Percakapan Hayal Plato – Aristoteles tentang Demokrasi Indonesia

Ia dapat bertahan sebagai bentuk yang menyimpang selama struktur sosialnya rapuh – ketika pendidikan dangkal, hukum mudah ditawar, dan kelas menengah belum cukup kuat untuk menahan ekstrem kaya dan miskin.

Oleh: Prof. Yudi Latif

KEMPALAN: Di sebuah taman yang tak mengenal waktu ada – di antara bayang-bayang pilar Akademi Plato – dua sosok berjalan perlahan. Yang satu memandang jauh ke dunia ide; yang lain menunduk, mengamati tanah yang retak oleh sejarah manusia.

“Aku mendengar,” kata Plato, “bahwa di suatu negeri kepulauan yang jauh, demokrasi telah tumbuh seperti pohon liar – rimbun, namun akarnya rapuh.”

Aristoteles tersenyum tipis. “Engkau selalu curiga pada demokrasi. Negeri itu – Indonesia – telah memilih jalannya sendiri. Ia bukan polis Yunani, melainkan samudra manusia.”

“Samudra,” ulang Plato, “adalah tempat di mana arah mudah hilang. Dalam The Republic, aku telah memperingatkan: ketika kebebasan menjadi tujuan tertinggi, ia berubah menjadi tirani yang tak terlihat – tirani hasrat.”

Aristoteles memungut sehelai daun, menimbangnya seakan ia adalah konstitusi. “Namun dalam Politics, aku juga berkata bahwa bentuk pemerintahan selalu bergeser. Yang baik bisa merosot, yang buruk bisa diperbaiki. Apa yang kini disebut demokrasi oleh banyak orang sering kali, dalam pengertianku, adalah bentuk yang telah menyimpang – pemerintahan banyak orang yang tidak lagi berorientasi pada kebaikan bersama.”

Plato menatap langit yang berpendar oleh bayangan kota-kota modern. “Aku melihat pemimpin dipilih bukan karena kebijaksanaan, melainkan karena kemampuan memikat. Kata-kata menjadi komoditas; kebenaran, sekadar pilihan retoris.”

“Retorika memang pedang bermata dua,” jawab Aristoteles. “Tetapi jangan lupa, manusia adalah zoon politikon – makhluk yang berpolitik. Dalam keramaian itulah mereka belajar, meski sering melalui kesalahan.”

“Kesalahan yang berulang adalah kebiasaan,” potong Plato. “Dan kebiasaan buruk adalah awal dari degenerasi.”

Aristoteles berjalan lebih dekat, suaranya lebih rendah. “Atau awal dari refleksi. Engkau melihat degenerasi; aku melihat proses yang belum selesai. Negeri itu mungkin belum mencapai bentuk terbaiknya. Ia diguncang oleh oligarki terselubung, oleh uang yang menyamar sebagai kehendak rakyat. Namun bukankah itu juga cermin dari jiwa kolektifnya?”

Plato terdiam. “Jadi engkau mengatakan bahwa kerusakan itu bukan pada sistem, melainkan pada manusia?”

“Aku mengatakan,” jawab Aristoteles, “bahwa sistem tidak pernah lebih baik dari kebajikan warganya. Jika pendidikan gagal membentuk karakter, maka apa yang disebut demokrasi itu hanyalah panggung kosong yang diisi oleh aktor-aktor yang pandai berteriak.”

Angin membawa gema dari Indonesia – rapat umum, janji, dan transaksi yang tak selalu terlihat. “Aku melihat kekuasaan dibeli,” kata Plato pelan, “lalu disucikan atas nama rakyat.”

“Itulah ciri bentuk yang menyimpang,” jawab Aristoteles tegas. “Pemerintahan banyak orang berubah menjadi alat kepentingan sebagian. Yang kaya berusaha menguasai melalui harta; yang miskin melalui jumlah. Di antara keduanya, tujuan bersama lenyap.”

Plato menatapnya tajam. “Namun engkau tetap memberi tempat bagi yang banyak untuk memerintah. Bukankah itu berbahaya?”

Aristoteles menggeleng pelan. “Aku tidak menolak yang banyak. Justru sebaliknya – aku cenderung memilih pemerintahan oleh banyak orang, karena yang banyak lebih sulit terkorupsi daripada yang sedikit, seperti samudra yang tak mudah tercemar oleh satu aliran kotor. Tetapi,” ia berhenti sejenak, “aku tidak menghendaki keliaran banyak orang seperti dalam demokrasi itu. Tanpa etika dan hukum, tanpa keseimbangan, samudra pun bisa menjadi badai.”

“Seperti kapal tanpa nakhoda,” ujar Plato.

“Lebih buruk,” kata Aristoteles, “kapal dengan terlalu banyak nakhoda – masing-masing berteriak, sedikit yang memahami arah.”

Plato bertanya lagi, “Apakah tidak ada jalan keluar selain menyerahkan pada segelintir yang bijak?”

“Aku tidak memilih aristokrasi murni,” jawab Aristoteles. “Yang paling mendekati kestabilan adalah polity: pemerintahan banyak orang yang ditopang oleh kelas menengah terdidik yang kuat, hukum yang tegak, dan orientasi pada kebaikan bersama.”

“Dan apakah negeri itu memilikinya?”

Aristoteles memandang jauh. “Belum sepenuhnya. Kelas menengahnya belum cukup kokoh. Ketimpangan masih tajam. Maka yang berlangsung sering kali bukan polity, melainkan bentuk yang lebih rendah – yang oleh orang-orang kini tetap disebut demokrasi.”

Plato menghela napas panjang. “Sebuah tragedi yang panjang.”

“Bukan tragedi,” jawab Aristoteles pelan, “melainkan proses – yang bisa naik atau jatuh, tergantung bagaimana manusia membentuk dirinya.”

Mereka berhenti di tepi taman. Di kejauhan, Indonesia berdenyut – antara harapan dan kegaduhan, antara ideal dan praktik.

Dan mungkin di situlah refleksi yang paling jujur: apa yang kini disebut demokrasi tidak otomatis mengandung kebaikan bersama.

Ia dapat bertahan sebagai bentuk yang menyimpang selama struktur sosialnya rapuh – ketika pendidikan dangkal, hukum mudah ditawar, dan kelas menengah belum cukup kuat untuk menahan ekstrem kaya dan miskin.

Dalam pengertian Aristoteles, tugas yang sebenarnya bukanlah sekadar (dapat) mempertahankan demokrasi, melainkan mentransformasikannya menuju polity: suatu tatanan di mana kebebasan tidak liar, rakyat lebih terdidik, partisipasi tidak buta, dan kekuasaan tunduk pada tujuan bersama.

Di antara kemungkinan jatuh dan menjadi matang itulah Indonesia kini bergerak – bukan sekadar memilih pemimpin, tetapi perlahan menentukan kualitas peradabannya sendiri.

*) Prof. Yudi Latif, Cendekiawan dan Budayawan