Termul dan Terwo

Termul dan Terwo adalah gejala, bukan penyakit. Penyakitnya adalah politik yang lebih percaya engagement daripada argument, lebih takut pada trending negatif daripada salah urus anggaran.

Oleh: Muhammad Chirzin

KEMPALAN: Termul alias “Ternak Mulyono” eksis sejak Joko Widodo kampanye untuk jadi calon presiden hingga lengser keprabon. Terdiri atas para buzzer dan influencer yang haus korban.

Terwo alias “Ternak Prabowo”, seperti bayang-bayang Termul, bekerja dengan pola yang relatif serupa. Termul dan Terwo adalah dua sisi mata uang buzzer dalam Demokrasi Pancasila.

Dalam sepuluh tahun terakhir, ruang publik digital Indonesia diwarnai dua istilah yang lahir dari dinamika politik: Termul dan Terwo. Termul muncul sejak masa kampanye Jokowi hingga akhir kekuasaannya.

Terwo adalah bayang-bayang yang bekerja dengan pola relatif serupa pada era berikutnya. Keduanya bukan lembaga resmi, melainkan ekosistem buzzer dan influencer yang bergerak organik sekaligus terorkestrasi untuk memengaruhi opini publik.

Seluk-Beluk dan Cara Kerja

Termul lahir dari kebutuhan rezim yang sedang membangun legitimasi. Polanya masif, cepat, dan personal. Narasi “kerja, kerja, kerja” serta “infrastruktur” itu didistribusikan lewat akun-akun anonim, mikro-influenser, hingga tokoh digital dengan ratusan ribu pengikut.

Isunya reaktif. Siapa mengkritik, langsung diserang dengan framing “anti-pembangunan”, “kadrun”, atau “tidak nasionalis”.

Tujuannya menjaga approval rating dan memadamkan api sebelum terjadi kebakaran.

Terwo muncul sebagai kelanjutan logika yang sama, hanya berganti wajah. Polanya lebih defensif, karena mewarisi kekuasaan.

Narasinya “stabilitas”, “keberlanjutan”, “MBG”, dan “musuh negara adalah perusuh”.

Sasaran tembaknya pihak yang mendorong pemakzulan, kritik utang, atau isu HAM.

Metodenya identik dengan Termul – flooding tagar, dogpiling akun kritis, hingga memproduksi potongan video yang memotong konteks. Bedanya, Terwo lebih banyak memakai argumen “hasil survei” dan “data” sebagai tameng.

Tujuan Utama

1. Kontrol narasi. Termul menjaga narasi “Jokowi merakyat”. Terwo menjaga narasi “Prabowo tegas dan melanjutkan”. Keduanya ingin ruang digital tidak dikuasai oposisi.

2. Demobilisasi kritik. Dengan membuat biaya sosial kritik jadi mahal – di-bully, dituduh makar, atau dilabeli radikal – publik perlahan memilih diam.

3. Mobilisasi dukungan. Tagar #JokowiHebat dulu, #PrabowoOke sekarang, kini fungsinya sama: menciptakan ilusi konsensus. Algoritma membaca ramai, media mengutip, lalu dianggap sebagai “suara rakyat”.

Dampak terhadap Demokrasi Pancasila

Sila ke-4 Pancasila mengamanatkan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Musyawarah mensyaratkan ruang aman untuk berbeda pendapat. Di sinilah Termul dan Terwo bermasalah.

Pengaruh Negatif

1. Pendangkalan diskursus. Isu kompleks seperti IRR proyek, utang BUMN, atau revisi UU direduksi jadi “pro-pemerintah vs pembenci”. Nuansa hilang, yang tersisa hanya perang label.

2. Erosi kepercayaan lembaga. Ketika buzzer menyerang Mahkamah Konstitusi, KPK, atau media yang kritis, yang terkikis adalah otoritas lembaga demokrasi itu sendiri.

3. Normalisasi kekerasan verbal. Hinaan, doxing, dan ancaman jadi metode lumrah. Ini merusak sila ke-2: “kemanusiaan yang adil dan beradab”.

4. Menciptakan ruang gema. Pendukung hanya ketemu pendukung, penentang hanya ketemu penentang. Sila ke-3 “persatuan Indonesia” retak karena bangsa terbelah di dua gelembung informasi.

Klaim Pengaruh Positif

1. Partisipasi digital. Termul dan Terwo membuat politik tidak lagi milik elit. Anak muda bisa ikut “berdebat” walau hanya lewat meme.

2. Respons cepat hoaks. Dalam beberapa kasus, jaringan mereka memang cepat meluruskan hoaks kesehatan atau bencana.

3. Penyeimbang wacana asing. Saat isu Papua atau sawit diserang NGO luar, maka buzzer nasionalis menjadi tameng pertama.

Masalahnya, “plus” ini terjadi hanya ketika kepentingan mereka sejalan dengan kepentingan publik. Ketika tidak, maka kecepatan itu dipakai untuk mem-bully pengungkap fakta.

Termul dan Terwo adalah gejala, bukan penyakit. Penyakitnya adalah politik yang lebih percaya engagement daripada argument, lebih takut pada trending negatif daripada salah urus anggaran.

Selama kekuasaan merasa perlu “beternak” opini, artinya ia belum percaya diri pada kualitas kerjanya sendiri.

Demokrasi Pancasila mensyaratkan hikmat, bukan hashtag, musyawarah, bukan mob. Jika Termul dan Terwo mau benar-benar merawat demokrasi, caranya satu: berhenti jadi “ternak”, dan mulai jadi warga.

Tugas warga adalah menguji kekuasaan dengan data, bukan membelanya dengan meme. Tugas kekuasaan adalah menjawab dengan kebijakan, bukan dengan buzzer.

Selama pola ini dipelihara, kita tidak sedang merawat demokrasi. Kita hanya akan mengganti gembalanya, tapi kandangnya tetap sama.

Wait and see!

*) Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta