Dolar Naik, Orang Desa Tidak Pakai Dolar ?

Membaca Pelemahan Rupiah dan Agreement on Reciprocal Trade RI–AS dalam Perspektif Ekonomi Politik

Oleh: Slamet Sugianto

Di banyak warung kopi desa, ketika berita dolar Amerika Serikat menguat dan rupiah melemah menjadi perbincangan nasional, selalu muncul komentar yang terdengar masuk akal:

“Dolar naik itu urusan orang kota. Orang desa tidak pakai dolar.”

Sepintas pernyataan tersebut benar. Petani padi di Lamongan tidak bertransaksi menggunakan dolar. Nelayan di Pamekasan tidak menjual ikan dengan dolar. Pedagang sayur di Pasuruan tidak menerima pembayaran dolar.

Namun justru di sinilah letak paradoks ekonomi modern.

Masyarakat desa memang tidak memegang dolar, tetapi semakin banyak aspek kehidupannya yang ditentukan oleh dolar.

Harga pupuk, pakan ternak, BBM, kedelai, gandum, obat-obatan, alat kesehatan, hingga biaya logistik nasional terhubung dengan sistem perdagangan internasional yang didominasi mata uang Amerika Serikat. Ketika dolar menguat, dampaknya tidak berhenti di ruang dealing room perbankan atau lantai bursa. Ia merambat hingga ke sawah, tambak, pasar tradisional, dan dapur rumah tangga.

Fenomena tersebut menjadi semakin relevan setelah Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang secara substansial memperluas integrasi ekonomi kedua negara.

Ketika Kurs Menjadi Masalah Nyata

Misalkan kurs bergerak dari Rp15.000 menjadi Rp17.445 per dolar AS.

Kenaikan tersebut berarti depresiasi rupiah sekitar 16,3 persen.

Bagi masyarakat awam angka itu tampak kecil.

Tetapi bagi negara yang melakukan transaksi internasional puluhan miliar dolar setiap tahun, dampaknya sangat besar.

Dalam ART, Indonesia berkomitmen memfasilitasi pembelian barang dan jasa dari Amerika Serikat hingga US$38,4 miliar, termasuk energi sekitar US$15 miliar, produk pertanian sekitar US$4,5 miliar, serta investasi minimal US$10 miliar pada proyek-proyek tertentu di Amerika Serikat.

Dengan kurs Rp17.445:

US$38,4 miliar setara sekitar Rp669,9 triliun

US$15 miliar energi setara sekitar Rp261,7 triliun

US$10 miliar investasi setara sekitar Rp174,5 triliun

US$4,5 miliar produk pertanian setara sekitar Rp78,5 triliun

Artinya setiap pelemahan rupiah sebesar Rp1.000 terhadap dolar akan menambah kebutuhan rupiah sekitar:

US$38,4 miliar × Rp1.000 = Rp38,4 triliun

untuk volume transaksi yang sama.

Jumlah tersebut lebih besar daripada APBD banyak provinsi di Indonesia.

Mengapa Orang Desa Tetap Merasakan Dampaknya ?

Karena hampir seluruh rantai produksi modern Indonesia mengandung komponen yang terhubung dengan pasar internasional.

Petani membeli pupuk yang bahan bakunya sebagian masih bergantung pada impor.

Peternak membeli pakan yang mengandung bungkil kedelai impor.

Nelayan menggunakan solar yang harga dasarnya dipengaruhi pasar energi global.

Pengrajin tempe membeli kedelai yang mayoritas berasal dari luar negeri.

Maka ketika dolar naik, biaya produksi ikut terdorong naik.

Sebagai ilustrasi sederhana:

Jika seorang petani mengeluarkan biaya produksi Rp5 juta per musim tanam, kenaikan harga pupuk, solar, pestisida, dan transportasi sebesar 10–15 persen dapat menaikkan biaya produksi menjadi Rp5,75 juta.

Bila harga gabah tidak naik secara proporsional, maka keuntungan petani akan tergerus.

Dengan kata lain, petani tidak perlu memiliki rekening dolar untuk merasakan dampak dolar.

Cukup dengan membeli pupuk dan solar.

Agreement on Reciprocal Trade: Peluang atau Ketergantungan ?

Pemerintah tentu memiliki argumentasi rasional dalam menandatangani ART.

Perjanjian tersebut memberikan berbagai keuntungan bagi Indonesia.

Sebanyak 1.819 pos tarif produk Indonesia memperoleh fasilitas tarif sangat rendah atau nol persen di pasar Amerika Serikat. Produk yang mendapatkan manfaat mencakup sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik, semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang.

Bagi industri tekstil, skema kuota tarif juga diperkirakan memberi manfaat bagi sekitar empat juta pekerja, atau sekitar 20 juta anggota keluarga yang bergantung pada sektor tersebut.

Dari sisi ekspor, ini merupakan peluang besar.

Namun setiap peluang selalu membawa konsekuensi.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Indonesia juga berkomitmen menghapus sekitar 99 persen hambatan tarif bagi produk Amerika Serikat dan mengurangi berbagai hambatan non-tarif yang selama ini membatasi akses pasar AS ke Indonesia.

