menyasar lokasi di seluruh Jawa Timur, khususnya wilayah yang sedang mengalami gejolak harga tinggi.

“EPIK ini adalah Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota. Jadi program ini berkeliling ke mana-mana memberikan penetrasi harga beberapa sembako,” kata Khofifah.

Menurutnya, truk EPIK yang dilepas ini mengangkut 5 ton beras JATIM CETTAR yang akan didistribusikan ke 13 Toko EPIK di 8 kabupaten/kota yang sudah bekerjasama dengan BUMD PT. JGU sebagai distributor. Antara lain Kota Surabaya, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Malang, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab Jombang dan Kab Ngawi.

“Beras yang diberangkatkan tadi itu semua adalah beras premium 5 kg. Nanti akan disiapkan juga yang 3 kg untuk kebutuhan zakat fitrah misalnya,” jelas Khofifah.

Lebih lanjut Khofifah mengatakan, Program Lumbung Pangan EPIK merupakan langkah konkret Kerja sama Intra Provinsi (KIP) dalam mengendalikan inflasi.

Terdapat dua jenis Lumbung Pangan EPIK yakni Lumbung Pangan EPIK Reguler yang terdapat di 13 titik 8 Kab/Kota dan Lumbung Pangan EPIK Mobile yang memanfaatkan kendaraan truk sebagai warung bahan pangan murah berjalan.

“Dengan adanya program EPIK ini, maka upaya pengendalian inflasi dapat secara aktif menyasar lokasi di seluruh wilayah Jawa Timur, khususnya wilayah yang sedang mengalami gejolak harga tinggi,” terang Khofifah.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Prov. Jatim M. Noor Nugroho mengatakan bahwa kebutuhan operasional dari kendaraan pengendalian inflasi tersebut akan memanfaatkan program sinergitas BUMD Jatim. Sehingga dibutuhkan kerjasama berbagai elemen untuk kesuksesan jangka panjangnya.

“Selain itu, belajar dari pengendalian inflasi komoditas beras tahun 2023, TPID telah mengimplementasikan kebijakan korporasi petani Jawa Timur dengan kelembagaan Koperasi Multi Pihak atau KMP. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan pengendalian inflasi,” tegas dia. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebijakan unggulan Presiden Prabowo Subianto, mendapat dukungan penuh di Jawa Timur.

Program ini selaras dengan visi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menargetkan provinsi ini sebagai Lumbung Pangan dan pusat Hilirisasi Pertanian.

Sebagai BUMD Provinsi Jawa Timur, PT Jatim Grha Utama (JGU) berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program ini melalui produksi beras fortifikasi, inovasi pangan yang meningkatkan kandungan gizi konsumsi anak-anak sekolah.

Dengan menggandeng Koperasi Produsen Multi Pihak (KMP) yang beranggotakan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), PT JGU memastikan bahwa produksi beras fortifikasi tidak hanya mendukung pemenuhan gizi nasional tetapi juga memberikan nilai tambah bagi hasil panen petani, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan memperkuat rantai pasok pangan yang lebih efisien.

“Beras fortifikasi bukan sekadar solusi peningkatan gizi anak-anak, tetapi juga bagian dari strategi besar untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung kesejahteraan petani. Dengan melibatkan petani melalui KMP, kita menciptakan sistem pangan yang lebih berkelanjutan,” ujar Mirza Muttaqien, SH, Direktur PT JGU.

Saat ini, KMP di Madiun dan Jombang telah memproduksi Beras Premium dan tengah bersiap untuk memulai produksi Beras Fortifikasi. Ke depan, model produksi ini akan diperluas ke berbagai sentra produksi beras lainnya di Jawa Timur, memperkuat peran daerah sebagai pusat industri pangan bernilai tambah.

Program MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan status gizi dan daya tahan tubuh anak sekolah, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional dengan melibatkan petani dan industri pangan lokal dalam rantai pasoknya.

Manfaat Program MBG meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh anak sekolah, meningkatkan fokus dan prestasi akademik siswa, menjamin kesejahteraan petani dengan kepastian pasar hasil panennya, lldan mendorong pertumbuhan industri pangan berbasis produk lokal

“Salah satu komponen utama dalam program ini adalah beras fortifikasi, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah melalui tambahan nutrisi penting,” tegasnya.

