“Reshuffle” Kabinet Itu: Kebijakan Panik?

Jika tak dihadapi dengan cerdas, maka pembiarannya akan mengancam posisinya, dalam jangka pendek, minimal jangka panjang (ambisi untuk mempertahankan kekuasaan periode kedua).

Oleh Agus Wahid

KEMPALAN: Bisa jadi, sebagian elemen masyarakat tertawa sinis, bahkan geram, atau semakin hopeless. Itulah sikap jika kita mencermati perombakan kabinet Merah-Putih, 27 April kemarin, di Istana. Why?

Kita tahu, sebagian elemen masyarakat (rakyat) menyaksikan kondisi kenegaraan yang masih carut-marut. Di antara faktornya, masih bercokolnya sejumlah nama yang terafiliasi ke “Solo”. Mereka itu bagai “duri” dalam pemerintahan Prabowo Subianto, sejak awal hingga kini.

Mengapa nama-nama yang menduduki posisi puncak pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan, bahkan Kapolri masih dipertahankan?

Uniknya lagi, yang dilakukan hanya reposisi, bukan perombakan substansial yang diharapkan banyak elemen publik. Kita tahu, nama Dudung Abdurahman, Ahmad Qodari, Hasan Nasbi, bahkan yang tergolong baru memasuki kandang kekuasaan (Abdul Kadir Karding) adalah geng Solo.

Dalam konteks itu, Prabowo tampak sama sekali mengabaikan suara yang selama ini menggema tentang keharusan memutus mata-rantai jalinan khusus dengan geng Solo dari panggung kekuasaan.

Untuk mengembalikan wibawa atau marwah pemerintahan Peabowo, sekaligus menjadi jalan menuju percepatan pembenahan nasional. Reposisi itu justru kian memperkokoh geng Solo. Sebuah gambaran peran Gibran Rakabuming Raka yang mulai mencengkeram? Maybe yes. Atau, Prabowo sendiri yang masih sungkan terhadap Jokowi?

Memang ada tokoh oposan seperti Muhammad Jumhur Hidayat, yang relatif steril dari episentrum Solo. Hal ini menimbulkan spekulasi liar.

Kehadiran Jumhur sebagai cara halus Prabowo “menghantam” geng Solo, karena sejarahnya pernah dipenjara zaman Joko Widodo. Juga, untuk menunjukkan diri dari ikhtiar bahwa Prabowo mulai menjauh dari geng Solo.

Namun demikian, kita perlu mempertanyakan, apakah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dipercayakan kepada Muhammad Jumhur Hidayat cukup urgent untuk menjawab persoalan kegelisahan nasional saat ini? Memang penting, tetapi untuk jangka panjang. Tidak terlalu krusial. Urgensinya minim.

Kini, kita perlu menelaah panorama perombakan kabinet mutakhir itu. Jika kita mencermati ketiga sosok itu (Dudung Abdurahman, Ahmad Qodari dan Hasan Nasbi), maka terlihat arahnya.

Ketiga manusia itu tampak dirancang sebagai counter attack terhadap kritik, dalam kaitan pertahanan dan keamanan, ataupun kebijakan umum lainnya dalam spektrum domestik dan internasional.

Tak bisa dipungkiri, serangkaian kebijakan dan perjalanan rezim saat ini tak pernah luput dari gelombang kritik tajam publik.

Dan – secara obyektif – gempuran kritik dirasakan mengganggu pemerintahan. Dengan karakteristik miilterisme seorang Prabowo, terdapat kecenderungan anti kritik. Kecenderungan itu bisa kita pahami mengapa terjadi penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, aktivis yang bersikap frontal terhadap RUU TNI. Tindakan represif dengan cara apapun, membuat gelombang kritik makin menguat.

Kita saksikan, banyak kebijakan dalam negeri dan luar negeri menuai kritik pedas. Dalam kontek kebijakan dalam negeri, kritiknya tak jauh dari penilaian gagalnya rezim saat ini dalam mengelola sistem pemerintahan yang responsif, reformatif atau restoratif, dalam kaitan ekonomi, hukum, sosial-pendidikan.

Bahkan – meski muncul dalam ketegangan persepsi – sektor pertahanan dan juga keamanan juga tergolong masih banyak persoalan. Dalam beberapa sesi, Menteri Pertahanan Safrie Sjamsoedin – secara khusus – telah mengundang sejumlah elitis tentara. Ke mana arahnya?

Publik mencium gelagat revalitas tentara versus kepolisian.

Sementara itu, dalam spektrum internasional, kebijakan Prabowo yang masuk ke Board of Peace menjadi bulan-bulanan kritik.