Di sinilah muncul pertanyaan ekonomi politik yang lebih mendasar:

Apakah Indonesia sedang memperkuat kapasitas produksinya, atau justru memperdalam ketergantungannya pada impor, modal, dan teknologi asing?

Kedelai, Jagung, Gandum, dan Masa Depan Pertanian

Data implementasi ART menunjukkan adanya komitmen pembelian produk pertanian Amerika Serikat dalam skala besar. Indonesia antara lain berencana membeli:

1 juta ton kedelai AS,

1,6 juta ton jagung AS,

93 ribu ton kapas AS,

1 juta ton gandum per tahun dengan target hingga 5 juta ton pada 2030.

Nilai pembelian produk pertanian tersebut mencapai lebih dari US$4,5 miliar.

Dari sudut pandang industri makanan, impor ini dapat membantu menjaga pasokan bahan baku dan menekan harga.

Pengrajin tahu dan tempe mungkin memperoleh kedelai lebih murah.

Industri tepung memperoleh gandum yang lebih terjamin.

Namun dari sudut pandang petani, cerita bisa berbeda.

Masuknya komoditas impor dalam jumlah besar berpotensi meningkatkan tekanan kompetitif terhadap produksi domestik.

Jika harga jagung impor lebih rendah daripada harga jagung lokal, maka posisi tawar petani jagung nasional akan melemah.

Dengan demikian, dampak ART tidak bisa dinilai secara hitam-putih.

Ada sektor yang diuntungkan.

Ada pula sektor yang menghadapi tekanan baru.

Energi: Jantung yang Menentukan Harga Segalanya

Komponen terbesar dalam ART adalah pembelian energi Amerika Serikat senilai sekitar US$15 miliar.

Persoalannya, energi merupakan input bagi hampir semua kegiatan ekonomi.

Harga solar memengaruhi ongkos angkut.

Ongkos angkut memengaruhi harga pangan.

Harga pangan memengaruhi inflasi.

Inflasi memengaruhi daya beli.

Jika kurs melemah Rp1.000 per dolar, maka tambahan biaya untuk transaksi energi sebesar US$15 miliar mencapai sekitar Rp15 triliun.

Efek berantainya dapat menjalar ke seluruh sistem ekonomi.

Karena itu dalam ekonomi modern, persoalan kurs bukan hanya urusan bank sentral.

Ia adalah persoalan biaya hidup masyarakat.

Membaca dari Perspektif Taqiyuddin an-Nabhani

Dalam karya-karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, terutama Nizham al-Iqtishadi fil Islam dan Muqaddimah ad-Dustur, fenomena ini dibaca dari sudut yang berbeda.

Bagi beliau, masalah utama bukan sekadar naik atau turunnya dolar.

Masalah utamanya adalah ketergantungan struktural terhadap sistem ekonomi global yang berpusat pada negara-negara kapitalis besar.

Pertanyaan yang diajukan bukan:

Mengapa dolar naik?

Melainkan:

Mengapa stabilitas ekonomi suatu negara begitu bergantung pada dolar?

Dalam perspektif tersebut, ketergantungan pada impor pangan, energi, teknologi, dan pembiayaan luar negeri dipandang sebagai bentuk kerentanan strategis.

Semakin besar kebutuhan suatu negara terhadap dolar, semakin besar pula pengaruh kebijakan ekonomi Amerika Serikat terhadap kehidupan domestiknya.

Maka pelemahan rupiah tidak dianggap sekadar gejala moneter, melainkan indikator adanya keterikatan struktural dengan sistem ekonomi global.

Karena itu an-Nabhani menekankan pentingnya kemandirian produksi, penguasaan sumber daya strategis oleh negara, serta pengurangan ketergantungan terhadap pembiayaan dan pasokan eksternal.

Terlepas dari setuju atau tidak terhadap analisis tersebut, perspektif ini menawarkan kritik mendasar terhadap arsitektur ekonomi global saat ini.

Kesimpulan

Pada akhirnya, pertanyaan “Dolar naik, orang desa tidak pakai dolar?” sesungguhnya adalah pertanyaan tentang bagaimana ekonomi global bekerja.

Jawabannya jelas:

Orang desa memang tidak bertransaksi menggunakan dolar.

Tetapi harga pupuknya dipengaruhi dolar.

Harga pakan ternaknya dipengaruhi dolar.

Harga BBM dan biaya logistiknya dipengaruhi dolar.

Harga tempe, tahu, mie instan, obat-obatan, bahkan sebagian biaya pendidikan dan kesehatan juga dipengaruhi dolar.

Agreement on Reciprocal Trade RI–AS membuka peluang ekspor yang besar melalui akses bagi 1.819 pos tarif produk Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Namun pada saat yang sama, perjanjian tersebut juga memperdalam keterhubungan Indonesia dengan sistem perdagangan internasional yang beroperasi menggunakan dolar dan membuka pasar domestik terhadap produk Amerika Serikat.

Karena itu isu dolar bukan lagi isu elit ekonomi.

Ia adalah isu petani yang membeli pupuk.

Isu nelayan yang membeli solar.

Isu ibu rumah tangga yang membeli tempe.

Dan pada akhirnya, isu tentang sejauh mana bangsa ini mampu membangun kemandirian ekonomi di tengah arus globalisasi yang semakin terintegrasi. []