Inkai Jatim Boikot Kejurprov, Suyanto: PB Perintahkan FORKI Menyelenggarakan Musda, Bukan Kejuaraan!

Ketua Inkai Jatim Suyanto Kasdi (dua dari kiri).(Foto: Dwi Arfin/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Perguruan Institut Karate-Do Indonesia (Inkai) Jawa Timur memastikan tidak akan mengirimkan atlet pada ajang Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) yang digelar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Jawa Timur pada 10–12 April 2026.

Keputusan tersebut disampaikan Ketua Umum Inkai Jatim, Suyanto Kasdi. Ia menilai pelaksanaan Kejurprov tidak sesuai dengan keputusan Pengurus Besar (PB) FORKI terkait perpanjangan masa bakti kepengurusan FORKI Jawa Timur.

Menurut Suyanto, masa kepengurusan FORKI Jatim di bawah kepemimpinan Samsul Muarif seharusnya berakhir pada 27 Maret 2026. Meski telah mendapat perpanjangan selama tiga bulan dari PB FORKI hingga 27 Juni 2026, ia menegaskan bahwa mandat tersebut bukan untuk menggelar kejuaraan.

“Selaku pengurus di daerah, kita harus patuh terhadap keputusan PB. Dalam surat tersebut jelas diperintahkan untuk segera menyelenggarakan Musyawarah Provinsi (Musprov), bukan menggelar kejuaraan,” ujar Suyanto, Sabtu (4/4).

Ketua Inkai Jatim Suyanto Kasdi.

Ia menjelaskan, surat balasan PB FORKI tertanggal 20 Februari 2026 yang ditandatangani Ketua Umum Hadi Tjahjono secara tegas memerintahkan FORKI Jatim mempersiapkan Musprov, termasuk membentuk panitia pelaksana dan tim penjaringan calon ketua umum.

Atas dasar itu, Inkai Jatim bersama sekitar 13 perguruan serta sejumlah FORKI kabupaten/kota memutuskan tidak mengikuti Kejurprov. Mereka juga mendesak agar FORKI Jatim segera melaksanakan Musprov sesuai arahan PB.

“Fokusnya jelas, Musprov. Bukan Kejurprov. Kami tidak ingin memelintir redaksi yang sudah ditetapkan PB,” tegasnya.

Panitia Bantah Ilegal, Kejurprov Tetap Jalan.

Di sisi lain, panitia Kejurprov FORKI Jatim 2026 membantah anggapan bahwa ajang tersebut tidak sah. Sekretaris panitia,Alexander Sengko menegaskan, kejuaraan tetap dilaksanakan sesuai aturan organisasi dan menjadi bagian dari persiapan menuju Kejuaraan Nasional (Kejurnas) FORKI pada 10–13 Mei 2026 di Soreang, Jawa Barat.

“Kejurprov ini bagian dari persiapan Kejurnas. Semua sudah kami siapkan, termasuk kepanitiaan yang terbentuk secara resmi,” ujarnya.

Alexander juga menepis tudingan bahwa kepengurusan FORKI Jatim tidak sah. Ia menyebut masa jabatan masih berlaku, baik berdasarkan perpanjangan dari PB FORKI maupun ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Dalam AD/ART, kepengurusan tetap memiliki masa transisi hingga enam bulan apabila belum terbentuk kepengurusan baru. Jadi kami mempertanyakan dasar klaim ilegal tersebut,” jelasnya.

Ia menambahkan, informasi terkait perpanjangan kepengurusan telah disampaikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk perguruan dan FORKI kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi.

Desakan Musprov Menguat

Polemiк ini menunjukkan adanya perbedaan tafsir terhadap keputusan PB FORKI di tingkat daerah. Di satu sisi, Inkai Jatim dan sejumlah perguruan mendesak percepatan Musprov, sementara panitia tetap menjalankan agenda kejuaraan sebagai bagian dari pembinaan atlet.

Situasi ini berpotensi memengaruhi partisipasi atlet serta dinamika organisasi karate di Jawa Timur menjelang agenda nasional. (Dwi Arifin)