Prabowo dinilai gagal paham dalam memandang konstelasi konflik internasional di Timur Tengah yang tidak lagi mau berpihak pada AS dan Israel, tapi Prabowo justru mengambil posisi pro kedua negara imperialis itu. Sebuah kebijakan yang nyata-nyata menabrak Preambul konstitusi.

Prabowo juga dinilai gagal menilai dampak politik nasional akibat masuk ke BoP, dalam kaitan konsistensi kebijakannya yang pro perjuangan Palestina.

Minimal – dalam kaitan dampak domestik – kebijakan masuk ke dalam BoP telah mengancam keterselamatan kebutuhan energi nasional yang dampaknya justru akan lebih mengerikan dari peta politik nasional.

Semua itu mengakibatkan gelombang kritik semakin tak terkendali. Di sanalah kita bisa saksikan sekaligus memahami mengapa Prabowo mengambil tokoh yang ahli “ngoceh”, yang pijakannya a priori atau “omdo” (ngomong doang) tanpa basis data dan analisis yang akurat. Ketiga manusia itu sejatinya dijadikan “bemper” rezim.

Politik “bemper” itu dapat kita catat sebagai strategi defensif atas agresi kritik yang kian menguat. Persoalannya, strategi itu tidak menjawab urgensi kondisi nasional yang memerlukan perbaikan revolusioner. Juga tidak bisa menjawab kehendak rakyat terkait geng Solo.

Ada sisi lain yang menarik untuk kita telaah lebih jauh. Yaitu, pemandangan saat pengukuhan dalam perombakan kabinet kemarin dihadiri Rocky Gerung (RG). Apa relavansinya? Sekedar mendampingi sang sahabat (Muhammad Jumhur Hidayat)?

Dalam perspektif komunikasi publik, kita harus mencatat, RG adalah sosok di antara kritikus tajam dan konsisten dalam menyuarakan akal sehat. Karenanya, panorama perilaku politik Prabowo tak pernah lepas dari catatan tajam Bung RG.

Karena itu, hadirnya RG ke tengah istana dapat kita catat sebagai ikhtiar politik rezim untuk membangun jarak yang lebih dekat dengan RG. Dalam perspektif psikologi budaya, memperdekat jarak psikologis berpotensi bisa mengurangi sikap kritisnya terhadap apapun yang berkembang di seputar kekuasaan (istana).

Sebuah refleksi psikologi budaya dari kehadiran RG ke tengah istana adalah sebuah harapan untuk menciptakan rasa sungkan, ewuh-pekewuh dalam diri Rocky.

At least, Jumhur Hidayat bisa dijadikan person untuk sedikit mengingatkan RG. “Ngono yo ngono, tapi ojo ngono”, sebuah kalimat pendek yang sarat makna dalam upaya mengingatkan RG. Agar tidak terlalu hingar.

Itulah sistem defensif anti kritik dengan pendekatan budaya. Apakah RG akan berubah dari cengkeraman kooptasi rezim? RG memang telah terbentuk jati dirinya yang egaliter dan manusia bebas. Kemampuan keilmuannya membuat dirinya siap berdialog kritis yang membuat sulit menjeratnya dalam ranah pidana.

Namun, RG juga manusia yang hidup dalam warna budaya ketimuran. Untuk itu, pendekatan artikulasi kultur berpotensi besar untuk mengurangi “haru-biru” Bung RG yang kita kenal selama ini.

Akhir kata, kita bisa menggarisbawahi, langkah perombakan kabinet kemarin sejatinya merupakan strategi counter attack.

Bukan membungkam yang sarat dengan makna kriminalisasi, tapi lebih untuk mengedepankan sistem pertahanan defensif dalam menghadapi gelombang agresi kritik yang kian menguat.

Jika tak dihadapi dengan cerdas, maka pembiarannya akan mengancam posisinya, dalam jangka pendek, minimal jangka panjang (ambisi untuk mempertahankan kekuasaan periode kedua).

Mencermati arus gelombang kritik itu, sangat boleh jadi, rezim kian panik. Itulah sebabnya, diperlukan langkah urgen dalam bentuk merombak kabinet.

Sayangnya, cara berpikirnya “ngasal”. Dalam posisi terhanyut, hanya satu pikirya: bagaiamana bisa selamat. Maka, dalam posisi keterhanyutannya itu, ia berusaha menggapai ranting-rating yang ada di sekitarnya. Itulah ilustrasi komparatif reshuffle cabinet kemarin yang sejatinya merupakan kebijakan panik.

*) Agus Wahid, Analis Politik dan Kebijakan Publik