Sebagai bagian dari strategi hilirisasi pertanian, beras fortifikasi diproduksi melalui pencampuran Kernel Beras Fortifikan (Fortified Rice Kernel/FRK) ke dalam beras lokal. Proses ini mengikuti standar Standar Nasional Indonesia (SNI) 9314:2024 serta rekomendasi World Food Programme (WFP), dan Kernel Beras Fortifikan yang digunakan telah memperoleh izin edar dari BPOM RI untuk memastikan kualitas dan keamanannya.

“Tahapan produksi dan distribusi beras fortifikasi dimulai dari proses pengolahan. Dimana beras lokal diperkaya dengan Kernel Beras Fortifikan (FRK) yang mengandung zat besi, asam folat, vitamin A, vitamin B1, B3, B6, B12, dan zinc. Teknologi pencampuran modern memastikan nutrisi tersebar merata dalam setiap butir beras,” ujarnya.

Untuk distribusi, PT JGU bekerja sama dengan BUMD Kabupaten/Kota dan Koperasi-Koperasi Desa untuk menyalurkan beras fortifikasi ke sekolah-sekolah di Jawa Timur. Sistem distribusi yang lebih efisien memastikan harga tetap terjangkau bagi pemerintah dan masyarakat.

“Untuk pemasaran, selain untuk Program Makan Bergizi Gratis, beras fortifikasi juga tersedia untuk masyarakat sebagai alternatif beras sehat dengan harga ekonomis,” ujarnya.

“Dengan tambahan biaya sekitar 100-150 rupiah per 100 gram, masyarakat bisa mendapatkan beras bernutrisi tinggi tanpa membebani anggaran rumah tangga,” imbuhnya.

Sebagai informasi, kandungan gizi beras fortifikasi dan manfaatnya bagi anak sekolah. Beras fortifikasi yang diproduksi oleh PT JGU dan KMP mengacu pada standar SNI 9314:2024 dan WFP, serta mengandung zat gizi esensial berikut:

Zat Besi (3.500 – 5.250 mg/kg)  yang dapat mencegah anemia dan meningkatkan konsentrasi belajar, Asam Folat (250 – 375 mg/kg) untuk mendukung perkembangan otak dan kesehatan saraf,  Vitamin A (195 – 300 mg/kg) untuk menjaga kesehatan mata dan memperkuat sistem imun, Vitamin B1 (250 mg/kg untuk membantu metabolisme energi dan fungsi saraf,  Vitamin B3 (9.100 – 13.650 mg/kg) untuk mendukung fungsi otak dan sistem pencernaan.

Selain itu, juga mengamdung Vitamin B6 (780 – 1.170 mg/kg) yang berperan dalam produksi hemoglobin dan kesehatan otak, Vitamin B12 (1,0 – 1,5 mg/kg)  yang penting untuk pembentukan sel darah merah, serta Zinc (3.000 – 4.500 mg/kg)  yang bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar anak tidak mudah sakit.

Sebagai provinsi dengan surplus produksi beras terbesar di Indonesia, Jawa Timur memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi beras fortifikasi bagi kebutuhan nasional. Dengan strategi hilirisasi yang tepat, Jawa Timur dapat mengoptimalkan hasil panen petani sekaligus meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

Melalui pendekatan ini, dampak ekonomi yang dihasilkan mencakup efisiensi biaya distribusi (produksi yang dilakukan di dekat sentra pertanian mengurangi ongkos logistik). Kemudian peningkatan kesejahteraan petani (petani memperoleh harga lebih stabil dan kepastian pasar). Serta  dukungan terhadap industrialisasi pertanian (petani dan koperasi dapat berperan lebih aktif dalam rantai nilai pangan).

“Dengan sistem distribusi yang lebih efisien, kita tidak hanya menekan biaya logistik, tetapi juga memastikan petani semakin sejahtera dan anak-anak mendapatkan beras berkualitas,” tambah Mirza.

Siap Jadi Model Nasional  Program MBG

Melalui sinergi antara pemerintah, BUMD, koperasi, dan petani, Jawa Timur siap menjadi contoh nasional dalam penerapan Program MBG berbasis hilirisasi pertanian.

Program ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa pemberian makanan bergizi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan nasional, peningkatan kesejahteraan petani, serta pembangunan generasi muda yang lebih sehat dan cerdas.

“Dengan pendekatan hilirisasi pertanian, kita tidak hanya memastikan gizi anak-anak terpenuhi, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat bagi petani dan pelaku usaha lokal,” pungkas Mirza Muttaqien. (Dwi Arifin)